ANALISIS DATA

Bahaya Klaster Covid-19 Perkantoran Saat PSBB Jilid II


Dimas Jarot Bayu

16 September 2020, 14.10

Foto: 123RF

Klaster Covid-19 perkantoran menghantui DKI Jakarta seiring Gubernur Anies Baswedan masih mengizinkan kantor beroperasi terbatas 25%. Hingga 2 September 2020 tercatat 2.321 orang terinfeksi virus corona di klaster perkantoran.


Klaster Covid-19 perkantoran menghantui DKI Jakarta seiring Gubernur Anies Baswedan tak jadi menyetop seluruh aktivitasnya pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II. Pegawai boleh masuk kantor maksimal 25% dari kapasitas gedung. Lebih sedikit dari masa PSBB transisi yang 50%.  

 “Harapannya kita bisa menekan kasus yang bermunculan di klaster perkantoran. Ini berlaku selama dua pekan ke depan,” kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Minggu (13/9).

Berdasarkan data Jakarta Tanggap Corona hingga 2 September 2020, total kasus virus corona di klaster perkantoran tercatat 2.312 orang. Meningkat 4,3 kali lipat dari 28 Juli 2020 yang 436 orang. Kantor kementerian menjadi terbanyak dengan 27 klaster dan total kasus 629 orang.

Posisi selanjutnya adalah perkantoran swasta dengan 102 klaster dan 499 kasus. Disusul kantor badan atau dinas Pemprov DKI Jakarta dengan 82 klaster dan total kasus 393 orang.

Kasus konfirmasi Covid-19 di klaster perkantoran menyumbang 5,4% dari total kasus DKI Jakarta per 2 September 2020 yang 42.303 orang. Pada Minggu (14/9) total kasus di ibu kota sudah bertambah mencapai 54.864 orang.

Peningkatan klaster perkantoran sejalan dengan menggeliatnya pergerakan orang di tempat kerja. Pada masa PSBB jilid I (10 April-4 Juni 2020), rata-rata pergerakan masyarakat Jakarta ke tempat kerja sebesar -47% dibandingkan masa normal. Pada masa PSBB transisi (13 Juni-13 September 2020), meningkat menjadi -29% dbandingkan masa normal.

Puncak pergerakan masyarakat ke tempat kerja saat masa PSBB transisi terjadi pada 30 Agustus 2020, yakni -13% dibandingkan masa normal. Sedangkan, titik terendahnya pada 17 Agustus 2020 atau saat masa libur panjang dengan -70% dibandingkan sebelum pandemi. Sebagai gantinya, pergerakan masyarakat Jakarta di areal perumahan, taman bermain, serta retail dan rekreasi meningkat.

Melihat kondisi tersebut, program bekerja dari rumah atau work from home (WFH) merupakan salah satu solusi yang bisa diambil ketika PSBB jilid II Jakarta. Survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) pada Mei 2020 menyatakan, 78% dari pekerja yang WFH bisa tetap produktif.

Hal serupa tampak dalam survei daring yang dilakukan Asture Solutions terhadap 210 responden pada 16-24 April 2020. Sebanyak 45,6% responden menyatakan pekerjaan mereka lebih produktif ketika WFH. Sebanyak 9,4% responden menyatakan sangat setuju bahwa pekerjaan mereka lebih produktif ketika WFH.

Persoalannya memang tak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Mengutip data Bank Dunia pada Juli 2020, proporsi pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah sangat berkorelasi dengan tingkat pendidikan. Hampir 80% pekerja yang mengenyam bangku pendidikan perguruan tinggi di Indonesia bisa menerapkan WFH. Sementara di tingkat pendidikan lebih rendah, proporsi pekerjaan yang bisa WFH semakin berkurang.

Di Jakarta, jumlah pekerja yang mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi hanya 742.572 orang. Merujuk data BPS per Februari 2020, jumlah tersebut hanya sebesar 22% dari total tenaga kerja di Jakarta yang 3.334.797 orang.

Sejalan dengan itu, Bank Dunia menyebut WFH lebih didominasi oleh pekerja berketerampilan tinggi di Indonesia. Sebaliknya, pekerja berketerampilan rendah lebih banyak melakukan pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik.

Dilihat secara sektoral, Bank Dunia menyebut 88% pekerjaan di bidang pemerintahan Indonesia memungkinkan untuk menerapkan WFH. Hanya sekitar 40% dari pekerjaan di sektor manufaktur yang bisa menerapkan WFH. Sedangkan, kurang dari 10% pekerjaan di hotel, restoran, konstruksi, retail, dan agrikultur yang bisa menerapkan WFH.

Tak mengherankan jika pembatasan operasional kantor selama PSBB jilid I berimbas kepada menurunnya pertumbuhan sejumlah sektor usaha di Jakarta pada kuartal II/2020. BPS mencatat sektor usaha yang pertumbuhannya paling anjlok adalah penyediaan akomodasi dan makan/minum sebesar -34,81%. Disusul sektor transportasi dan pergudangan serta industri pengolahan yang masing-masing sebesar -23,45% dan -20,51%.

Oleh karena itu, kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengizinkan kantor beroperasi terbatas harus diikuti pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. Agar klaster Covid-19 perkantoran tak bertambah dan sejumlah sektor usaha bisa tetap tumbuh.  

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi