ANALISIS DATA

Kerentanan Klaster Covid-19 di Perusahaan


Muhammad Ahsan Ridhoi

24 September 2020, 10.10

Foto: Joshua Siringoringo/ Katadata/ Ilustrasi

Klaster Covid-19 perusahaan makin marak. Sebabnya, mayoritas perusahaan tetap beroperasi secara normal saat pandemi. Namun, belum seluruhnya menerapkan protokol kesehatan.


Klaster Covid-19 perusahaan semakin marak. Kasus terbaru terjadi di PT Indonesia Epson Industry (IEI), di kawasan industri EJIP, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi mencatat 398 karyawan terkonfirmasi virus Corona per 22 September 2020.

“Masih ada yang belum keluar hasilnya (tes Covid-19),” kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah, Selasa (22/9) melansir Kompas.com.

Di tempat berbeda, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Karawang, Yayuk Sri Rahayu menyatakan 68 perusahaan di wilayahnya menjadi klaster Covid-19. Total lebih dari 190 karyawan terapapar virus Corona.

“Jangan sampai positif ditutup-tutupi, tracing sendiri dan ternyata salah,” kata Yayuk, Selasa (22/9), melansir Kompas.com.

Hal ini bisa terjadi lantaran selama pandemi Covid-19 masih banyak perusahaan beroperasi secara normal. Hasil survei Badan Pusat Statistik periode 10-26 Juli 2020 terhadap 34.559 responden pelaku usaha, menyatakan 58,95% atau mayoritas perusahaan tetap beroperasi seperti sebelum pandemi Covid-19. Sebanyak 0,49% perusahaan bahkan beroperasi dengan melebihi kapasitas sebelum Covid-19.

Sebaliknya, hanya 2,05% perusahaan yang menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi seluruh pegawainya. Lalu, 5,45% perusahaan menerapkan WFH untuk sebagian pegawainya.

 

Industri memang masih boleh beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini tertuang dalam Pasal 13 ayat (3) Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Meski demikian, peraturan PSBB di tingkat provinsi hanya memperbolehkan industri esensial tetap beroperasi dengan protokol kesehatan, seperti di DKI Jakarta dan Banten.  

Dari perusahaan yang masih beroperasi secara normal, rasio tertinggi ketiga adalah di sektor real estate. Angkanya mencapai 76,54% atau sekitar 76 dari 100 perusahaan. Kemudian perusahaan sektor air dan pengelolaan sampah (77,86%) dan pertanian dan peternakan (76,63%). Kedua sektor terakhir bisa dipahami lantaran termasuk lini esensial.

Tak cuma itu, pada lima provinsi dengan kasus Covid-19 terbanyak masih ditemui lebih dari 20% perusahaan beroperasi secara normal. Tertinggi di Sulawesi Selatan (60,62%) yang memang tak menerapkan PSBB menyeluruh, tapi hanya di Kota Makassar. Disusul Jawa Timur (58,20%), Jawa Tengah (55,05%), Jawa Barat (50,56%), dan DKI Jakarta (29,56%). 

 

Meskipun mayoritas perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan, tapi belum menyeluruh. Tercatat 81,91% perusahaan yang menerapkan jaga jarak atau physical distancing. Lalu, 81,87% yang menyediakan sarana cuci tangan berupa air, sabun, dan hand sanitizer. Dan, 85,88% yang mewajibkan karyawannya menggunakan masker.

Bahkan, sektor jasa kesehatan pun sebesar 95,92% yang patuh protokol. Sejumlah kecil yang belum patuh tentu sangat berpengaruh terhadap kemungkinan penularan Covid-19. Terlebih jenis protokol dalam survei ini sebenarnya mendasar dan mudah dipenuhi, sehingga semestinya sudah bisa menyeluruh.

Secara lokasi, mayoritas perusahaan yang mematuhi protokol kesehatan lebih banyak di wilayah kota dibandingkan kabupaten. Misalnya mewajibkan memakasi masker, 91,73% perusahaan di wilayah kota telah menerapkannya. Sedangkan, di kabupaten sebanyak 83,46%.

Perusahaan berskala menengah besar (UMB) juga relatif lebih patuh ketimbang mikro dan kecil (UMK). 95,92% perusahaan UMB telah menerapkan jaga jarak. Sedangkan, hanya 79,47% UMK menerapkannya.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Nasional, Wiku Adisasmito meminta kepada seluruh perusahaan melakukan tes swab rutin kepada karyawannya dan menanggung biayanya. Hal ini demi memutus klaster Covid-19 di perusahaan.

Bagi karyawan perusahaan yang positif Covid-19, Wiku menyatakan pemerintah akan menanggung biaya perawatan. “Bahkan bagi yang tidak memiliki BPJS Kesehatan atau WNA yang tertular Covid-19 di Indonesia juga ditanggung,” katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (22/9). 

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi