ANALISIS DATA

Seberapa Efektif Pemangkasan DNI Mengerek Investasi Asing ke RI?


Andrea Lidwina

24 September 2020, 15.30

Foto: Joshua Siringoringo/ Katadata/ Ilustrasi

Nilai investasi asing berfluktuasi setelah pemerintah memangkas jumlah bidang usaha tertutup untuk investor asing dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) tahun 2014. Rasio investasi asing ke PDB pun terus melambat.


Pemerintah berencana memangkas jumlah bidang usaha tertutup dalam daftar negatif investasi (DNI) dari 20 menjadi hanya enam bidang usaha. Hal ini bertujuan memperlebar pintu masuk investasi asing.

Indonesia memang tercatat memiliki DNI terbanyak di Asia Tenggara. Selain bidang usaha tertutup, ada 495 bidang usaha terbuka bersyarat.  Lebih tinggi dibandingkan Vietnam di urutan kedua yang memiliki total 249 DNI. Sedangkan, DNI Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina terdiri kurang dari 50 bidang usaha.

Pengurangan pernah terjadi sebelumnya, yakni dari 24 bidang usaha pada 2010 menjadi 20 bidang usaha pada 2014. Jumlah itu dipertahankan pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 hingga sekarang.

Namun, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) justru menunjukkan total realisasi investasi asing masih berfluktuasi. Nilai investasi asing bahkan mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir pada 2019 dengan US$ 28,2 miliar.

 

 

Proporsi investasi asing terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pun terus melambat setelah 2014. Pada 2014 tercatat sebesar 2,82%, menjadi 2,98% pada 2015, lalu anjlok ke 0,48% pada 2016. Peningkatan mulai terlihat pada 2017 menjadi 2,01%, tapi kemudian turun lagi menjadi 1,81% pada tahun berikutnya.

Pada 2019 yang kembali tumbuh menjadi 2,19%, pun belum mampu menyentuh level lima tahun sebelumnya. Kajian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, peningkatan 0,3% rasio investasi asing terhadap PDB mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,2-0,7%. Ketika rasio tumbuh melambat, maka dorongan ke laju ekonomi tak maksimal.

Berkaca kepada data-data tersebut, berarti pemangkasan jumlah bidang usaha tertutup di DNI belum optimal memacu investasi asing di Indonesia. dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, relaksasi hambatan atau persyaratan bukan aspek tunggal penarik investasi asing menanamkan modal. Melainkan juga aspek kemudahan perizinan, biaya tenaga kerja dan energi, kelancaran logistik dan ekspor-impor, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta keuntungan kegiatan usaha.

Seluruh aspek lain tersebut menjadi indikator penilaian Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB). Indonesia masih menduduki peringkat ke-73 secara global dalam indeks ini. Jauh di bawah Singapura yang di peringkat ke-2.

Dengan begitu, Shinta menilai masih banyak tugas yang harus dikerjakan pemerintah untuk mendorong investasi asing di Tanah Air, salah satunya melakukan harmonisasi kebijakan.

kemudahan bisnis indonesia
kemudahan bisnis indonesia (Katadata)

Di sisi lain, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Agustus 2020 mendapati mayoritas masyarakat menilai semakin banyaknya investor asing berusaha di Indonesia belum tentu memperbaiki perekonomian nasional.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho pun khawatir rencana pemangkasan DNI bisa mematikan industri dalam negeri.

“Kalau investasi domestik masih cukup baik, artinya dari segi kompetisi tidak perlu membuka untuk investor asing,” kata Andry.

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi