ANALISIS DATA

Serba Salah Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2021


Muhammad Ahsan Ridhoi

25 September 2020, 15.00

Foto: Joshua Siringo/Katadata

Pemerintah berencana menaikkan lagi tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan untuk menambal defisit negara selama pandemi Covid-19. Namun, data menunjukkan kenaikan tarif justru membuat penerimaan CHT melambat selama lima tahun ke belakang. Kinerja industri pun menjadi lebih berat.


Pemerintah berencana menaikkan lagi tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2021. Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan mengumumkan besaran kenaikan pada akhir bulan ini atau awal bulan depan.

“Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya kalau enggak akhir September ini ya awal Oktober,” kata Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, melansir Bisnis.com.

Rencana ini seiring dengan peningkatan target penerimaan CHT sebesar Rp 172,75 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Naik 4,7% dari target APBNP 2020 yang sebesar Rp 164,94 triliun.

Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wawan Jusmanto menyatakan, peningkatan target penerimaan CHT untuk menambal defisit anggaran yang naik di tengah pandemi Covid-19.

Lima tahun ke belakang, pemerintah telah empat kali menaikkan tarif CHT. Terakhir tahun ini sebesar 23% dan menjadi yang tertinggi. Namun, data justru menunjukkan pertumbuhan penerimaan CHT melambat. Bahkan, pada 2016 justru terkontraksi 1% secara tahunan (yoy).

DDTC Fiscal Research memproyeksikan penerimaan CHT tahun ini hanya Rp 163,58 triliun. Lebih rendah Rp 1,37 triliun dari target APBNP 2020 atau terkontraksi 1% (yoy). Salah satunya akibat kenaikan tarif CHT dan harga jual eceran (HJE) yang tak menentu, sehingga memengaruhi produktivitas perusahaan rokok. Tahun ini, HJE naik 36,9% dan tertinggi sejak 2016.  

Di sisi lain, kinerja perusahaan rokok memang menurun selama pandemi  Covid-19. Data riset pasar Nielsen menyatakan, total volume penjualan industri hasil tembakau (IHT) turun 12,8% (yoy) menjadi 110,4 miliar batang pada semester I 2020. 

 

 

Perihal efek ketidakpastian tarif CHT dan HJE terhadap produktivitas perusahaan rokok, terlihat dari volume produksi rentang 2015-2018 yang terus menurun. Pada 2015 tercatat total produksi 348,10 miliar batang. Namun menurun menjadi 332,68 miliar batang pada 2018.

Melihat jenisnya, rokok sigaret kretek tangan (SKT) paling terimbas. Data pemesanan pita cukai DJBC menunjukkan pangsa pasarnya terus menurun selama lima tahun ke belakang. Dari 20,8% pada 2015 menjadi 19,4% pada 2019. Padahal, SKT memiliki kandungan lokal terbanyak dibandingkan jenis lain. Begitu juga tergolong industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Tak ayal, serapan tenaga kerja pabrik rokok turut terus menurun. Dari 146.708 orang pada 2016 menjadi 140.354 orang pada 2017. Jika tren ini berlanjut di tengah pandemi Covid-19, maka berpotensi menambah pengangguran baru dan mempersulit pemulihan ekonomi yang kini sudah terancam resesi.

 

Kenaikan tarif CHT dan HJE berakibat pula pada tingginya rokok ilegal. Data DJBC mencatat peredaran rokok ilegal lebih dari 10% dalam rentang 2014-2016. Pada 2018 dan 2019 angkanya menurun, tapi lebih dipengaruhi implementasi program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT).

Peredaran rokok ilegal juga tercermin dari ketimpangan antara jumlah konsumsi dan produksi rokok. Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 menyatakan, jumlah konsumsi rokok rumah tangga 379,56 miliar batang. Lebih banyak dari produksi rokok tahun itu yang 348,10 miliar batang.

Maraknya konsumsi rokok ilegal bisa berakibat pada penurunan penerimaan negara dari CHT. Target pemerintah menambal defisit selama pandemi Covid-19 pun bisa tak terwujud.  Selain itu, bisa membuat pemerintah lebih susah menekan jumlah perokok berusia di bawah 18 tahun. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan prevalensi perokok dini dari 9,1% pada 2018 menjadi 8,7% pada 2024.

 

 

Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Willem Petrus Riwu meminta pemerintah tak menaikkan tarif CHT dan HJE tahun depan. Meskipun ia tetap menyadari tarif CHT sebagai bagian aturan main berbisnis di Indonesia dan jalan perusahaan rokok berkontribusi pada negara.

“Kami masih banyak pukulan, belum stabil,” katanya, dalam diskusi daring, 30 Agustus lalu.  

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi