ANALISIS DATA

Dua Dekade Layanan Kesehatan di RI sebelum Covid-19 Tiba


Muhammad Ahsan Ridhoi

28 September 2020, 15.00

Foto: Joshua Siringo/Katadata

Pelayanan kesehatan di Indonesia terus membaik dalam rentang 1996-2016. Meskipun begitu, masih ada kabupaten yang tetap tertinggal. Khususnya di wilayah terpencil seperti Papua.


Perkembangan layanan kesehatan di Indonesia terus membaik dalam rentang 1996-2016. Khususnya untuk sanitasi dan kelahiran ditolong tenaga kesehatan. Sanitasi penting karena berkaitan dengan pencegahan sejumlah penyakit, seperti diare dan kolera. Kelahiran ditolong tenaga kesehatan berkaitan dengan angka kelahiran hidup.

Hasil riset Katadata Insight Center (KIC) menyatakan, rata-rata 25% rumah tangga di seluruh daerah memiliki sanitasi baik pada 1996. Namun, ketimpangan masih terjadi antara wilayah pedesaan dan metropolitan.

Rata-rata rumah tangga yang memiliki sanitasi baik di wilayah metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) tercatat 55%. Lalu, di metropolitan Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi 24%. Di pedesaan masih sangat kecil, yakni 15%.

Untuk kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan, tercatat rata-rata 53% rumah tangga secara nasional pada 1996. Lebih rinci, di wilayah metropolitan Jawa, Sumatera, dan Bali sudah 70-90%. Namun, di wilayah pedesaan lebih rendah, yakni 41%.

“Tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Angkanya sempat turun, lalu kemudian naik lagi. Di awal tahun 2000 kita memasuki otonomi daerah. Daerah-daerah pada membangun. Lalu kita melihat kondisi sanitasi semakin membaik,” kata Direktur Riset KIC, Mulya Amri.

Penurunan pada 1997 terlihat dari wilayah metropolitan Jabodetabek yang berubah menjadi rata-rata 51% rumah tangga bersanitasi baik. Pada 2000, angkanya kembali meningkat menjadi 56%. Dalam grafik di bawah ini, peningkatan ditandai dengan gelembung yang semakin ke kanan.

Peningkatan terus berlanjut sejak tahun 2000 hingga 2016. Pada 2016, sudah 58% rumah tangga memiliki sanitasi baik. Meningkat lebih dari setengah dibandingkan pada 1996. Khusus wilayah metropolitan Jawa dan Bali mencapai 75%. Sementara di pedesaan 51%.

Pada tahun yang sama, angka kelahiran ditolong tenaga kesehatan sudah 92% secara nasional. Capaian ini sudah melebihi target Kementerian Kesehatan untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada 2010 yang 90%. Di kawasan pedesaan juga sudah mencapai 89%. Lebih dua kali lipat dibandingkan dua dekade sebelumnya.

“Layanan kesehatan di Indonesia semakin baik dari waktu ke waktu, tapi kita belum mencapai kondisi ideal. Kita juga melihat bahwa beberapa kabupaten masih tertinggal cukup jauh. Terutama yang lokasinya di daerah terpencil,” kata Mulya.

Dua daerah yang masih tertinggal pada 2016, adalah Kabupaten Paniai dan Kabupaten Jayawijaya yang berada di Provinsi Papua. Rasionya masing-masing 5% dan 8% rumah tangga bersanitasi baik. Begitu juga hanya 21% dan 27% untuk kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan.

Kondisi pada dua wilayah tersebut selaras dengan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga memasukkan variabel kesehatan. Sampai 2018, IPM Papua dan Papua Barat masih berada di urutan terbuncit dengan skor masing-masing 60,06 dan 63,74.

Padahal, pemerintah terus menambah dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat dari tahun ke tahun. Pada 2019, tercatat kedua provinsi tersebut mendapat total Rp 8,4 triliun. Meningkat Rp 0,4 triliun dari tahun sebelumnya.

 

 

 

Belum idealnya layanan kesehatan Indonesia, juga terlihat dari Human Capital Index (HCI) yang 0,54 poin pada 2020. Jauh di bawah Singapura yang 0,88 poin. Posisi negeri ini pun hanya peringkat keenam di Asia Tenggara. Bank Dunia menilai HCI berdasarkan indikator kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.  

Peraih nobel ekonomi 2019, Esther Duflo bersama rekannya Abhijit V. Banerjee dalam penelitiannya yang berjudul The Economic Lives of The Poor menilai masalah kesehatan berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat miskin. Termasuk di Indonesia yang masyarakat miskin rentan penyakit lantaran kekurangan makanan bernutrisi. Tercatat 20-50% yang harus terbaring di tempat tidur karena pelbagai penyakit dan harus mendapat perawatan dokter. 

Tak terjangkaunya makanan bernutrisi erat dengan minimnya pendapatan. Untuk tetap menyambung hidup, seperti ditulis Esther dan Banerjee, mayoritas penduduk miskin di dunia membuka usaha atau di sektor informal. Di Indonesia, angkanya berkisar pada 47%-52% pada 2000. 

Masyarakat miskin pun masih harus menambah pekerjaan di sektor lain atau serabutan. Lebih kurang 47% rumah tangga miskin berpendapatan di bawah US$ 2 di wilayah urban Indonesia memiliki lebih dari satu pekerjaan. Kondisi ini patut menjadi sorotan di tengah pandemi Covid-19 yang memberlakukan pembatasan sosial. Mengingat, sumber pendapatan mereka praktis terkunci. 

 

 

 

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Juni 2020 mengonfirmasi kemungkinan tersebut. Sebanyak 70,53% masyarakat berpendapatan Rp 1,8 juta per bulan penghasilannya turun. Sebaliknya, hanya sekitar 30% masyarakat berpendapatan di atas Rp 5 juta per bulan yang pendapatannya turun.  

Oleh karena itu, pemerintah sudah semestinya tak berpuas diri dengan kondisi pelayanan kesehatan saat ini. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang juga telah memukul perekonomian masyarakat dan berpeluang meningkatkan angka kemiskinan. Salah satu cara yang bisa dilakukan, adalah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan kemudahan akses pelayanan kesehatan. 

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi