ANALISIS DATA

Ekonomi Terpukul Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat selama Covid-19


Dimas Jarot Bayu

30 September 2020, 08.13

Foto: Joshua Siringo/Katadata

Masyarakat Indonesia mulai mengurangi konsumsi di pelbagai kategori produk, kecuali bahan pokok dan hiburan di rumah. Hal ini berpengaruh kepada tingkat konsumsi rumah tangga yang berkontribusi besar terhadap PDB.


Indonesia berpeluang memasuki resesi di kuartal III 2020. Hal ini lantaran proyeksi pertumbuhan ekonomi kembali negatif, setelah kuartal II minus 5,32% dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy). Resesi terjadi ketika ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III terkontraksi 1% sampai 2,9%. “Negative territory kemungkinan masih terjadi di kuartal III dan berlanjut di kuartal IV yang kami upayakan mendekati nol atau positif,” katanya melalui konferensi virtual pada Selasa (22/9).

Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 karena sejumlah komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksi masih mengalami pelemahan, salah satunya konsumsi rumah tangga dan lembaga non-pemerintah. Komponen ini diperkirarakan hanya tumbuh -1,5% sampai -3%.  

Proyeksi penurunan konsumsi rumah tangga dan lembaga non-pemerintah lebih kecil ketimbang berbagai komponen pembentuk PDB lainnya. Meski demikian, kontribusi konsumsi rumah tangga yang terbesar, yakni mencapai 57,8%.

Sinyal lemahnya konsumsi rumah tangga terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang baru mencapai 86,9 pada Agustus 2020. Memang sudah lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang 86,2, tapi masih berada di zona pesimistis lantaran kurang dari 100.   

Selain itu, terlihat pula dari deflasi selama dua bulan berturut-turut pada Juli dan Agustus 2020. Masing-masing sebesar 0,1% dan 0,05%. Deflasi terjadi lantaran penurunan harga barang. Pada kedua bulan tersebut, ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan pertumbuhan deflasi 0,86%

Konsumsi rumah tangga melemah akibat perubahan pola konsumsi masyarakat selama pandemo Covid-19. Berdasarkan survei McKinsey, 67% responden di Indonesia kini lebih mempertimbangkan cara mengeluarkan uang. Lalu, 59% mencari langkah untuk lebih menyimpan uang ketika berbelanja. Kemudian, 56% beralih membeli produk yang lebih murah demi menyimpan uang.  

Survei McKinsey juga memperlihatkan masyarakat Indonesia mulai mengurangi pengeluaran di berbagai kategori produk, kecuali kebutuhan pokok dan hiburan di rumah. Hal sama tampak dari survei PT Danareksa Sekuritas (Persero), bahwa masyarakat mulai mengurangi pengeluaran di sejumlah sektor tersier, seperti makan di luar, pariwisata, cemilan, produk perawatan wajah, paket data/pulsa, hingga produk perawatan pribadi.

Data Gaikindo atas penjualan mobil domestik yang masih negatif hingga Agustus 2020, mengonfirmasi penurunan konsumsi masyarakat di produk tersier. Penjualan tercatat hanya sebesar 37.277 unit pada bulan lalu atau minus 58% dibandingkan periode sama pada 2019.

Khusus masyarakat kelas menengah atas, pengurangan konsumsi sejalan dengan kecenderungan peningkatan penyimpanan dana di perbankan. Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 11,64% (yoy) pada Agustus 2020. Naik signifikan dari Juli yang tercatat 7,7% (yoy).

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kenaikan DPK terdorong kelompok simpanan di atas Rp 5 miliar. Pertumbuhannya mencapai 9,9% dengan total simpanan Rp 3.043 triliun. Dari kelompok simpanan Rp 200 juta-Rp 2 miliar, pertumbuhannya rata-rata sekitar 9%. Sementara, untuk kelompok di bawah Rp 100 juta hanya tumbuh 4,4% menjadi Rp 886 triliun. 

Pemerintah sebenarnya telah menggelontorkan program perlindungan sosial untuk memacu permintaan atau konsumsi masyarakat dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Anggarannya pun ditingkatkan sebesar Rp 38,11 triliun menjadi Rp 242,01 triliun.    

Hanya, realisasinya berjalan lambat. Hingga 14 September 2020 baru mencapai Rp 120,4 triliun atau setara 59,03% dari total anggaran. Kementerian Keuangan juga mencatat 17% masyarakat miskin dan yang pendapatannya menurun belum menerima bantuan sosial (bansos).

Sementara, survei Danareksa mencatat 60,95% responden telah menerima bansos sembako dari pemerintah. Kemudian, yang telah menerima diskon listrik mencapai 41,91%, bansos tunai 29,17%, PKH 15,69%, dan Kartu Pra-Kerja 0,33%. Atas dasar itu, pemerintah perlu memperbaiki penyaluran bansos agar lebih cepat dan tepat sasaran ke depannya.

Masalah lain adalah bansos tak bisa mencakup seluruh masyarakat di Indonesia. Lebih banyak menjadi stimulus bagi masyarakat miskin yang persentasenya sekitar 40%. Sementara, Indef mencatat penyumbang terbesar konsumsi rumah tangga berasal dari 20% masyarakat kelas ekonomi teratas dan 20% kelas ekonomi menengah.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan stimulus bagi masyarakat menengah atas. Agar mereka bisa membelanjakan uangnya. Ekonom Indef Bhima Yudisthira menyarankan stimulus tersebut berupa pemangkasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini sebesar 10%.

Bima menilai pemerintah bisa memangkas PPN menjadi 0%-5% di masa pandemi corona. “Karena PPN langsung dibebankan kepada pembeli akhir. Dengan tarif PPN yang rendah akan menstimulus belanja kelas menengah atas,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Senin (28/9).

Bhima pun meminta pemerintah menurunkan laju penularan kasus corona yang mencapai total 278.722 kasus orang per Senin (28/2) secara nasional. Ia meyakini kepercayaan masyarakat untuk membelanjakan uangnya akan meningkat jika itu terwujud. Dengan demikian, konsumsi rumah tangga bisa kembali bangkit.  

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi