Presiden Joko Widodo telah berulang kali mengatakan mini lockdown atau pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) lebih efektif menekan penyebaran Covid-19. Pembatasan di tingkat RT/RW, kelurahan, desa, atau lokasi yang jadi klaster penularan dinilainya tidak akan merugikan masyarakat secara luas.
Kawasan Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) sudah memberlakukan PSBM mulai 14 September 2020, sejalan dengan penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memilih PSBM lantaran tidak semua kegiatan ekonomi di Bodebek bergantung pada Ibu Kota. Ia pun menilai pembatasan tingkat kelurahan berhasil mengatasi klaster Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) pada Juli lalu.
Namun, setelah tiga pekan berjalan, penerapan PSBM maupun PSBB belum menurunkan penyebaran virus corona secara signifikan dan konsisten di masing-masing wilayah.
Peningkatan rata-rata tujuh hari kasus baru Covid-19 sempat terjadi di lima kota/kabupaten Bodebek hingga akhir September, kemudian mulai melandai pada awal bulan ini. Meski begitu, penurunan tersebut belum mencapai titik awal saat PSBM diberlakukan.
PSBB DKI Jakarta pun menunjukkan tren yang tidak jauh berbeda. Pembatasan awalnya berlangsung sampai 28 September, lalu diperpanjang hingga 11 Oktober. Pada periode pertama, tambahan kasus ada di kisaran 1.200 kasus per hari. Jumlahnya mulai turun memasuki periode kedua, bahkan tercatat di bawah 1.100 kasus pada 2 dan 3 Oktober. Namun, rata-rata itu kembali meningkat pada dua hari berikutnya.
Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria Wiratama mengatakan, PSBM tidak efektif diterapkan di daerah dengan penyebaran Covid-19 tinggi. Pemerintah daerah pun harus memiliki kapasitas tes, pelacakan, dan pemetaan kasus yang memadai.
“Mini lockdown butuh didukung kemampuan tracing dan analisis data yang bagus untuk menentukan klaster-klaster penularan dan yang harus dilakukan pembatasan,” kata Bayu, seperti dikutip dari situs perguruan tinggi tersebut.
Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi
