ANALISIS DATA

Pembatasan Skala Mikro Tak Ampuh Atasi Pandemi Covid-19


Andrea Lidwina

12 Oktober 2020, 09.46

Foto: Ilustrasi: Joshua Siringoringo/ Katadata

Mini lockdown atau pembatasan sosial berskala mikro yang diterapkan di kawasan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) terbukti tak efektif menekan laju penularan Covid-19. Epidemolog menilai PSBB lebih tepat dilakukan untuk kawasan dengan jumlah kasus tinggi.


Presiden Joko Widodo telah berulang kali mengatakan mini lockdown atau pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) lebih efektif menekan penyebaran Covid-19. Pembatasan di tingkat RT/RW, kelurahan, desa, atau lokasi yang jadi klaster penularan dinilainya tidak akan merugikan masyarakat secara luas.

Kawasan Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) sudah memberlakukan PSBM mulai 14 September 2020, sejalan dengan penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memilih PSBM lantaran tidak semua kegiatan ekonomi di Bodebek bergantung pada Ibu Kota. Ia pun menilai pembatasan tingkat kelurahan berhasil mengatasi klaster Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) pada Juli lalu.

Namun, setelah tiga pekan berjalan, penerapan PSBM maupun PSBB belum menurunkan penyebaran virus corona secara signifikan dan konsisten di masing-masing wilayah.

Peningkatan rata-rata tujuh hari kasus baru Covid-19 sempat terjadi di lima kota/kabupaten Bodebek hingga akhir September, kemudian mulai melandai pada awal bulan ini. Meski begitu, penurunan tersebut belum mencapai titik awal saat PSBM diberlakukan.

PSBB DKI Jakarta pun menunjukkan tren yang tidak jauh berbeda. Pembatasan awalnya berlangsung sampai 28 September, lalu diperpanjang hingga 11 Oktober. Pada periode pertama, tambahan kasus ada di kisaran 1.200 kasus per hari. Jumlahnya mulai turun memasuki periode kedua, bahkan tercatat di bawah 1.100 kasus pada 2 dan 3 Oktober. Namun, rata-rata itu kembali meningkat pada dua hari berikutnya. 

Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Satria Wiratama mengatakan, PSBM tidak efektif diterapkan di daerah dengan penyebaran Covid-19 tinggi. Pemerintah daerah pun harus memiliki kapasitas tes, pelacakan, dan pemetaan kasus yang memadai.

Mini lockdown butuh didukung kemampuan tracing dan analisis data yang bagus untuk menentukan klaster-klaster penularan dan yang harus dilakukan pembatasan,” kata Bayu, seperti dikutip dari situs perguruan tinggi tersebut.

Hal serupa dikatakan epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman. Melansir kumparan, menurutnya pembatasan dalam lingkup lebih kecil hanya berjalan efektif kalau situasi wabah relatif terkendali atau tingkat kepositifan (positivity rate) di bawah 5%.

Jawa Barat baru melakukan tes terhadap 3.678 orang per satu juta penduduk hingga 27 September 2020. Sebanyak 11,6% di antaranya dinyatakan positif terinfeksi. Berdasarkan data KawalCOVID19, rasio lacak-isolasi (RLI) provinsi tersebut juga masih rendah, yakni sekitar 3-4 orang per kasus positif. Jumlahnya bahkan hanya 1-3 orang di kawasan Bodebek.

Sementara itu, 94.084 orang per satu juta penduduk telah menjalani tes di DKI Jakarta per 5 Oktober 2020. Namun, tingkat kepositifannya selalu lebih dari 8% selama PSBB kembali diterapkan. Jumlah orang yang dilacak pun baru 1-2 orang per kasus positif.

Mengacu pada pendapat para epidemiolog, penerapan kembali PSBB di Ibu Kota merupakan langkah tepat, ketimbang memberlakukan PSBM, bahkan seharusnya diikuti kawasan Bodebek.

PSBM tentu tidak merugikan masyarakat secara luas karena masih mengizinkan beberapa kegiatan, termasuk ekonomi. Namun, sesuai namanya, kebijakan ini hanya mampu menangani penyebaran virus dalam skala kecil. Langkah testing, tracing, dan treatment (3T) harus terus ditingkatkan agar bisa terdepan menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sejumlah orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun (3M). Padahal, masyarakat pun harus ikut berpartisipasi dalam pengendalian pandemi ini.

Masyarakat belum kompak hadapi pandemi
Masyarakat belum kompak hadapi pandemi (Katadata)

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi