ANALISIS DATA

Nasib Investasi Perikanan vs Nelayan Kecil dalam Omnibus Law


Cindy Mutia Annur

15 Oktober 2020, 17.38

Foto: Joshua Siringo/Katadata

Kemudahan izin berusaha dalam Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menggenjot investasi perikanan. Namun, beberapa pasal bisa juga berdampak buruk kepada nelayan kecil. Misalnya perubahan definisi nelayan kecil dan kemudahan investasi asing lewat pemanfaatan pulau kecil dan perairan.


Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) mengatur juga tentang perikanan, termasuk perizinan pengoperasian kapal ikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 dalam draf versi 812 halaman. Pasal ini menghapus angka 16 sampai 18 dalam Pasal 1 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Poin-poin yang dihapus berbunyi sebagai berikut:  

Angka 16: Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

 Angka 17: Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

 Angka 18: Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Sehingga, dalam peraturan baru pengoperasian kapal cukup memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berwenang. Khusus nelayan kecil tak perlu mengajukan perizinan berusaha.

Definisi nelayan kecil dalam Omnibus Law Ciptaker adalah “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak.” Mengubah definisi di UU Perikanan yang menyebut nelayan kecil menggunakan kapal penangkap ikan berukuran di bawah 5 gross ton (GT).

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan, perubahan perizinan pengoperasian kapal akan memberikan jaminan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Begitu juga mengoptimalkan investasi yang sempat mandek senilai Rp 300 triliun akibat iklim usaha sulit.

“Omnibus Law ini yang sangat ditunggu-tunggu para nelayan. Ilustrasinya, dalam lima tahun terakhir izin kapal sulit didapat,” kata Edhy, Rabu (7/10), melansir Tempo.co. Ia juga menyebut beleid ini melindungi nelayan kecil dari diskriminasi di tengah laut dan pesisir.

TARGET KONSUMSI IKAN NASIONAL
TARGET KONSUMSI IKAN NASIONAL (ANTARA FOTO/Feny Selly/hp.)

Kondisi sektor perikanan dalam negeri sebenarnya tidak terlalu buruk. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat, Indonesia menyumbang 8% atau sebanyak 6,71 juta ton dari total tangkapan ikan laut global pada 2018. Angka ini setara dengan Peru, tapi di bawah Tiongkok yang menyumbang 15%.

Tangkapan ikan global pada 2018 mencapai 84,4 juta ton. Meningkat dari tahun sebelumnya yang 81,2 juta ton. Sementara, produksi perikanan global pada 2018 mencapai 96,4 juta ton atau meningkat 5,4% dari rata-rata tiga tahun sebelumnya.

Indonesia memiliki laut yang mencakup dua per tiga dari seluruh luas wilayah, yakni sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya ikan tangkap sekitar 6,5 juta ton per tahun. Tangkapan ikan laut negeri ini dalam rentang 2015-2018 sudah mendekati titik potensial tersebut.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan dari 2015-2019, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), juga selalu lebih tinggi ketimbang laju ekonomi nasional. Pada 2019, PDB sektor ini sebesar 5,81%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,02%.

Kontribusi PDB perikanan terhadap nasional secara kuartalan pun selalu konstan di atas 2,5% dalam rentang 2016-2019. Tertinggi pada kuartal I 2019, yakni 2,70%. Terendah pada kuartal II 2016, yakni 2,50%.   

Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan (NTNP) yang menjadi indikator kesejahteraan nelayan, juga terus naik dari Juli sampai September 2020. Pada bulan lalu nilainya sebesar 100,65. Namun, tahun ini nilai sempat di bawah 100 pada April-Juni. 

Meski demikian, realisasi investasi perikanan menurun pada Juni 2019 menjadi 3,19 triliun dari 4,89 triliun di tahun sebelumnya atau -53%. Perlambatan pertumbuhan sudah terlihat dari 2017 yang minus 5% dan pada 2018 hanya tumbuh 1%. Salah satu kendala utamanya, adalah rumitnya perizinan investasi seperti halnya yang disampaikan Menteri Edhy Prabowo.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Kementerian KKP Berny A Subki mengatakan, Tiongkok mendominasi realisasi investasi di sektor kelautan dan perikanan. Dominasi ini dibandingkan dengan negara Asia Timur lain seperti Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan Taiwan.

Sepanjang semester I 2020, kata Berny seperti dilansir Antara, investasi Tiongkok sebesar Rp550,11 miliar atau 86,05% dari total realisasi investasi negara Asia Timur sebesar Rp639,29 miliar.

Hanya, upaya pemerintah menggenjot investasi perikanan lewat Omnibus Law Ciptaker menciptakan masalah lain. Perubahan definisi nelayan kecil berpotensi mempersulit akses subsidi bahan bakar minyak (BBM) lantaran dikuasai nelayan berskala besar.

Selama pandemi Covid-19 subsidi BBM sudah tersendat, khususnya solar yang digunakan nelayan. Tahun lalu, penyaluran minyak solar mencapai 3,6 juta KL. Sementara pada 2020 hanya tersalurkan 3,1 KL atau berkurang sekitar 500 ribu KL. Wilayah yang paling terdampak pengurangan adalah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

"KNTI saat ini tengah melakukan investigasi dan langkah-langkah advokasi terkait tidak tersalurkannya BBM bersubsidi bagi nelayan kecil yang kuotanya sangat besar setiap tahun," ujar Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Iin Rohimin dikutip dari Republika.co.id  Sabtu (10/10).

Masalah lain dalam Omnibus Law Ciptaker adalah Pasal 17A ayat (1) yang berbunyi: Dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan/atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional dan/atau rencana tata ruang laut.

KNTI menilai pasal ini berpotensi menjadi ‘karet’ lantaran pemerintah pusat dapat memberikan izin sesuai tafsir dan kebutuhannya tanpa memperhatikan rencana zonasi daerah.

KNTI juga menilai kemudahan penanaman modal asing melalui pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 26A, berpotensi semakin meminggirkan peran dan perlindungan bagi nelayan kecil, tradisional, petambak garam, serta pengelola hasil perikanan skala kecil. Padahal mereka turut berperan dalam menggerakkan ekonomi wilayah setempat.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), nelayan Indonesia pada 2017 sejumlah 2,7 juta orang. Pada 2019 jumlahnya menurun di angka 2,2 juta. Melalui sistem Satu Data milik pemerintah, per 23 Maret 2020 jumlahnya tercatat sebanyak 1.459.874 orang.

Mayoritas nelayan pun tergolong masyarakat miskin. Dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Januari 2020, 900 ribu di antaranya adaah nelayan. Jumlah tersebut setara dengan 64% total nelayan pada Maret 2020.

Melihat seluruh hal di atas, pemerintah memang perlu menggenjot investasi perikanan melalui Omnibus Law Ciptaker. Akan tetapi, mesti tetap memperhatikan nasib nelayan kecil yang selama ini masih hidup miskin. Pemerintah sudah semestinya meninjau ulang pasal-pasal yang berpotensi merugikan mereka dan merevisinya bersama DPR.

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi