ANALISIS DATA

Celah Memacu Ekonomi dari Perubahan Pola Konsumsi saat Pandemi


Yosepha Pusparisa

21 Oktober 2020, 12.16

Foto: Joshua Siringo/Katadata

Pandemi Covid-19 mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Pemerintah dapat mendorong belanja daring untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ujungnya, pemulihan ekonomi bisa berjalan.


Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih senang berdiam di rumah. Data Google Mobility Report per 9 Oktober 2020 menunjukkan mobilitas masyarakat masih terkonsentrasi di perumahan, meskipun pemerintah sejumlah daerah telah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Survei Konsumen Bank DBS pun menyatakan 72% responden berencana menghabiskan waktu lebih sedikit di luar rumah usai pandemi Covid-19 berakhir. Hal ini berkonsekuensi kepada pola konsumsi masyarakat di masa mendatang yang semakin mengurangi berbelanja di toko fisik.

Sebelum pandemi, survei tersebut menyatakan 73% responden memilih berbelanja di toko fisik seperti mal dan pusat perbelanjaan. Namun, hanya 24% yang menyatakan akan tetap melakukannya usai pandemi.       

Sebaliknya, masyarakat semakin menggemari berbelanja melalui e-dagang atau e-commerce. Sebelum pandemi hanya 24% responden yang memanfaatkan metode tersebut, kemudian meningkat menjadi 66% responden setelah pandemi. Kondisi serupa terjadi pada perdagangan melalui media sosial dan situs perusahaan.

Kecenderungan masyarakat beralih berbelanja secara daring sudah terlihat sejak masa PSBB. Pada April 2020, Asosiasi Fintech Indonesia mencatat transaksi uang elektronik mencapai 412,1 juta kali. Pada Mei memang menurun menjadi 346,9 juta kali dan pada Juni mencapai 253,6 juta kali. Namun, angka-angka tersebut tetap lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.

Bank Indonesia (BI) mencatat kecenderungan sama. Nilai transaksi uang elektornik pada Agustus 2020 Rp 17,23 triliun. Jumlah ini meningkat 33,8% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (yoy) dan lebih tinggi 24,42% dibandingkan bulan sebelumnya.

Indonesia saat ini sedang mengalami pukulan ekonomi akibat Covid-19. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 terkontraksi 5,32%. Penyebab utamanya adalah rendahnya konsumsi rumah tangga masyarakat yang berkontribusi 57,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ekonomi kuartal III masih mengkhawatirkan. Daya beli masyarakat sampai September 2020 belum terungkit signifikan, meskipun sudah membaik mulai Juni 2020. Survei BI menyatakan angka Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan lalu 83,4 atau masih dalam kategori pesimistis. Angka masuk kategori optimistis jika sudah mencapai 100.

Nilai Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE) September 2020 lebih rendah lagi, yakni 54,1. Menurun dibandingkan Agustus yang 55,6. Hanya nilai Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang masuk kategori positif, meskipun terus merosot sejak Juni lalu. Penyebabnya perkiraan terhadap perluasan kegiatan usaha, ketersediaan lapangan kerja, dan penghasilan makin melemah.

Office of Chief Economist Group (OCE) Bank Mandiri memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III terkontraksi 1,51%. Menempatkan Indonesia di tepi jurang resesi. Mengingat resesi adalah ketika pertumbuhan ekonomi terkontraksi selama dua kuartal berturut-turut.

Resesi mungkin tak terhindarkan lagi, tapi Indonesia masih berpeluang memperbaiki pertumbuhan ekonomi tahun ini. Setidaknya bisa lebih baik dari proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang minus 1,5% pada 2020.

Berdasarkan data perubahan perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19 yang telah disampaikan sebelumnya, perbaikan ekonomi bisa dengan memaksimalkan disrupsi digital. Misalnya dengan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beralih ke digital. Mengingat sektor ini telah sukses menjadi tulang punggung ekonomi saat krisis 1998 dan 2008 serta konsumsinya mencapai 60% terhadap perekonomian negeri ini.

Survei Mandiri Institute pada September 2020 menyatakan, UMKM restoran dan akomodasi mendominasi penggunaan platform digital dengan sama-sama 75% dari seluruh pelakunya. Sedangkan, bidang konstruksi paling rendah, yakni 11%.

Melihat sebaran wilayahnya, UMKM di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) terbanyak telah beralih ke platform digital. Angkanya mencapai 85%. Kemudian Sulawesi dengan 75% dan Jawa 71%. Belum ada satupun UMKM di Papua yang beralih ke digital.

Masih timpangnya jumlah UMKM yang beralih ke digital tak lepas dari belum meratanya infrastruktur internet. Data Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan, sampai tahun lalu baru 49,33% wilayah daratan yang terakses jaringan 4G. Begitupun baru 84,92% dari total 83.218 desa mendapat jaringan 4G.

 

Pemerintah perlu segera menyelesaikan perkara tersebut bila ingin mengambil untung dari perubahan perilaku konsumsi masyarakat ke arah daring. Begitu juga jika ingin memenuhi target 10 juta UMKM go digital, seperti arahan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, penting bagi pemerintah meningkatkan kapasitas dan jangkauan pasar pelaku UMKM. Caranya bisa bekerja sama dengan perusahaan e-commerce yang sudah mapan secara infrastruktur dan pasar.  Dengan daya beli masyarakat terdongkrak dan ekonomi bisa lekas pulih. Sebab, target pasar telah tersedia dan ekosistem telah terbangun.

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi