ANALISIS DATA

Mengukur Seberapa Panjang Risiko Tumpukan Utang Luar Negeri


Dimas Jarot Bayu

22 Oktober 2020, 09.00

Foto: Joshua Siringo/Katadata

Utang luar negeri yang terus meningkat bisa berakibat stabilitas moneter Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Selain itu, menambah beban bagi generasi mendatang karena strukturnya lebih banyak utang jangka panjang.


Utang luar negeri (ULN) Indonesia terus meningkat. Pada 2019, Bank Dunia mencatat nilainya US$ 402,8 miliar. Lebih tinggi 5,9% dari tahun sebelumnya yang US$ 379,58 miliar. Negeri ini pun menempati urutan ke-7 dari 10 negara berpendapatan menengah bawah dengan utang terbesar di dunia.  

Pada Agustus 2020, Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia meningkat lagi menjadi US$ 413,4 miliar atau setara Rp 6.013 triliun mengacu kurs Jisdor akhir periode sama. Posisi ini tumbuh 5,7% dibandingkan periode sama tahun lalu dan naik 4,2% dibandingkan bulan sebelumnya.  

ULN Indonesia terbagi ke dalam tiga kelompok asal, yakni pemerintah, BI, dan swasta.  Pada Agustus 2020, milik pemerintah tercatat mencapai US$ 200,14 miliar atau tumbuh 3,4% secara tahunan (yoy). Lalu, bank sentral sebesar US$ 2,8 miliar atau naik 1,48% yoy. Sementara, swasta mencapai US$ 210,4 miliar atau meningkat 7,9% yoy.

 

 

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sebesar 34,54% hingga Agustus 2020. Angka itu meningkat dari 2019, tapi masih dalam batas aman bila mengacu kepada UU Keuangan Negara yang maksimal 60% terhadap PDB. Begitupun masih lebih baik dibandingkan rasio utang ke PDB negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura.   

Berdasarkan data Dana Moneter Interasnional (IMF) per Oktober 2020, rasio utang terhadap PDB Jepang mencapai 238% pada 2019 dan diprediksi naik menjadi 266,18% pada tahun ini. Lalu, Singapura mencapai 130% dan diprediksi menjadi 131,2% pada 2020.

Kemudian, rasio utang terhadap PDB AS mencapai 108,7% pada 2019 dan diprediksi menjadi 131,2% tahun ini. Tiongkok mencapai 52,6% tahun lalu dan diperkirakan menjadi 61,7% pada 2020. Untuk Korea Selatan mencapai 41,9% pada 2019 dan diproyeksi menjadi 48,4% tahun ini.  

Meski demikian, penting mewaspadai peningkatan ULN Indonesia, khususnya milik pemerintah. Pasalnya, Kementerian Keuangan mencatat porsi ULN pemerintah yang berdenominasi valuta asing (valas) mencapai 29% hingga Agustus 2020. Rinciannya, utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) valas mencapai Rp 1.235.24 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 838,59 triliun.

Asia Development Bank (ADB) bulan lalu pun merilis laporan yang menyatakan rasio kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah Indonesia mencapai 30,8% pada Juni 2020. Rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang (12,9%/Maret 2020), Tiongkok (9,7%/Juni 2020), dan Korea Selatan (12,8%/Maret 2020).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini membuat stabilitas moneter Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Jika gejolak eksternal terjadi, maka nilai tukar rupiah bisa melemah.

“Kalau nilai tukar rupiah melemah, otomatis utangnya jadi membengkak karena dalam bentuk valas. Upaya membayarnya akhirnya jadi lebih susah,” kata Faisal kepada Katadata.co.id, Senin (19/10).

Faisal menyarankan pemerintah memprioritaskan pembiayaan lewat utang dalam negeri yang risikonya lebih kecil. Misalnya terkait pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan Covid-19, bisa melalui pembelian SBN oleh BI dalam skema burden sharing  yang telah termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.  

BI sejauh ini telah membeli SBN senilai Rp 291,3 triliun. Rinciannya di pasar perdana Rp 61,6 triliun dan di pasar sekunder untuk pendanaan public goods Rp 229,68 triliun. Faisal menilainya masih kurang, karena semestinya bank sentral bisa membeli lebih banyak.    

Namun, Faisal menyoroti belum efektifnya penggunaan anggaran yang bersumber dari ULN untuk menangangi pandemi Covid-19. Realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN hingga 14 Oktober 2020 tercatat baru mencapai Rp 344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp 695,2 triliun. Padahal, tujuan pemerintah menambah ULN untuk keperluan tersebut yang tergambar dari proporsi terbesarnya di sektor kesehatan dan kegiatan sosial, yakni US$ 47,39 miliar.   

Hal lain yang perlu diwaspadai dari penambahan ULN adalah belum baiknya kinerja penerimaan di sektor valas. Terlihat dari rasio pembayaran utang (Debt Service Ratio/DSR) Tier-1 yang meningkat pada kuartal II 2020 menjadi 29,5% (qtoq). Melewati batas aman IMF sebesar 25%. Tercermin pula dari nilai ekspor Indonesia yang hanya mencapai US$ 14 miliar pada September 2020 atau turun 0,51% yoy. Hal ini terjadi lantaran pandemi Covid-19 belum berakhir.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, rendahnya kinerja penerimaan di sektor valas semakin memperbesar beban ULN Indonesia. Lebih lanjut, bisa terjadi financial distress pada sektor swasta yang berakibat gelombang pailit lantaran nilai tukar rupiah tertekan.  

“Di saat yang bersamaan, tidak banyak swasta yang melakukan hedging. Situasi ini akan memicu PHK sebagai konsekuensi pailitnya perusahaan,” kata Bhima.

Indonesia juga berpotensi mewariskan beban yang cukup besar bagi generasi mendatang jika tren kenaikan ULN berlanjut. Mengingat pada Agustus 2020, utang jangka panjang dengan average time maturity (ATM) mencapai 8,6 tahun mendominasi struktur ULN.

BI mencatat posisi ULN jangka panjang Indonesia mencapai US$ 346,36 miliar atau 84% dari total sebesar US$ 413,39 miliar. Sebaliknya, utang jangka pendek sebesar US$ 67,03 miliar atau 16%. 

Terkait persoalan ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin memastikan utang pemerintah dikelola dengan sangat hati-hati dan akuntabel. Dengan demikian, risiko dari peningkatan utang luar negeri masih terjaga.

Masyita menilai negara yang sedang membangun memiliki nilai investasi lebih tinggi dari tingkat simpanannya atau dikenal sebagai saving-investment deficit. Selisih tersebut ditutup dengan utang luar negeri. Sepanjang return terhadap investasi lebih tinggi dari biaya bunga, ia memastikan sebuah negara akan mampu membayar utangnya.

Pemerintah melakukan beberapa strategi aktif memitigasi risiko fiskal, terutama pada portofolio utang, antara lain meliputi buyback, debt switch, dan konversi pinjaman. “Selain itu, secara umum tetap dilakukan manajemen yang baik terhadap waktu jatuh tempo dan pendalaman pasar keuangan,” kata Masyita dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/10).

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi