ANALISIS DATA

Alarm Penurunan Kualitas Demokrasi Periode Kedua Jokowi


Dimas Jarot Bayu

28 Oktober 2020, 09.01

Foto: Joshua Siringo/Katadata

Persepsi publik menunjukkan setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lebih tak demokratis. KontraS dan SAFEnet pun mencatat deretan kasus pembungkaman terhadap sipil yang kritis. Namun, Jubir Presiden, Fadjroel Rachman masih menganggap Jokowi tegak lurus menjalankan demokrasi.


Setahun pertama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menunjukkan alarm penurunan kualitas demokrasi. Tampak dari hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait persepsi publik atas demokrasi yang keluar pada Minggu (25/10).

Dari hasil survei tersebut, 62,4% responden atau mayoritas masih menyatakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik meski tidak sempurna. Namun, jumlah ini menurun dari Februari 2020. Saat itu 72,9% responden yang menyatakan demikian.   

Survei Indikator pun mencatat 36% responden menyatakan Indonesia menjadi kurang demokratis saat ini. Jumlahnya berbeda tipis dengan yang menganggap keadaan demokrasi tetap sama, yakni 37%. Lalu, hanya 17,7% responden yang menilai Indonesia menjadi lebih demokratis. Sisanya, 9,3% responden tidak menjawab.

“Ini adalah angka alarming, meski persepsi ini bisa benar atau salah. Apalagi persepsi bisa memengaruhi tindakan,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam pemaparan secara virtual, Minggu (25/10).

Lebih lanjut, 69.6% responden setuju bahwa sekarang warga semakin takut menyatakan pendapatnya. Hanya 25,6% responden yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Sebanyak 4,9% lainnya tidak menjawab.

Mayoritas (73,8%) responden pun setuju kini warga makin sulit berdemonstrasi. Hanya 21,1% responden yang tidak setuju dengan pendapat tersebut. Sisanya sebesar 5,1% responden tidak menjawab.

Kemudian, 57,7% responden setuju dengan pendapat bahwa aparat makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pilihan politik dengan penguasa. Sebanyak 36.5% responden tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Sedangkan 5,8% responden tidak menjawab.

 

Persepsi publik yang menjadi alarm penurunan demokrasi dan kebebasan sipil tersebut tak berasal dari ruang hampa. Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Rivanlee Anandar menilainya muncul lantaran pembatasan terhadap ruang kebebasan sipil cukup banyak terjadi selama setahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Data KontraS menunjukkan, 157 peristiwa pelanggaran, pembatasan, maupun serangan terhadap kebebasan sipil terjadi sejak Oktober 2019 sampai September 2020. Rinciannya, pelanggaran terhadap hak asosiasi sebanyak empat kasus, hak berkumpul 93 kasus, dan hak berekspresi 60 kasus.

Serangan terhadap kebebasan sipil paling banyak berupa penangkapan, yakni 63 kasus. Pembubaran menjadi bentuk serangan terbanyak kedua dengan 55 kasus. Disusul oleh pelarangan 22 kasus, intimidasi 22 kasus, penganiayaan 16 kasus, persekusi lima kasus, dan sanksi sewenang-wenang satu kasus.

“Dari dua ruang yang tersedia, ruang digital dan ruang nyata, itu semua ada ancaman kebebasan sipil, sehingga wajar jika temuannya kalau orang akan takut menyatakan pendapat dan berdemonstrasi,” kata Rivanlee kepada Katadata.co.id, Senin (26/10).

Menurut Rivanlee, serangan terhadap kebebasan sipil di setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf lebih terstruktur bila dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Ini terlihat dari sejumlah kebijakan yang keluar untuk mengatur narasi di tengah masyarakat, misalnya Surat Telegram Kapolri Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020.

Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis menerbitkan surat tersebut pada 2 Oktober 2020. Isinya berupa sejumlah perintah untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa dan mogok kerja buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Salah duanya patrol siber di media sosial dan manajemen media untuk membangun opini publik menolak demonstrasi di tengah pandemi Covid-19.  

“Kalau di periode pertama, kami melihat enggak ada legitimasi melalui kebijakan-kebijakan atau surat telegram yang sifatnya teknis. Kalau yang ini kelihatannya memang sudah diniatkan untuk membungkam kelompok atau individu yang kritis,” kata Rivanlee.

Jika pelanggaran terhadap kebebasan sipil terus dilakukan, Rivanlee menilai kualitas demokrasi akan semakin menurun di masa mendatang.

Selain KontraS, Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet mencatat peningkatan masalah kebebasan berekspresi di media sosial sepanjang 2020. Tercatat 59 kasus kriminalisasi akibat berekspresi di media sosial dalam rentang Januari-Oktober 2020. Jauh lebih banyak dari total sepanjang tahun lalu yang 24 kasus.

Warga biasa menjadi pihak yang paling banyak menjadi terlapor selama 2020, yakni 44 orang. Disusul aktivis sebanyak sembilan orang. Lalu, mahasiswa dan profesional dengan masing-masing dua orang. Terakhir, jurnalis dan pejabat publik dengan masing-masing satu orang.

Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, Ika Ningtyas mengatakan, pemidanaan masyarakat yang berekspresi di media sosial sepanjang 2020 terjadi karena dua hal utama. Pertama, anggapan menyebarkan hoaks soal virus corona Covid-19. Kedua, anggapan menyampaikan hoaks soal UU Cipta Kerja.

Padahal, hoaks terbagi dalam dua jenis: disinformasi dan misinformasi. Disinformasi merupakan informasi keliru yang sengaja disebarkan untuk menipu orang lain. Misinformasi adalah sebuah informasi keliru yang disebarkan oleh seseorang, meski ia tak tahu bahwa informasi tersebut salah.

Dalam kasus hoaks corona dan UU Cipta Kerja, kebanyakan masyarakat menyebarkan misinformasi. Kondisi ini terjadi karena corona merupakan penyakit baru dan butuh penelitian lebih lanjut. Sedangkan terkait UU Cipta Kerja, pemerintah sendiri masih belum secara transparan menyampaikan isi aturan tersebut kepada publik.

“Warga tidak tahu mana versi final dari UU Cipta Kerja yang disahkan. Bagaimana kemudian kritik dari masyarakat, konten yang diunggah masyarakat itu di stempel hoaks?" kata Ika. Oleh karena itu, ia menilai pemidanaan terhadap orang-orang yang berekspresi di media sosial tidak tepat.

Menanggapi persoalan ini, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman membantah alarm penurunan kualitas demokrasi di Indoensia terlihat saat pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ia mengatakan, Jokowi tegak lurus dan menegakkan sumpahnya untuk menjalankan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Serta peraturan perundang-undangan demokratis seperti UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum,” kata Fadjroel kepada Katadata.co.id, Senin (26/10).

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi