ANALISIS DATA

Potensi RI Memetik Berkah Ekonomi dari Kunjungan PM Jepang


Cindy Mutia Annur

4 November 2020, 08.07

Foto:

Pertemuan Presiden Jokowi dan PM Jepang Yoshihide Suga membawa angin segar bagi pemulihan ekonomi. Ada janji peningkatan investasi, kunjungan pariwisata, dan pengendalian pandemi Covid-19.


Kunjungan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan istrinya, Mariko Suga ke Istana Bogor pada 20 Oktober lalu membawa angin segar secara diplomatik dan ekonomi. Khususnya dalam pemulihan ekonomi pasca-terpukul pandemi Covid-19.

Angin segar berembus dari pembahasan penguatan ekonomi antara Yoshihide dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Antara lain, perluasan investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia, seperti Denso, Sagami, Panasonic, Mitsubishi Chemical, dan Toyota.

Lalu, pembangunan infrastruktur Mass Rapid Transit (MRT), kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, pengelolaan Pelabuhan Patimban, dan pembangunan pulau terluar. Begitu juga pelonggaran pembatasan perjalanan melalui travel corridor agreement (TCA) dengan tujuan bisnis jangka pendek dan untuk perawat.  

Dengan begitu, Indonesia berpeluang meningkatkan investasi dari Jepang. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat penanaman modal asing (PMA) dari Jepang sempat menempati urutan kedua tertinggi setelah Singapura pada 2016-2018. Namun, pada 2019 tergeser Tiongkok.

Pada semester I 2020 posisi Jepang kembali turun menjadi menempati urutan keempat. Tercatat pada periode ini investasi Singapura senilai US$ 2 miliar. Lalu, Hong Kong sebesar US$ 1,2 miliar, Tiongkok US$ 1,1 miliar, dan Jepang US$ 600 juta.   

 

Peningkatan investasi Jepang bakal berdampak baik kepada penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Sehingga, angka pengangguran bisa berkurang dan berpeluang mendongkrak daya beli masyarakat yang anjlok selama pandemi Covid-19.

BKPM mencatat, selama semester I 2020 penyerapan tenaga kerja Indonesia dari PMA telah mencapai 269.717 pekerja. Nilai ini meningkat 6,7% dari periode yang sama di tahun lalu yakni sebesar 251.648 pekerja.

Kerja sama pembangunan infrastruktur antara Jepang dan Indonesia juga bisa mendongkrak serapan tenaga kerja. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pembangunan infrastruktur dari investasi pemerintah telah menciptakan puluhan juta lapangan kerja. Misalnya, pembangunan jalan dan transportasi sepanjang 2005-2019 telah menyerap total 21,5 juta pekerja.

Potensi lain adalah peningkatan ekspor ke Jepang yang bisa membuat Indonesia tak terlalu ketergantungan oleh pasar Tiongkok. Mengingat, di tengah pandemi perlu diversifikasi tujuan ekspor demi menghindari supply shock. Dengan begitu kinerja perusahaan dalam negeri bisa tetap terjaga dan ekonomi terus bergerak.  Terlebih nilai free on board (FOB) ekspor Indonesia ke Jepang sempat tertinggi dibanding dengan negara lain, sebelum tergeser Tiongkok pada 2019.

BPS mencatat beberapa ekspor komoditi yang besar ke Jepang selama 10 tahun terakhir. Salah satunya bijih tembaga yang selama 2015-2018 selalu terbanyak di antara negara lain. Namun, pada 2019 menurun dan tergeser Tiongkok. 

Per September 2020, Jepang menempati peringkat ketiga dari 10 besar mitra utama ekspor nonmigas Indonesia dengan nilai US$ 1,06 miliar. Juga kalah dari Tiongkok yang menempati posisi pertama dengan nilai ekspor US$ 2,63 miliar.

 

Sementara, pelonggaran perjalanan bisa mempercepat pemulihan industri pariwisata Tanah Air. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jepang adalah salah satu negara di Asia dengan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara terbanyak pada 2018. Nilainya mencapai US$ 1.349,55.

BPS juga mencatat kunjungan wisatawan Jepang ke Indonesia terus meningkat selama hampir 10 tahun terakhir, terutama pada 2013 hingga 2017. Bahkan, pada 2008 sampai 2009 jumlahnya sempat mengungguli kunjungan wisatawan Tiongkok yang saat ini mendominasi.

Awal tahun ini, Jepang pun termasuk dalam tujuh besar negara di Asia dengan kunjungan wisatawan terbanyak ke Indonesia, yakni mencapai 33,9 ribu orang. Tiga teratas adalah Malaysia, Tiongkok, dan Singapura.

Pembahasan lain antara Jokowi dan Yoshide terkait penanganan Covid-19. Jepang menyatakan akan meminjami dana ke Indonesia sebesar 50 miliar yen atau sekitar Rp 6,9 triliun (kurs Rp 138,63/yen). Selain itu, Negeri Sakura juga akan mendorong kerja sama dengan lembaga kajian kesehatan Indonesia melalui pemberian bantuan alat medis.

Pinjaman dana sangat berguna menambah kemampuan fiskal Indonesia dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Saat ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 695,2 triliun untuk menangani pandemi yang tertuang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, hingga Kartu Pra Kerja.  

Dengan tambahan dana dari Jepang, penanganan pandemi bisa lebih efektif dan pemulihan ekonomi bisa menemui titik terang. Mengingat, penghambat utama pemulihan ekonomi adalah pandemi. Pedal gas dan rem antara kesehatan dan ekonomi yang seimbang seperti keinginan Jokowi pun bisa terwujud.

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi