Pandemi Covid-19 berdampak buruk terhadap kualitas manusia Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 nasional hanya tumbuh 0,03% atau cenderung stagnan menjadi 71,94 dari tahun lalu yang 71,92.
BPS juga mencatat IPM sepuluh daerah menurun pada tahun ini, yakni: Kalimantan Utara, Papua, Kalimantan Timur, Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Suamtera Selatan, dan Sumatera Barat. Dari seluruhnya, IPM Kalimantan Utara turun paling dalam dengan minus 0,66% dibandingkan 2019 menjadi 70,63.
IPM Papua menjadi yang terendah di negeri ini dengan 60,44 atau menurun 0,48% dari tahun lalu dan berkategori sedang. Sebaliknya, IPM DKI Jakarta paling tinggi dengan 80,77 dan berkategori sangat tinggi. Perbedaan poin keduanya yang sangat jauh menunjukkan masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia antara wilayah Pusat dan Timur Indonesia.
Rendahnya pertumbuhan IPM nasional tahun ini terpengaruh penurunan komponen pengeluaran per kapita atas dasar harga konstan 2021 yang disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP). PPP Indonesia sebesar Rp 11 juta pada tahun ini atau turun 2,53% dibandingkan 2019.
Penurunan PPP tahun ini menghentikan tren kenaikan selama satu dekade terakhir. Pada 2010, PPP tercatat sebesar Rp 9,64 juta dan berangsur naik hingga tahun lalu mencapai Rp 11,299 juta.
Hal ini sejalan dengan melemahnya ekonomi Indonesia saat pandemi Covid-19 terpengaruh pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menghambat mobilitas masyarakat dan geliat perekonomian. Indonesia mengalami resesi setelah ekonomi tahun ini tumbuh negatif selama dua kuartal berturut-turut, yakni -5,32% (YoY) pada kuartal II dan -3,49% (YoY) pada kuartal III.
Tingkat kemiskinan dan pengangguran Indonesia juga meningkat selama pandemi Covid-19. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,78% atau setara 26,42 juta orang. Angka tersebut tertinggi sejak September 2017. Lalu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari 4,94% atau 7 juta orang menganggur pada Agustus 2019 menjadi 7,07% atau 9,8 juta orang pada Agustus 2020.
Komponen harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun, berdasarkan catatan BPS, hanya meningkat 0,03 tahun dari 12,95 tahun menjadi 12,98 tahun. Lalu, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas hanya meningkat 0,14 tahun dari 8,34 tahun menjadi 8,48 tahun.
Pertumbuhan HLS dan RLS tersebut menunjukkan pembangunan pendidikan nasional tak lancar pada tahun ini. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilainya karena pemberlakuan metode pembelajaran jarak jauh tak efektif menjangkau seluruh peserta didik di negeri ini.
“Berdasarkan data yang diperoleh, hanya 30% peserta didik yang bisa menjangkau metode tersebut,” kata Jazilul melansir Antara, Rabu (19/8).
Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi
