ANALISIS DATA

Batu Sandungan Pemulihan Ekonomi 2021 dari Program PEN


Dwi Hadya Jayani

5 Januari 2021, 08.32

Foto: Joshua Siringo Ringo/Katadata

Kurang lancarnya penyaluran program PEN pada 2020 bakal mengganggu target pemulihan ekonomi Indonesia tahun ini. Apalagi, pemerintah juga memangkas anggaran PEN 2021.


Pemulihan ekonomi yang terpukul pandemi Covid-19 bakal menempuh jalan terjal. Salah satu penyebabnya adalah kinerja penyaluran stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun lalu yang belum efektif.

Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk program PEN. Namun, sampai pengujung 2020 belum seluruhnya terealisasi. Berdasarkan data di situs resmi Satgas Covid-19, realisasi PEN baru mencapai 72,3% dari total anggaran atau senilai Rp 502,71 triliun per 23 Desember 2020.

Dari seluruh program yang ada, hanya dua yang telah terealisasi lebih dari 90%, yakni perlindungan sosial (94,7%) dan dukungan UMKM (92,8%). Penyaluran kedua program itu pun belum efektif.

Inefektivitas program perlindungan sosial bisa tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen ini hanya tumbuh tipis dari -5,52% secara tahunan (YoY) pada kuartal kedua 2020, menjadi -4,04% (YoY) pada kuartal selanjutnya.

Padahal, pemerintah telah mencatat 67,54 juta keluarga telah menerima manfaat bansos dalam bentuk sembako dan bantuan langsung tunai per 23 Desember 2020. Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) dalam laporan berjudul “Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi 2021” menilai penyebabnya adalah desain bantuan sosial (bansos) yang kurang tepat dan besaran bantuan relatif kecil.

Kajian Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI berjudul “Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19” menyatakan, bansos belum menjangkau masyarakat rentan karena basis data penyaluran hanya mencakup 40% kelompok ekonomi terbawah. (Baca: Susah Cari Kerja di Tengah Pandemi)

“Banyak pembagian bansos yang tidak tepat sasaran atau tidak sampai kepada yang berhak akibat data yang belum diperbaharui,” seperti dikutip dari kajian tersebut.

Hasil sigi Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 13-17 Oktober 2020 menunjukkan hal tak jauh berbeda. Sebanyak 44,1% responden pendapatan di bawah Rp 1 juta, 45,8% responden pendapatan Rp 1 juta hingga di bawah Rp 2 juta, dan 52,3% responden pendapatan Rp 2 juta hingga di bawah Rp 3 juta mengaku belum menerima bansos.  

Bank Dunia dalam “Ringkasan Eksekutif: Menuju Pemulihan yang Aman dan Cepat” menyatakan, banyak masyarakat yang awalnya tidak tercakup sistem bansos kemungkinan telah jatuh ke dalam kemiskinan, khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan atau bekerja di sektor jasa yang terdampak berat.

Berdasarkan data ketenagakerjaan BPS, angkatan kerja di Indonesia per-Agustus 2020 naik 1,74% (YoY) menjadi 138,2 juta. Namun penduduk yang bekerja menurun 0,24% menjadi 128,45 juta. Angkatan kerja yang menganggur pun naik signifikan 37,61% menjadi 9,77 juta dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 7,07%. (Baca: Pandemi Covid-19 Pengaruhi Kualitas Hidup Rakyat Indonesia)

Dampak dari hal ini, adalah peningkatan penduduk miskin baru dari kelompok rentan. Simulasi Bank Dunia menunjukkan, tanpa respon bansos sebanyak 8,5 juta penduduk Indonesia dapat terjerumus ke jurang kemiskinan akibat krisis Covid-19.

Untuk dukungan UMKM, inefektivitas tercermin dari realisasi dukungan dalam bentuk insentif usaha yang hanya terserap 45,4% dari total pagu Rp 120,61 triliun sampai akhir 2020. Dampaknya, seperti dalam laporan Bank Dunia, laju pemulihan tak merata di seluruh sektor usaha pada kuartal ketiga 2020. Bahkan, pertumbuhan beberapa sektor justru menurun dibandingkan kuartal kedua 2020.   

Sektor-sektor dengan intensitas kontak tinggi antarmanusia seperti transportasi, perhotelan, perdagangan, konstruksi, dan manufaktur mengalami dampak yang sangat keras dan baru sebagian pulih. Sementara sektor yang menurun dari kuartal sebelumnya adalah pertanian, pertambangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan real estat.

BPS dalam “Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Jilid 2” terhadap 35.992 pelaku usaha pada 12-23 Oktober 2020 menyebutkan, usaha mikro dan kecil (UMK) paling membutuhkan modal usaha. Namun dari 83,72% UMK yang membutuhkan modal usaha, hanya 16,13% yang menerimanya.

Hal sama terjadi pada usaha menengah dan besar (UMB). Dari 60,54% yang membutuhkan keringanan tagihan listrik, hanya 14,08% menerima bantuan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah telah memutuskan memangkas anggaran PEN untuk 2021 menjadi Rp 403,9 triliun. Menkeu Sri Mulyani pada 1 September lalu beralasan langkah ini berdasarkan asumsi bahwa biaya penanganan pasien Covid-19 pada 2021 akan jauh berkurang dibandingkan 2020. Begitu juga lantaran pemerintah memfokuskan pada penyediaan vaksin.

Padahal, anggaran PEN pada 2020 hanya 4,2% dari total PDB. Jauh lebih kecil dari India dan Turki yang masing-masing menganggarkan dana stimulus Covid-19 sebesar 10% dan 12,8% dari total PDB mereka.

Dengan rasio stimulus yang lebih besar tersebut, India dan Turki pun mampu membalikkan perekonomiannya lebih cepat daripada Indonesia. Ekonomi India meningkat 16,4% dari tumbuh -23,9% pada kuartal II 2020 menjadi -7,5% pada triwulan selanjutnya.

Lalu, ekonomi Turki meningkat 26,4% dari tumbuh -10,8% pad kuartal II 2020 menjadi 15,6% pada kuartal selanjutnya. Sedangkan, ekonomi Indonesia hanya meningkat 1,83% dari tumbuh -5,32% pada kuartal II 2020 menjadi -3,49% pada kuartal III 2020.  

Oleh karena itu, seperti dalam laporan INDEF, laju pemulihan ekonomi Indonesia pada 2021 akan lebih berat dengan pemangkasan anggaran PEN. “Padahal untuk bansos dan UMKM tetap dibutuhkan dengan jumlah yang sama pada 2021 untuk menciptakan permintaan bagi perekonomian,” jelas INDEF dalam laporanya.

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi