Analisis | Mengecilnya Peluang Orang Miskin Dipayungi BPJS Kesehatan - Analisis Data Katadata
ANALISIS DATA

Mengecilnya Peluang Orang Miskin Dipayungi BPJS Kesehatan


Andrea Lidwina

7 Januari 2021, 08.33

Foto: Joshua Siringo Ringo/Katadata

Belum semua penduduk miskin dipayungi program BPJS Kesehatan. Orang yang sudha menjadi peserta pun akan terancam kehilangan akses layanan kesehatan karena kenaikan iuran program tersebut.


Biaya iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan semakin tinggi seiring pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan. Jumlah masyarakat yang tak mampu mengakses jaminan kesehatan pun terancam bertambah banyak, khususnya pada kelompok miskin.

Dalam beleid yang berlaku pada 1 Juli 2020 tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan iuran peserta mandiri kelas I Rp 150 ribu, kelas II Rp 100 ribu, dan kelas III Rp 42 ribu per orang per bulan. Khusus peserta mandiri kelas III, pemerintah memberikan subsidi iuran sebesar Rp 16,5 ribu. Sehingga peserta hanya membayar Rp 25,5 ribu per orang tiap bulan.

Besaran iuran untuk kelas I dan kelas II lebih tinggi dibandingkan ketetapan Perpres 75/2018 yang mendasari besaran berlaku pada April-Juni 2020. Dalam beleid lawas tersebut iuran peserta mandiri kelas I Rp 80 ribu dan kelas II Rp 51 ribu per orang tiap bulan. Sementara iuran kelas III Rp 25,5 ribu per orang tiap bulan atau sama dengan jumlah yang harus mereka tanggung dalam beleid baru.

Akan tetapi, pada 1 Januari 2021 lalu, pemerintah memangkas subsidi iuran untuk kelas III menjadi hanya Rp 7 ribu per bulan. Peserta mandiri kelas ini pun harus membayar Rp 35 ribu per orang tiap bulan atau naik Rp 9,5 ribu.    

jokowi naikkan iuran bpjs kesehatan
jokowi naikkan iuran bpjs kesehatan (Katadata)

Presiden Jokowi mengatakan, kenaikan iuran bertujuan menjaga keberlangsungan pendanaan BPJS Kesehatan. Keuangan BPJS Kesehatan memang tercatat defisit selama enam tahun ke belakang. Pada 2014, tercatat defisit sebesar Rp 3,3 triliun. Lalu berlanjut hingga mencapai puncaknya pada 2019 dengan defisit Rp 15 triliun.  

Nominal baru iuran BPJS Kesehatan tersebut melampaui rata-rata nasional pengeluaran penduduk untuk kesehatan, yakni Rp 31.545 per kapita per bulan pada 2020. Rinciannya, sebanyak Rp 22.800 untuk pengobatan (persalinan dan perawatan di fasilitas kesehatan), Rp 4.951 untuk pencegahan (medical checkup, imunisasi, dan beli vitamin), dan Rp 3.794 untuk obat (beli di apotek, toko obat, dan lainnya). Pengeluaran kesehatan di perdesaan tercatat lebih rendah dari rata-rata tersebut.

Selain itu, pandemi Covid-19 telah membuat banyak penduduk kehilangan pekerjaan. Berdasarkan kajian Kementerian Ketenagakerjaan pada November lalu, sebanyak 2,6 juta orang angkatan kerja sekarang menganggur, 760 ribu orang yang bukan angkatan kerja juga harus menganggur, dan 1,8 juta orang dirumahkan. Sementara itu, jenis pekerjaan yang paling banyak terkena PHK adalah sales (10,1%), pengemudi (7,3%), dan buruh (6,7%).

Akibatnya, jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali bertambah menjadi 26,4 juta orang atau setara 9,8% dari populasi pada Maret 2020. Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2019 yang sebesar 24,8 juta orang (9,2%). Mereka ini berpotensi tak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan yang kian melangit.

 

Dengan begitu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan berpeluang membuat semakin banyak masyarakat tak bisa mengakses jaminan kesehatan. Jumlah peserta dalam catatan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2020 baru 81,3% dari total populasi Indonesia atau setara 222,5 juta orang.

Sebanyak 34,5 juta orang di antaranya (15,5%) merupakan pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), keduanya masuk kategori peserta mandiri. Sisanya, peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan pekerja penerima upah (PPU) yang iurannya dipotong dari gaji.

Preseden buruk telah terjadi saat pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada awal 2020 atau sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Saat itu, iuran menjadi Rp 160 ribu untuk kelas I dan Rp 110 ribu di kelas II. Menyambut hal ini, sebanyak 153.466 peserta (3,5%) turun dari kelas I. Lalu, 209.458 (3,3%) peserta turun dari kelas II pada periode November-Desember 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020 pun mencatat baru sekitar 54,8% penduduk pada kuintil 1 (miskin) yang menggunakan BPJS Kesehatan. Rinciannya, 48,2% peserta PBI dan 6,6% non-PBI. Lalu, baru 57,9% penduduk pada kuintil 2 (hampir miskin) yang menggunakan BPJS Kesehatan. Rinciannya, 45,7% peserta PBI dan 12,2% non-PBI.  

Data BPS mengindikasikan bahwa masyarakat miskin selama ini sangat mengandalkan subsidi iuran pemerintah untuk dapat mengakses BPJS Kesehatan atau menjadi peserta kelas III. Pemangkasan subsidi berarti sama saja menjauhkan mereka dari akses ke BPJS Kesehatan.

Berbeda dengan peserta mandiri kelas I dan II yang bisa turun kelas, para peserta kelas III tak bisa melakukannya. Pilihan terakhir mereka adalah berhenti menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sebuah hal yang sangat buruk di tengah pandemi Covid-19, saat masyarakat semakin rentan terserang penyakit dan sangat membutuhkan jaminan kesehatan.

Tiga akademisi I Nyoman Sutarsa, Ade Prastyani, dan Rabiah Al Adawiyah dalam artikel “Kenaikan iuran BPJS bukan solusi terhadap masalah kesehatan di Indonesia” yang dimuat di The Conversation mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi langkah mundur bagi pemerintah dalam mewujudkan universal health coverage (UHC) di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan universal.

Padahal, berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada 2017, pencapaian UHC melalui jaminan kesehatan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yakni 2,9 tahun pada angka harapan hidup penduduk.

Tak hanya itu, perbaikan kualitas tersebut juga bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja, output, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi. “Setiap 1% peningkatan kepesertaan masyarakat dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dapat meningkatkan PDRB per kapita sekitar Rp 1 juta,” tulis lembaga tersebut.

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi