ANALISIS DATA

Rapor Ekonomi AS di Tangan Presiden Demokrat vs Republik


Yosepha Pusparisa

9 Januari 2021, 10.50

Foto: Joshua Siringo Ringo/Katadata

Rata-rata pertumbuhan ekonomi AS lebih tinggi ketika dipimpin oleh presiden dari Partai Demokrat. Naiknya Joe Biden sebagai presiden membawa angin segar bagi pemulihan ekonomi AS pasca-pandemi.


Pendukung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menduduki Gedung Capitol pada Rabu (6/1) lalu dan berujung kerusuhan. Mereka menolak sidang Kongres AS yang hendak mengesahkan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden (Pilpres) AS.

Dalam Pilpres AS pada 30 November tahun lalu, Trump yang mewakili Partai Republik hanya mampu mengantongi 232 suara elektoral. Sementara itu, Biden dari Partai Demokrat mengantongi 306 suara elektoral.

Persaingan Trump dan Biden bukan yang tersengit dalam sejarah Pilpres AS, tapi salah satu yang terpanas. Sekaligus melanjutkan persaingan puluhan dekade antara Republik dan Demokrat sebagai duo grand party di AS.  Namun,  setiap presiden terpilih dari keduanya selalu memberi harapan baru bagi perekonomian AS. 

Kemenangan Biden membawa sentimen positif terhadap ekonomi AS yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Hasil survei University of Michigan pada Desember 2020 menunjukkan keyakinan konsumen AS meningkat menjadi 81,4 poin dari 76,9 poin di bulan sebelumnya. 

Hal serupa terjadi ketika Trump terpilih pada 2016 lalu. Hasil survei CNBC saat itu mendapati kepercayaan masyarakat bahwa ekonomi AS akan lebih baik di tahun setelahnya melonjak 17 poin menjadi 42%. Angka itu menjadi yang tertinggi sejak survei terakhir ketika Barack Obama pertama kali terpilih. 

Lantas, presiden dari Demokrat atau Republik yang lebih mampu memperbaiki ekonomi AS?

Demokrat dan Republik memiliki perbedaan arah kebijakan ekonomi. Mengutip The Balance, kebijakan ekonomi Demokrat fokus kepada keluarga berpendapatan rendah dan menengah.

Demokrat meyakini berkurangnya ketimpangan pendapatan adalah jalan terbaik untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Mengingat, kalangan berpendapatan rendah akan menggunakan uangnya yang berdampak pada peningkatan konsumsi. Dengan begitu roda perekonomian berputar dan ekonomi terdongkrak.

Sebaliknya, kebijakan ekonomi Republik berfokus pada pebisnis dan investor besar. Perusahaan yang makmur akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk semua orang. Iklim yang mendukung investor untuk membeli saham atau berinvestasi, kemudian bank yang menaikkan pinjaman bisnis berkaitan erat dengan paham ini.

Para pengusaha akan berinvestasi pada operasi dan mempekerjakan lebih banyak orang. Para pekerja lantas membelanjakan gajinya sehingga akan menggerakkan permintaan dan pertumbuhan ekonomi di saat bersamaan.

Beragam analisis menunjukkan presiden berlatarbelakang Demokrat mencetak rapor perekonomian yang lebih baik dibanding Republik. Salah satunya oleh Blinder dan Watson (2014) dari Biro Penelitian Ekonomi Nasional dengan judul “President and The U.S. Economy: An Econometric Exploration”.

Penelitian itu menunjukkan, sejak Perang Dunia II presiden AS dari Demokrat lebih mampu mengangkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah Demokrat dapat mencapai 4,4%, sedangkan Republik hanya 2,5%.

Presiden dari Partai Demokrat rata-rata dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 5,2%. Tetapi jika tak menghitung masa depresi ekonomi dan mengeluarkan capaian kepemimpinan Presiden Roosevelt dan Hoover, maka Demokrat mencetak rata-rata 3,6% dan Republik sebesar 2,8%.

Kendati demikian, kinerja para presiden AS tentu akan lebih baik ketika tak mengalami resesi di masa kepemimpinannya. Seperti masa pemerintahan Presiden Lyndon B. Johnson (1963-1969) dan Bill Clinton (1993-2001) yang mampu menghindarkan AS dari resesi.

 

Dua presiden terakhir AS, Barack Obama (Demokrat) dan Donald Trump (Republik) pun memiliki pencapaian ekonomi berbeda. Dalam situasi normal—sebelum dan setelah krisis, keduanya mampu mempertahankan rata-rata pertumbuhan ekonomi AS di tingkat 2%. Namun, keduanya mengalami krisis ekonomi dalam kepemimpinannya.

Obama perlu menuntaskan krisis ekonomi 2008 yang menyebabkan kebangkrutan berbagai lembaga pinjaman. Industri hipotek kala itu memberikan dana bagi para peminjam, naasnya mereka tak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Krisis tersebut disebut-sebut menjadi krisis terparah sejak depresi besar pada 1929 silam, seperti dikutip dari The Balance.

Kala itu, angka pengangguran AS pada November 2009 mencapai 9,9%. Obama perlu bekerja keras menyelesaikan persoalan dari presiden sebelumnya, George W. Bush. Ia pun berhasil menurunkan angka pengangguran pada tahun-tahun setelahnya.

Sementara itu, Trump menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pandemi yang memaksa pembatasan mobilitas masyarakat dan penutupan sejumlah wilayah, mengganjal roda perekonomian. Apalagi laju penularan Covid-19 di Negeri Paman Sam menjadi yang tertinggi di dunia. Hingga Kamis (7/1), AS memiliki 21.857.616 kasus yang setara dengan 25% dari total kasus global (Worldometer).

Berbicara soal pengangguran, Trump berhasil melanjutkan tren penurunan persoalan tersebut dari pendahulunya, Obama. Tepat sebelum krisis akibat pandemi Covid-19 menghantam, angka pengangguran sempat di titik terendah hingga 3,5% dalam sedekade terakhir pada November 2019. Tetapi krisis melambungkan kembali angka pengangguran AS hingga ke titik 6,7% setahun setelahnya.

Pandemi Covid-19 mampu mengerdilkan krisis ekonomi pada 2008 silam. Hanya dalam beberapa minggu, jutaan pekerja kehilangan pekerjaannya. Selama sembilan minggu pertama krisis, lebih dari 38 juta pekerja melaporkan telah dirumahkan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan krisis ekonomi 2008 lalu yang membutuhkan setidaknya 18 bulan atau 72 minggu untuk mencapai angka yang sama, seperti dilansir dari Business Insider.

Dalam menghadapi krisis ekonomi, Obama dan Trump menggelontorkan stimulus ekonomi. Keduanya tak segan mengeluarkan ratusan miliar hingga triliunan dolar AS untuk kembali menggerakkan perekonomian negara.

Obama menerbitkan “American Recovery and Reinvestment Act of 2009”, guna mengangkat AS dari jurang resesi. Ia menggelontorkan US$ 787 miliar atau Rp 11.018 triliun dengan kurs Rp 14.000/USD. Angka tersebut setara dengan 4,9% PDB.

Bantuan ekonomi tersebut menargetkan keringanan beban keuangan keluarga, infrastruktur, penggunaan sumber energi alternatif, fasilitas kesehatan, pendidikan, bisnis kecil, serta penelitian dan pengembangan sains.

Sementara itu, Trump mengambil langkah besar dengan menggelontorkan US$ 2 triliun atau Rp 28 ribu triliun pada Maret 2020. Pemerintahannya menambah stimulus pada Desember lalu sebesar US$ 900 miliar yang setara dengan Rp 12.600 triliun. Bantuan Negeri Paman Sam bagi rakyatnya ini setara 12,1% dari total PDB.

Dana tersebut diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain pembayaran langsung bagi tiap orang, memberikan asuransi bagi para pekerja yang dirumahkan, pendidikan, pembiayaan untuk infrastruktur broadband, pinjaman bagi bisnis kecil, pembiayaan vaksin dan panti jompo, serta bantuan untuk tempat perawatan anak.

Obama yang memulai kariernya sebagai presiden perlu menuntaskan pekerjaan rumah yang ditinggalkan Bush, pendahulunya. Tetapi Trump yang melanjutkan kinerja Obama juga berhasil menekan angka pengangguran, sebelum terpukul krisis pandemi Covid-19.

Berkaca kepada hal itu dan prestasi presiden-presiden Demokrat dalam mendongkrak ekonomi, sangat mungkin Biden memulihkan perekonomian AS. Meskipun, tantangan Biden juga besar mengingat pandemi Covid-19 yang belum pasti usai dalam waktu dekat.

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi