Mengapa Kasus Covid-19 di Jawa - Bali Naik saat Pembatasan Kegiatan?

Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali mulai 26 Januari - 8 Februari 2021. Tepat ketika kasus Covid-19 di Indonesia sudah lebih dari satu juta orang. Keputusan ini merupakan hasil dari rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (21/1).

Dengan perpanjangan PPKM Jawa-Bali tersebut, kapasitas bekerja di kantor maksimal hanya 25%. Kegiatan belajar/mengajar juga digelar secara daring.

Pemerintah tetap mengizinkan sektor esensial beroperasi 100%, tapi dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kegiatan konstruksi pun boleh beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehehatan ketat.

(Baca Juga: Mengukur Efikasi vs Efektivitas Covid-19) 

Kemudian, restoran boleh beroperasi maksimal kapasitas 25%. Layanan makanan melalui pesan-antar tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran. Sementara jam operasional pusat perbelanjaan sampai pukul 20.00 WIB.

Tempat ibadah masih boleh buka dengan pembatasan kapasitas 50% dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan, kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara.

“(Waktu operasi dan kapasitas) transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers, Kamis (21/1).

(Baca Juga: Pencegahan Kejahatan Jadi PR Besar Kapolri Baru Listyo)

Sebelumnya, pemerintah menerapkan PPKM mulai 11-25 Januari 2021. Namun, kebijakan tersebut tak terbukti mampu melandaikan penularan Covid-19 di Jawa-Bali. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hanya kasus mingguan di Banten dan Yogyakarta yang turun pada pekan pertama pelaksanaan. Itu pun tidak signifikan.  

Di Banten, kasus corona secara mingguan turun 4,6% dari 1.674 menjadi 1.597 orang. Kasus corona secara mingguan di Yogyakarta turun 1,4% dari 2.031 menjadi 2.003 orang.

Sebaliknya, provinsi lain mengalami kenaikan kasus mingguan yang signifikan.  Kasus di DKI Jakarta misalnya, tercatat meningkat 25,9% dari 16.879 menjadi 21.243 orang. Peningkatan kasus di Jawa Tengah bahkan menyentuh 63,1% dari 6.862 orang menjadi 11.189 orang.   

(Baca Juga: Potensi Untung Emiten Alat Kesehatan di Masa Vaksinasi Covid-19)

Pada pekan kedua pelaksanaan PPKM, bahkan hanya kasus Covid-19 mingguan di Jawa Barat yang menurun 14,8% dari 15.017 menjadi 12.789 orang. Sedangkan, enam provinsi lainnya tercatat mengalami peningkatan kasus corona.

Kasus Covid-19 di Banten yang pada pekan sebelumnya turun tipis, justru meningkat 27,6% secara mingguan. Begitu juga kasus Covid-19 di Yogyakarta yang meningkat sampai 24,1%. Dengan kata lain, lebih besar pasak daripada tiang.

Secara jumlah kasus kematian akibat Covid-19, hanya di Bali yang menurun pada pekan pertama pelaksanaan PPKM, yakni sebesar 76% dari 26 menjadi 6 orang secara mingguan. Peningkatan kasus kematian tertinggi di Banten yang mencapai 250% dari 4 menjadi 14 orang secara mingguan.    

(Baca Juga: Sengkarut Data Penanganan Covid-19 di Indonesia)

Pada pekan kedua pelaksanaan PPKM, kasus kematian secara mingguan meningkat di empat provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Di Banten, kasus kematian secara mingguan naik 78,6% dari 14 menjadi 25 orang.

Di Jawa Barat, kasus kematian secara mingguan meningkat 32% dari 128 menjadi 170 orang. Kasus kematian secara mingguan di Jawa Timur meningkat 9,6% dari 448 menjadi 491 orang. Kasus kematian secara mingguan di Bali meningkat 566% dari 6 menjadi 40 orang.

Sementara, kasus kematian secara mingguan di Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta menurun pada pekan kedua pelaksanaan PPKM. Penurunan tertinggi di Yogyakarta yang mencapai 20,3% dari 64 menjadi 51 orang.  

Jika dirinci berdasarkan kabupaten/kota, kasus corona meningkat di 52 daerah dalam sepekan pertama pelaksanaan PPKM. Sebaliknya, penurunan kasus hanya terjadi di 21 daerah.

Kasus aktif di 46 kabupaten dan kotamadya juga meningkat pada pekan pertama PPKM. Sebaliknya, hanya 24 wilayah mengalami penurunan kasus aktif dan 3 lainnya tetap.

Kenaikan angka kematian juga terlihat di 44 kabupaten dan kotamadya. Sedangkan jumlah kabupaten dan kota yang melaporkan penurunan kasus hanya 29.

(Baca: Potensi Bahaya Penyebaran Varian Baru Virus Corona di Indonesia)

Akibat dari masih massifnya peningkatan kasus Covid-19 di Jawa-Bali, adalah rumah sakit tetap mengalami darurat kapasitas tempat tidur isolasi dan unit perawatan intensif (ICU). Berdasarkan data per 21 Januari 2021, 5 dari 7 provinsi di Jawa-Bali memiliki tingkat keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU RS melebihi 70%.

DKI Jakarta mejadi provinsi paling darurat kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU RS dengan keterisian mencapai 85,62%. Angka ini beda tipis dengan di Yogyakarta yang di peringkat kedua dengan tingkat keterisian dua ruangan tersebut mencapai 84,23%.

Berdasarkan data, setidaknya ada tiga penyebab utama PPKM Jawa-Bali jilid I tak efektif melandaikan kasus Covid-19. Pertama, mobilitas masyarakat belum menurun secara signifikan di seluruh wilayah Jawa-Bali.  

Google Mobility Report hingga 19 Januari 2020 mencatat pergerakan masyarakat DKI Jakarta ke stasiun transit hanya menurun 6% dibandingkan saat PPKM mulai berlaku. Di Banten, Yogyakarta, dan Bali pun menunjukkan penurunan di angka sama dalam rentang tersebut.

Masih belum signifikannya penurunan mobilitas masyarakat selama PPKM mengindikasikan pemerintah provinsi di Jawa-Bali belum ketat melakukan pembatasan.  Hal ini tidak sejalan dengan fungsi PPKM untuk membatasi pergerakan masyarakat. 

Kedua, pelacakan kontak erat yang masih minim. Berdasarkan data KawalCovid-19, rata-rata rasio lacak isolasi (RLI) di Jawa-Bali baru sebesar 1,03. Padahal idealnya untuk menekan angka penularan Covid-19 adalah 30 yang berarti ada 30 orang kontak erat terlacak untuk tiap kasus positif.

Ketiga, belu seluruh masyarakat di Jawa-Bali patuh menerapkan protokol kesehatan. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 17 Januari 2021 mencatat rata-rata kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak di DKI Jakarta masih 76,9% dam 73,9%.

Lalu, di Banten rata-rata kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak masing-masing 71,9% dan 83,1%. Sebuah hal yang menjelaskan pula bahwa imbauan tak cukup meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan, melainkan perlu juga pengawasan secara ketat, khususnya di ruang publik.

(Baca Juga: Peluang dan Bahaya Penyintas Mengalami Long Covid-19)  

PPKM Jawa-Bali jilid II yang mulai berlaku akan menjadi efektif bila pemerintah lebih efektif menekan pergerakan masyarakat, melakukan pelacakan isolasi, dan mengawasi kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.