ANALISIS DATA

Rapor Indonesia Menahan Laju Perubahan Iklim


Yosepha Pusparisa

18 Februari 2021, 18.07

Foto: Joshua Siringo Ringo/Katadata

Indonesia meratifikasi Paris Agreement 2015 dan berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun, dianggap belum konsisten karena regulasi yang masih longgar terhadap penggunaan bahan bakar fosil.


Perubahan iklim semakin nyata. Sejumlah fenomena alam ekstrem terjadi akibat hal itu, seperti peningkatan suhu global, laut menghangat, dan tenggelamnya lapisan es. Salah satu penyebabnya adalah efek emisi gas rumah kaca.

Emisi gas rumah kaca terdiri atas uap air (H20), karbon dioksida (CO2), metana (CH4), O zon (O3), dinitrogen oksida (N2O), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas rumah kaca juga terjadi akibat aktivitas manusia, seperti pembangkit listrik dan transportasi yang masih memanfaatkan bahan bakar fosil.

Climate Watch mencatat sumber emisi gas rumah kaca global  didominasi sektor energi. Banyaknya pembangkit listrik, transportasi, manufaktur, bangunan, dan pemanfaatan bahan bakar fosil berkontribusi terhadap 72% emisi global pada 2017.

Emisi gas rumah kaca kerap disepelekan lantaran efeknya tak langsung terasa, tapi berlangsung dalam jangka waktu lama. Dalam rentang waktu lama itulah emisi gas rumah kaca pelan-pelan menggerogoti bumi.

Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat (NASA) menyatakan, peningkatan suhu global adalah fenomena perubahan iklim yang paling terasa. Lembaga ini mencatat suhu global naik 1,18 derajat celcius sejak akhir abad ke-19. Pada 2016 dan 2020, suhu bumi mencatat titik terhangat sejak 1880.

Suhu ekstrem memantik kejadian alam lain, seperti kebakaran hutan yang melanda Australia pada 2020 lalu. Melansir Nature, aktivitas manusia turut memperparah perubahan iklim yang meningkatkan risiko kebakaran hutan hingga 30%.    

Berdasarkan data WRI Indonesia, terdapat 10 negara yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar yang setara dengan dua pertiga emisi global. Berdasarkan data awal 2018, Indonesia berada di peringkat kedelapan dengan menghasilkan emisi sebanyak 965,3 Mt CO2e atau 2,03% dari total emisi global.

Tiongkok menjadi negara penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca global dengan menghasilkan emisi sebanyak 12.399,6 Mt CO2e. Angka tersebut setara 26,1% dari total emisi gas rumah kaca di dunia.

 

 

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris (Paris Agreement) 2015 bersama 195 negara lainnya. Dalam perjanjian tersebut, seluruh negara yang peratifikasi berkomitmen memperlambat pemanasan global ke titik 1,5 derajat celcius.

Bentuk ratifikasi tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement. Indonesia lantas berambisi  mengurangi 29% gas rumah kaca dengan usaha sendiri. Indonesia pun berharap bantuan internasional untuk mengurangi emisi hingga 41% pada 2030, seperti dilansir dari Antara.

Setelah ratifikasi tersebut, Indonesia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca. Indeks Performa Perubahan Iklim (CCPI) negeri ini pun membaik. Dari 57 negara, Indonesia berada di posisi ke-24 dengan mengantongi 53,59 poin yang masuk dalam kategori sedang.

Indeks tersebut dihitung berdasarkan sejumlah indikator, yakni tingkat emisi gas rumah kaca, energi terbarukan, penggunaan energi, dan kebijakan iklim. Indonesia berada dalam kategori sedang untuk kebijakan iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, energi terbarukan dan penggunaan energi membawa Indonesia dalam jajaran kategori tinggi.  

 

Kendati demikian, langkah Indonesia guna menahan dampak perubahan iklim masih dinilai tak konsisten. Menurut Pelacak Aksi Iklim (CAT), rencana yang ada tak membawa Indonesia pada tujuan awal mengurangi emisi. Pasalnya, Indonesia malah mendukung pengadaan bahan bakar fosil dengan berencana memberi subsidi bagi industri dan pebisnis menggunakan 14% anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selain itu, Indonesia juga menunda pelelangan wilayah panas bumi lantaran permintaan solar panel menurun hingga 70% selama pandemi Covid-19. Di saat bersamaan, masa depan biodiesel masih belum jelas.

Regulasi terkait lingkungan di Indonesia pun mulai menguap. Perubahan pengambilan keputusan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat untuk pemberian izin penggunaan lahan dianggap menurunkan pentingnya lisensi lingkugan dan efisiensi mekanisme pengawasan.

Indonesia pun masih belum mempunyai rencana jangka panjang dekarbonisasi (menurunkan tingkat karbon). Padahal unsur tersebut bersifat krusial guna menurunkan kurva emisinya. Rencana jangka panjang juga akan membantu Indonesia untuk lebih menghemat biaya, meningkatkan efisiensi sektor energi dan perubahan tata guna lahan, serta memberi kepastian investasi. Sebab Indonesia berpotensi menjadi pemimpin global yang berkelanjutan, dikutip dari laporan WRI Indonesia.

CAT merekomendasikan Indonesia dapat melakukan dekarbonisasi di sektor pasokan listrik, transportasi penumpang, serta perubahan tata guna lahan dan hutan. Berpedoman dengan Perjanjian Paris, Indonesia harus mencapai titik tersebut pada 2050, khususnya di sektor tenaga listrik.

Hal itu berarti, ada pembangkit energi terbarukan sekitar 50% pada 2030, serta tak ada tambahan pembangkit listrik bertenaga batu bara. Sebab pembangkit tersebut harus murni dilepaskan pada 2040.

Tindakan-tindakan itu diharapkan memberi efek positif. Beberapa di antaranya sanggup membuka pekerjaan baru, mengurangi polusi udara, dan meminimalisasi pembangkit listrik bertenaga batu bara yang tak terpakai di masa mendatang.

Penasihat Senior Kebijakan Iklim Climate Analytics Ursula Fuentes menyatakan, regulasi di Indonesia terlalu lemah untuk merangsang pemanfaatan potensi luar biasa energi terbarukan. “ Meningkatkan kepercayaan investor melalui revisi regulasi-regulasi tentang dukungan terhadap energi terbarukan akan menjadi langkah awal yang baik,” ujarnya.

Indonesia sebenarnya sanggup menjadi penyerap karbon pada 2030. Tetapi hal itu hanya tercapai jika kebakaran gambut terhenti pada 2020, restorasi hingga 2030, dan membatasi deforestas/meningkatkan reforestasi.

Sektor transportasi digadang-gadang berkontribusi guna menekan laju perubahan iklim. Sebab standar keekonomian bahan bakar, pengembangan transportasi publik dan pengenalan mobilitas listrik mampu mengurangi emisi secara jangka pendek.

Kebijakan pencampuran biodiesel memang ambisius, namun perlu dibarengi dengan sejumlah aturan tambahan mengenai tata kelola dan sertifikasi berkelanjutan. Supaya mencegah deforestasi yang terjadi akibat masifnya perkebunan kelapa sawit sebagai produsen biodiesel, dilansir dari laman CAT.

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi