Gerak Lambat Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, Kapan Selesainya?

Indonesia telah memulai vaksinasi Covid-19 sejak 13 Februari lalu. Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menjadi orang pertama yang disuntik untuk meyakinkan keamanan vaksin pada masyarakat.   

Target vaksinasi Indonesia kepada 181,5 juta orang yang setara dengan 70% dari total penduduk, batas minimal untuk membentuk kekebalan komunitas (herd immunity). Vaksinasi tahap pertama ditujukan kepada petugas kesehatan, petugas publik, dan penduduk lansia. Selanjutnya kepada masyarakat rentan di daerah berisiko tinggi dan masyarakat lain berdasarkan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin.

Guna memenuhi target tersebut, pemerintah membutuhkan 426,8 juta dosis vaksin Covid-19 dengan perkiraan jumlah terbuang 15%. Tiap individu akan mendapat dua dosis vaksin dengan selang waktu sekitar 14 hari antara suntikan pertama dan kedua.

Berdasarkan data Duke Global Health Innovation Center, sampai 9 Januari 2021 lalu Indonesia berhasil mengamankan kesepakatan pembelian 405,5 juta dosis vaksin dan termasuk yang terbesar di dunia. Indonesia pun menjadi salah satu negara pertama yang memberikan izin edar penggunaan vaksin Sinovac setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan kemanannya.

Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tramidzi menyatakan, vaksinasi Covid-19 bisa rampung dalam 15 bulan sampai Maret 2022 yang terbagi dua periode. “Periode pertama Januari hingga April 2021. Periode kedua berlangsung selama 11 bulan dari April 2021 hingga Maret 2022,” katanya pada 31 Januari 2021 lalu.

Sementara, Jokowi menargetkan vaksinasi bisa rampung sebelum akhir tahun 2021. Target ini, menurutnya, mungkin tercapai lantaran Indonesia memiliki 30 ribu vaksinator di lebih dari 10 ribu Puskesmas dan 3 ribu rumah sakit.

“Kita harapkan sebetulnya sehari paling tidak bisa 900 (ribu)-1 juta yang bisa divaksin,” kata Jokowi pada awal Februari lalu.

Namun, berdasarkan data per 25 Februari 2021, vaksinasi tahap I baru menjangkau 1.461.920 orang. Sedangkan yang sudah mendapat suntikan kedua baru 853.745 orang. Artinya, Indonesia baru mampu memvaksin rata-rata 41.934 jiwa/hari atau 0,8% dari targer 181,5 juta orang.   

Apabila Indonesia tak meningkatkan jangkauan vaksinasi, maka target Kementerian Kesehatan dan Jokowi tak akan tercapai. Vaksinasi akan rampung pada 1 Januari 2033 atau lebih kurang 10 tahun lagi. Hal ini dengan catatan vaksinasi dilakukan setiap hari tanpa jeda dan tanpa kendala stok vaksin.

Agar mampu merampungkan vaksinasi dalam 15 bulan, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas menjadi 476.521 jiwa/hari tanpa jeda hari libur. Dengan begitu 181,5 juta orang akan tervaksinasi pada 1 April 2022. Lalu, agar mampu memvaksinasi 181,5 juta orang dalam setahun, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas sampai 587.555 jiwa/hari.

Dari dua skenario tersebut, target yang paling realistis bagi Indonesia adalah selama 15 bulan. Hal ini mengingat stok vaksin akan terpenuhi pada kuartal-I 2022, sebagaimana data Kementerian Kesehatan. Jenis vaksin yang akan tiba belakangan antara lain COVAX, AstraZeneca, dan Pfizer.

Hal lain yang menjadi pertimbangan vaksinasi di Indonesia sulit untuk rampung pada akhir 2021 seperti keinginan Jokowi, adalah kendala distribusi akibat kondisi geografis Indonesia yang luas dan berbeda-beda.. Apalagi vaksin perlu tetap dijaga dalam kondisi dingin, sehingga akses ke daerah terpencil pun juga tersendat.

“Tata kelola rantai dinginnya, cold chain-nya, yang mana kita pahami sendiri kalau berkenaan dengan vaksin ini harus ada perlakuan khusus di dalam mendistribusikannya,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi, dilansir dari Kompas.com.

Mengutip dari Antara, tiga kabupaten di Papua (Lanny Jaya, Tolikara, dan Puncak Jaya) tak kunjung memulai vaksinasi Covid-19 karena tak memiliki fasilitas penyimpanan vaksin. Selain itu, pemerintah setempat juga belum memberikan pelatihan vaksinator secara tatap muka.

Kendala tersebut perlu segera diselesaikan demi semakin mempercepat proses vaksinasi. Di sisi lain, penting juga bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pencegahan penularan Covid-19. Pasalnya, vaksin bukanlah cara pamungkas menyudahi pandemi, tapi mesti beriringan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.