Kasus Bupati Klaten dan Potensi Bantuan Corona Untuk Kampanye Pilkada
Bupati Klaten Sri Mulyani menjadi sorotan warganet lantaran bansos covid-19 dari Kementerian Sosial berupa hand sanitizer ditempeli gambar dirinya. Warganet menilai tindakan ini sengaja dilakukan olehnya untuk kampanye Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember nanti.
Salah satu akun yang menilai demikian adalah @mahasiswaYUJIEM. Akun ini pun membuat utas tentang barang-barang bantuan untuk masyarakat lainnya yang sengaja ditempeli foto Sri Mulyani. Di antaranya adalah di bungkus beras hasil kerja sama dengan BATAN dan buku sekolah keluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
Tagar #BupatiKlatenMemalukan pun menjadi trending topic di Twitter. Analisis data Twitter menggunakan Social Bearing menunjukkan dari 575 cuitan dalam rentang pukul 16.00-17.00 WIB hari ini (28/4), 96,7% bersentimen negatif.
Kabupaten Klaten memang menjadi salah satu daerah dari 270 peserta Pilkada 2020. Sri Mulyani yang merupakan politikus PDIP juga berpotensi menjadi calon petahana karena baru menjabat satu periode. Ia menjabat Bupati setelah pendahulunya, Sri Hartini, ditangkap KPK karena tersandung korupsi jual beli jabatan.
Sri Mulyani disebut sebagai kandidat kuat lantaran mewakili dinasti politik yang bercokol di Klaten selama dua dekade ke belakang. Ia adalah istri dair Sunarna, mantan Bupati Klaten periode 2005-2015 dan pernah menjabat sebagai wakil dari Haryanto Wibowo untuk periode 2000-2005. Haryanto adalah suami dari Sri Hartini.
(Baca: Bolong Bansos Pemerintah di Kelas Menengah Bawah)
Melansir Kompas.com, Sri Mulyani berdalih kasus penempelan fotonya di bansos dari Kementerian Sosial terjadi “karena kekeliruan di lapangan.” Ia mengklaim bantuan hand sanitizer dari Kementerian Sosial sebanyak 1.000 botol dan yang dibagikan di lapangan mencapai 10 ribu botol, termasuk bantuan darinya pribadi.
“Di lapangan mungkin ditempeli (foto Sri Mulyani) semua. Kejadiannya seperti itu,” kata Sri, Selasa (28/4).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah pun telah angkat suara mengenai praktik ini. Koordinator Humas Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin menyatakan mengecam tindakan Sri Mulyani yang menurutnya tidak etis. Ia pun mengimbau kepada bakal calon petahana lain tak melakukan perbuatan serupa.
“Apalagi jika pemberian bantuan tersebut bersumber dari anggaran negara ataupun dana publik lainnya,”kata Rofiuddin, Selasa (28/4).
Potensi Penyelewengan Bantuan Corona Untuk Kampanye
Perkaranya, selain Sri Mulyani terdapat 223 daerah lain yang berpotensi memiliki kandidat petahana di Pilkada 2020 dan bisa melakukan penyelewengan serupa. Untuk itu, sejak jauh hari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menyoroti potensi penyelewengan dana penanggulangan pandemi corona untuk kampanye Piklada 2020.
Ketua KASN Agus Pramusinto menyatakan dari pemilu ke pemilu bansos paling sering diselewengkan untuk kepentingan kampanye. Maka, besar kemungkinan bansos pandemi corona juga diselewengkan petahana.
