Buruh Minta Anggaran Pelatihan Kartu Prakerja untuk Bantuan Langsung

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) menilai anggaran pelatihan kartu prakerja lebih tepat digunakan untuk bantuan langsung.
Image title
1 Mei 2020, 13:49
Buruh minta pemerintah alihkan anggaran pelatihan kartu prakerja untuk bantuan langsung.
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Buruh minta pemerintah alihkan anggaran pelatihan kartu prakerja untuk bantuan langsung.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) di Hari Buruh 2020 menuntut pemerintah mengalihkan anggaran pelatihan kartu prakerja sebesar Rp 5,6 triliun untuk bantuan langsung kepada masyarakat dan korban PHK selama pandemi corona. Presiden Aspek Mirah Sumirat menyebut program kartu prakerja hanya buang-buang uang negara. 

"Saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online," akata Mirah dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.co.id, Jumat (1/5). 

Mirah pun menuntut DPR lebih tegas mengusulkan kepada pemerintah agar program kartu prakerja dihentikan. Ia pun meminta KPK tegas menegakkan hukum. 

Lebih lanjut ia mengatakan, "jangan sampai justru di tengah wabah dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, ada pihak yang mengabil keuntungan dari uang rakyat." 

Advertisement

(Baca: Sengkarut Kartu Prakerja, sebelum Lahir Hingga Lari di Tengah Pandemi)

Selain menyoroti porgram kartu prakerja, Mirah menyoroti pula terkait PHK massal dan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. 

Menurut Mirah, dampak virus covid-19 mengakibatkan PHK massal secara sepihak oleh perusahaan. Termasuk tidak dibayarkannya gaji dan tunjangan hari raya (THR). Dalam kondisi pandemi semestinya perusahaan tidak hanya mementingkan pendapatan dan laba. Perusahaan pun semestinya tidak mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan pekerjanya.

Maka, Mirah mendesak pemerintah untuk tegas dalam menerapkan kebijakan agar perusahaan tetap membayar penuh gaji dan THR. Tak lupa ia meminta pemerintah memberi insentif khusus pada perusahaan yang terdampak.

Terkait Omnibus Law, Mirah menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang tetap membahasnya. Padahal beleid tersebut mendapatkan kritik dan penolakan dari serikat pekerja dan elemen masyarakat lain sejak awal pembahasan digulirkan.

(Baca: Bolong Bansos Pemerintah di Kelas Menengah Bawah)

Oleh karena itu, Mirah mendesak pemerintah menarik RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas di DPR. "Karena RUU Cipta Kerja hanya menguntungkan pemodal/pengusaha dan sangat merugikan pekerja," ujarnya. 

Mirah menilai  RUU Cipta Kerja akan menghilangkan kepastian jaminan kerja, jaminan upah, dan jaminan sosial sehingga rakyat akan sulit mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sebelumnya, Direktur Kemitraan dan Komunikasi PMO Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky telah menjelaskan dana sebesar Rp5,6 triliun benar-benar ditujukan untuk memberikan pelatihan bersertifikat dengan kurikulum yang sesuai. Hal ini agar peserta atau tenaga kerja dapat lebih produktif ke depannya.

"Saya tidak sependapat ini buang uang. Ini juga untuk pelatihan terstruktur. Disediakan lembaga pelatihan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin (27/4).

Panji memahami memang saat ini kondisinya masyarakat membutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah, bukan sekedar pelatihan. Namun, pemerintah sudah menyediakan berbagai macam bentuk bantuan langsung tunai berupa PKH dan kartu sembako.

Sehingga dengan program kartu prakerja pemerintah mendesain masyarakat tetap bisa mendapatkan insentif, tapi harus mengikuti program latihan sebagai bekal di dunia kerja.

(Baca: Hasil Panen Raya Akan Tambal Defisit Pangan di Daerah)

 

Reporter: Rizky Alika
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait