Dampak Trump Cabut Status Khusus Hong Kong Bagi Ekonomi AS & Tiongkok
Hong Kong menjadi medan perang baru antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. AS mengancam akan menghapus status khusus Hong Kong. Hal ini menyusul pengesahan UU Kemananan Nasional Hongkong, Kamis (28/5), oleh Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (NPC).
Dalam rapat di Gedung Balai Agung Rakyat, 2.878 anggota NPC menyetujui UU tersebut. Hanya satu orang yang menolak, sementara enam orang abstain. Implikasi dari pengesahan UU ini adalah larangan tindakan yang dikategorikan sebagai penghasutan, pemisahan diri, dan subervsi. Begitu juga memungkinkan badan-badan keamanan Tiongkok beroperasi di Hong Kong.
Dalam prosesnya, UU tersebut mendapat gelombang protes massa di Hong Kong. Para pemrotes menilainya dapat membuat Hong Kong semakin berada di bawah cengkeraman Tiongkok. Tak seperti sebelumnya yang berada dalam posisi istimewa di bawah peraturan “satu negara, dua sistem” pasca wilayah ini diserahkan Inggris ke Tiongkok pada 1997, sekaligus mengakhiri masa Perang Opium.
(Baca: Parlemen Tiongkok Setujui UU Keamanan, AS Sebut Hong Kong Tak Otonom)
Berdasarkan aturan “satu negara, dua sistem”, Hong Kong berbeda dengan wilayah Tiongkok lain. Wilayah ini bebas menjalin hubungan internasional dan ekonomi terpisah dari Beijing. Termasuk membuat perjanjian Akta Kebijakan AS-Hong Kong pada 1992 yang memberikan perlakuan perdagangan khusus bagi wilayah ini dari AS.
Namun Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo sehari sebelum pengesahan menyatakan, UU Keamanan telah mencederai demokrasi di Hong Kong. Ia pun menyebut tak akan ada yang bisa memastikan Hong Kong tetap memiliki otoritas tinggi dari Tiongkok. Sehingga, AS akan mengkaji ulang status spesial di bawah Akta Kebijakan AS-Hong Kong.
Presiden AS Donald Trump pun akan memberikan kepastian sanksi yang diberikan kepada Hong Kong, Jumat (29/5). Dengan wewenang yang dimilikinya, Trump bisa mencabut beberapa dan seluruhnya kekhususan Hong Kong dalam hubungan perdagangan dengan AS.
(Baca: Buntut Cek Fakta Twitter, Trump Lancarkan Perang dengan Media Sosial)
Apa Akibat Jika Status Spesial Hong Kong Dihapus?
Selama Hong Kong menjadi wilayah spesial perdagangan AS di daratan Tiongkok, dolar AS bisa bebas bertukar dengan dolar Hong Kong. Tarif dagang dari AS untuk Hong Kong pun jadi sangat kecil dan di beberapa komoditi tak ada. Visa bebas perjalanan juga berlaku.
Hal itu menarik perusahaan AS untuk berbisnis di Hong Kong. Karena mereka tak perlu khawatir terkena tarif dagang serta bebas keluar masuk Hong Kong untuk keperluan bisnis. Data Kongres AS, seperti yang dikutip Bloomberg, menyatakan sampai saat ini terdapat 290 perusahaan AS memiliki kantor pusat di Hong Kong. Sementara 434 perusahaan AS memiliki kantor regional di kota itu.
