ASN, TNI, Polri Aktif Jadi Komisaris BUMN, Ombudsman Surati Presiden
Ombudsman RI akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait 397 komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merangkap jabatan. Surat akan disampaikan paling lambat dalam dua pekan ke depan.
"Akan kami kirimkan surat ke Presiden Joko Widodo agar disikapi dengan serius dan ditertibkan," kata Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam video conference pada Minggu (28/6).
Surat tersebut, kata Alamsyah akan berupa saran agar pemerintah memperbaiki sistem rekruitmen komisaris BUMN. Sehingga ke depannya rangkap jabatan seperti yang terjadi saat ini tak ditemukan lagi.
(Baca: Ombudsman RI: 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Ada ASN dan TNI)
Selain itu, saat ini Ombudsman RI juga sedang menggarap systemic review terhadap proses rekruitmen komisaris BUMN. Hasilnya, berupa saran terkait operasional dalam proses perekrutan komisaris BUMN.
Alamsyah menilai banyaknya komisaris BUMN yang merangkap jabatan akan menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini karena para komisaris tersebut merangkap Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di kementerian maupun lembaga non kementerian.
ASN yang paling banyak merangkap sebagai komisaris adalah dari Kementerian BUMN, yakni sebanyak 55 orang. Di urutan kedua adalah Kementerian Keuangan dengan 42 orang. Sementara komisaris dari kalangan TNI sebanyak 27 orang, dan Polri sebanyak 13 orang.
Selain menimbulkan konflik kepentingan, Alamsyah menilai rangkap jabatan ini juga berpotensi menabrak regulasi. Khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik yang melarang seorang pelaksana pelayanan publik rangkap jabatan di BUMN atau organisasi usaha. Namun, temuan ini menunjukkan banyak pelaksana pelayanan publik menjabat komisaris.
