Parpol Koalisi Pemerintah Sambut Ancaman Reshuffle Kabinet dari Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung perombakan kabinet atau reshuffle dalam pidatonya saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, 18 Juni lalu. Ia menyatakan tak segan mengambil langkah ini demi menyelamatkan Indonesia dari krisis akibat pandemi virus corona.
“Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Jokowi seperti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).
Jokowi pun menyatakan siap mempertaruhkan reputasi politiknya ketika harus merombak kabinetnya. Ia menyatakan yang terpenting saat ini adalah penanganan luar biasa atas krisis cepat terlaksana dan rakyat bisa merasakan dampaknya.
Rencana perombakan kabinet terlontar dari mulut Jokowi setelah menyoroti kinerja menteri-menterinya yang menurutnya “tidak ada progres signifikan”. Ada tiga hal yang mejadi sorotan utamanya, yakni penanganan kesehatan, bantuan sosial ke masyarkat, dan stimulus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
(Baca: Moeldoko: Jokowi Marah Karena Penanganan Corona Tak Sesuai Harapannya)
Di bidang kesehatan, Jokowi mengkritisi penggunaan anggaran yang baru 1,53% dari total Rp 75 triliun. Ia pun meminta anggaran ini segera dikeluarkan untuk pembayaran dokter, tenaga spesialis, dan belanja peralatan medis. Dengan begitu uang bisa beredar di masyarakat dan dapat memacu aktivitas perekonomian.
Soal bantuan sosial ke masyarakat, Jokowi menyebutnya sudah lumayan. Namun ia mengatakan, “ini harusnya 100% sudah disalurkan.” Ia pun ingin stimulus kepada UMKM segera disalurkan secara tepat sasaran. “Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu,” kata dia.
Selain itu, Jokowi juga memerintahkan stimulus ekonomi kepada sektor manufaktur yang merupakan industri padat karya segera diberikan. Harapannya ini bisa mencegah membengkaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia mewanti, “jangan pas ada PHK, duit serupiah pun tidak masuk ke stimulus ekonomi kita.”
Guna segala hal tersebut bisa terlaksana, Jokowi meminta para menterinya memiliki sense of crisis dan tidak lagi bertindak normal-normal saja. Termasuk dengan membuat peraturan baru jika diperlukan dan ia juga siap mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) dan perpres.
(Baca: Jokowi Minta Menteri Buat Terobosan dan Tak Ego Sektoral Tangani Covid)
Tanggapan Partai Politik
Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju baru bekerja lebih kurang delapan bulan sejak dilantik pada 23 Oktober 2019. Susunan kabinet Jokowi diisi menteri-menteri dari empat partai pengusung utamanya di Pilpres 2019 plus Gerindra yang menyusul masuk koalisi dan kalangan profesional. Total terdapat 34 menteri.
PDIP sebagai partai pengusung utama Jokowi pada pilpres 2019 menilai wajar ancaman reshuffle kabinet. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ancaman tersebut diutarakan presiden lantaran ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman selama penanganan corona. Namun ia tak menjelaskan lebih jauh pihak yang mencari aman tersebut.
"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan dengan keluarnya Perppu menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa," kata Hasto dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.c0.id, Senin (29/6).
Hasto pun menyatakan PDIP akan meminta seluruh menterinya yang kini menjabat untuk bekerja lebih keras dan menjaga kekompakan kerja di dalam kabinet. Hal ini agar masalah krisis covid-19 segera terselesaikan.
"Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat," kata dia.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendapatkan kursi Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Menaker, dan Menteri Perdagangan menyatakan tak masalah jika memang reshuffle dilakukan sesuai dengan kebutuhan kerja Jokowi mengendalikan virus corona, bukan berdasarkan desakan pihak tertentu yang ingin masuk ke kabinet.
“Kalau bicara kemungkinan (desakan pihak tertentu), pasti ada. Apalagi kita tahu kekuasaan dan kursi jabatan itu legit,” kata Ketua DPP PKB, Yaqut Cholil Qoumas kepada Katadata.co.id, Senin (29/6).
Yaqut pun yakin menteri-menteri dari PKB tak akan dicongkel dari kabinet. Hal ini karena orang-orang yang didelegasikan menjadi menteri adalah kader terbaik dan sesuai dengan kompetensinya. Kinerja mereka selama ini pun menurutnya baik. “Presiden pasti tahu dan bisa menilai,” kata dia.
(Baca: Moeldoko Jelaskan Makna di Balik Ancaman Jokowi Reshuffle Kabinet)
Saat disinggung perihal Jokowi yang menyoroti kurang maksimalnya pemberian bantuan sosial ke masyarakat, Yaqut yakin Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Halim Iskandar yang juga bertanggung jawab melakukan kebijakan ini akan aman. Lagi pula, menurutnya, Jokowi tak menyebut penyaluran bantuan sosial buruk, melainkan lumayan.
“Saya juga dapat laporan dari daerah, sejauh ini bansos yang disalurkan pemerintah oke dan on the track. Soal ada satu dua yang bermasalah, masih dalam batas kewajaran mengingat yang diurus juga jutaan warga,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini.
Nasdem yang juga mendapat tiga kursi menteri tak yakin Jokowi akan merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Hal ini karena, seperti dikatakan Ketua DPP Nasdem Teuku Taufiqulhadi, belum ada ukuran pasti bagi presiden untuk mengukur performa para menterinya mengingat masa kerja yang masih singkat.
“Tentu saja presiden akan mengarahkan menteri-menterinya yang belum firm dan akan mendorong yang berpengalaman berlari lebih kencang,” kata dia kepada Katadata.co.id.
