Catatan Merah PPDB DKI Jakarta 2020 dan Bantuan Sekolah Swasta
Kisruh Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta 2020 telah melewati fase akhir. Selain diwarnai beragam masalah, proses ini juga meninggalkan ribuan kursi kosong di sekolah negeri. Kursi kosong ini merupakan salah satu buntut dari proses PPDB DKI 2020 yang tidak berjalan mulus.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Nahdiana menyebut, ada 7758 kursi kosong di sejumlah sekolah negeri. Sebanyak 6.666 kursi kosong tersedia di jenjang Sekolah Dasar (SD), 622 kursi di tingkat Sekolah Menegah Pertama (SMP), dan 225 kursi di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Disdik pun menggelar tes untuk mengisi ribuan kursi kosong di sekolah negeri (14/07).
“Terkait kursi kosong, seperti sekarang mutasi sedang berlangsung dan kami memakai tes secara terbuka untuk disiarkan ke masyarakat,” Jelas Nahdiana dalam rapat bersama komisi E DPRD Jakarta (14/07).
Sebelum berakhir dengan kekosongan bangku, PPDB Jakarta berjalan tidak mulus. Salah satu masalah yang timbul adalah perkara kriteria usia yang tertuang dalam Surat aturan hukum PPDB Jakarta dimuat dalam Surat Keputusan Kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis PPDB Tahun ajaran 2020/2021.
Menilik baleid yang ditandatangi pada 11 Mei lalu, jumlah calon peseta didik naru yang mendaftar jalur zonasi dan afirmasi seharusnya melebih daya tampung keseluruhan sekolah negeri. Hal itu yang mendorong Disdik melakukan seleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda.
Aturan ini dikeluhkan orang tua yang anaknya memiliki nilai prestasi tinggi dan jarak rumah ke sekolah yang dekat. Gelombang protes pun sempat terjadi di depan Gedung Balaikota Jakarta, selasa (23/06).
“Kalau berdasarkan umur, kalah anak saya yang mau masuk SMA dengan pendaftar lain yang usianya 20 tahun,” Terang Tita, koordinator orang tua murid kepada Antara (23/06).
Dinas Pendidikan DKI Jakarta lalu membuka PPDB jalur zonasi bina rukun warga (RW) sebagai respon atas gelombang protes orang tua terkait kriteria usia. Melalui jalur zonasi RW, calon peserta didik bisa memilih satu sekolah sesuai dengan RW domisilinya.
Meski begitu, jalur zonasi RW tidak cukup menyerap calon peserta didik yang gagal pada PPDB zonasi dan afirmasi. Menurut Pengamat Pendidikan dari Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Andreas, pembukaan jalur baru ini tidak solutif karena lingkup area RW yang terlalu sempit.
"Apakah itu [jalur zonasi bina RW] menyelesaikan masalah? Nggak. Karena banyak orang tinggi di samping, belakang sekolah tapi RW-nya sudah beda," kata Andreas Selasa (7/7), melansir CNNIndonesia.com.
Sementara itu jumlah calon peserta didik dan daya tampung yang berbanding terbalik membuat menjadi permasalahan lainnya di PPDB Jakarta 2020. Pada jenjang SMP misalnya, daya tampung sekolah negeri hanya mencakup 70.702 siswa, sementara, jumlah lulusan SD mencapai 153.016 siswa. Dengan kata lain, sekolah negeri hanya mampu menampung 46,21% siswa SMP baru di Jakarta.
Berujung Penyaluran Dana Bantuan
Buntut lain dari kisruh PPDB Jakarta ialah penyaluran bantuan biaya uang pangkal kepada warga kurang mampu yang harus masuk sekolah swasta. Sebanyak 85508 siswa yang tidak lolos seleksi PPDB DKI akan menerima bantuan uang pangkal dari Pemprov DKI Jakarta.
“Biaya pendidikan itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau tidak terdidik. Jadi kalau sampai orang enggak sekolah itu ongkosnya lebih mahal lagi bagi Negara,” Terang Gubernur DKI Anies Baswedan dalam rapat bantuan sekolah swasta yang disiarkan di Channel Youtube resmi DKI Jakarta (19/07).
Dana bantuan siswa yang masuk sekolah swasta berasal dari anggaran Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Asisten Kesra DKI Jakarta Catur Laswanto. Catur menjelaskan, Pemprov DKI juga akan mengintegrasikan data bantuan uang pangkal dengan data penerima Bansos Covid-19.
“Hasil padanan data siswa pada PPDB dan data bansos. Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak Covid-19. Mereka yang layaj terdampak covid-19 adalah mereka yang sudah masuk data bansos,” Kata Catur kepada deutche welle.
Sementara itu, total dana bantuan uang pangkal sekolah swasta ini mencapai Rp 171 miliar. Bantuan tersebut sudah mencakup siswa di semua jenjang, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat.
Penyelesaian masalah PPDB jangka panjang juga akan ditempuh Pemprov DKI dengan merger dan reformasi total sekolah swasta. Nantinya, PPDB Jakarta sudah mencakup sekolah negeri dan swasta sebagai satu kesatuan dengan regulasi yang terintegrasi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyinggung keberadaan sekolah swasta dengan siswa minim. Menurutnya, bukan tidak mungkin melakukan merger atau penyatuan sekolah swasta yang jumlah siswanya sedikit.
“Bukan tidak mungkin langkah drastic dilakukan, mulai dari merger karena siswanya segelintir tapi eksis. Tahun ini kalau bisa adalah tahun reformasi sekolah swasta,” Pungkas Anies dalam rapat bantuan biaya sekolah swasta yang disiarkan Channel Youtube resmi Pemprov DKI (20/07).
Penulis: Muhamad Arfan Septiawan (Magang)
