Jokowi Ingin Benahi Pariwisata, Pengusaha Hotel Minta Aneka Subsidi

Pengusaha hotel dan restoran berharap mendapat subsidi dari pemerintah untuk sektor pariwisata. Apa saja?
Image title
6 Agustus 2020, 19:30
Ilustrasi. Pengusaha hotel dan restoran berharap mendapat subsidi dari pemerintah untuk sektor pariwisata. Apa saja?
ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/wsj.
Ilustrasi. Pengusaha hotel dan restoran berharap mendapat subsidi dari pemerintah untuk sektor pariwisata. Apa saja?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berniat memperbaiki sektor pariwisata dan penerbangan di tengah kontraksi ekonomi kuartal kedua sebesar 5,32%. Hal ini disampaikannya ketika membuka rapat terbatas mengenai penggabungan BUMN sektort aviasi dan pariwisata di Istana Negara, Kamis (6/8).

Perbaikan yang direncanakan Jokowi adalah dengan menata rute penerbangan, penentuan hub, superhub, hingga penggabungan BUMN bidang penerbangan dan pariwisata. Tujuannua agar kedua sektor tersebut semakin kokoh dalam menghadapi krisis.

“Sehingga pandemi berikutnya, fondasi ekonomi di sektor pariwisata dan transportasi akan semakin kokoh dan baik,” kata Jokowi.

Dalam pemaparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto kemarin (5/8), pukulan terhadap sektor pariwisata tercermin dari anjloknya laju pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan-minum sebesar minus 22,02%. Rinciannya, penyediaan akomodasi minus 44,23% dan penyediaan makanan-minuman minus 16,81%.

Penurunan tersebut dipengaruhi pula oleh menurunnya jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. BPS mencatat kunjungannya pada kuartal kedua 2020 hanya 482 ribu orang atau turun 81% dibandingkan kuartal pertama tahun ini. Dibandingkan secara tahunan, penurunannya mencapai 87,81%.

Sementara, pukulan terhadap industri penerbangan tercermin dari kontraksi subsektor tranportasi angkutan udara sebesar 80,2%. Angka ini paling dalam dari seluruh subsektor lapangan usaha transportasi. Angkutan rel menjadi yang terkontraksi terdalam kedua dengan 63,75%.

Sektor lapangan usaha tranportasi dan pergudangan pun menjadi sumber terbesar kontraksi ekonomi kuartal kedua, yakni minus 1,29%. Disusul industri pengolahan dengan minus 1,28%. Sementara akomodasi dan makan-minum minus 0,66%.

Sebelum Jokowi menyampaikan keinginannya membenahi sektor pariwisata dan penerbangan, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran telah mengungkapkan beberapa permintaan kepada pemerintah terkait pemulihan industri pariwisata di tengah pandemi virus corona. Permintaan ini pun menyangkut dengan industri penerbangan. Apa saja?

Subsidi Okupansi Hotel

Yusran menyatakan, masalah utama sektor pariwisata adalah sisi permintaan. Hal ini tercermin dari okupansi hotel yang menurutnya secara nasional masih sebesar 5%-15% setelah masa pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Rendahnya okupansi tersebut, menurut Yusran, akibat dari belum stabilnya minat masyarakat bepergian. Pada awal pelonggaran, okupansi hotel di beberapa daerah sempat mencapai 80%, tapi kemudian anjlok lagi lantaran masyarakat takut untuk bepergian setelah kasus virus corona kembali meningkat.

“Lalu terjadilah peningkatan daerah yang memiliki konektivitas darat baik seperti Jawa di momen hari terjepit seperti Idul Adha,” kata Maulana, kepada Katadata.co.id, Rabu (5/8).

Oleh karena itu, agar okupansi tetap stabil dan menjaga napas industri pariwisata, Yusran meminta pemerintah memberikan subsidi okupansi hotel sebesar 20%. Artinya, pemerintah membeli 20% kapasitas kamar hotel di daerah. Bisa difungsikan untuk pelaksanaan kegiatan dinas pemerintah dan promosi pariwisata melalui diskon kamar hotel ke para wisatawan.

Dengan subsidi ini, Yusran menyatakan bisa menggerakkan pula restoran. Mengingat, di setiap hotel ada restoran dan secara otomatis tamu makan di situ. Di sisi lain, pemerintah daerah pun bisa mendapat PPN sebesar 10% dari hotel dan restoran ketika sudah berjalan.

“Ada safety-nya enggak? Oh, ada. Begitu growing tidak akan ambil subsidi ini,” kata Yusran.

Lagi pula, kata Yusran, subsidi ini bisa membantu mengoptimalkan stimulus penjaminan modal korporasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang juga ditujukan ke sektor pariwisata untuk membantu arus kas. Sehingga, stimulus ini tidak terbuang percuma karena dari sisi permintaan juga terbantu.

“Kebiajakn pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui penjaminan melalui korporasi dan UMKM itu bagus, tetapi kalau tidak ada demand itu percuma, karena tidak ada pemasukan,” kata Yusran.

Yusran pun menekan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk merealisasikan subsidi tersebut. “Ini jadi trigger bersama pemda dan pemerintah pusat,” katanya.

Subsidi Tes PCR Penumpang Pesawat

Keinginan Yusran selanjutnya adalah subsidi penggratisan biaya tes polymerases chain reaction (PCR) dan rapid test kepada calon penumpang pesawat. Harapannya, kebijakan ini bisa meningkatkan okupansi penerbangan yang menurutnya sampai saat ini masih di bawah 50% meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal penumpang sebanyak 70%.

“Peningkatan kunjungan wisatawan itu tergantung dengan okupansi penerbangan. Kalu tinggi, berarti wisatawan banyak berkunjung. Okupansi hotel dan restoran juga meningkat,” kata Yusran.

Selama ini, menurut Yusran, salah satu penyebab turunnya minat masyarakat bepergian adalah beban tambahan biaya tes PCR dan tes cepat corona untuk penumpang pesawat. Padahal, hanya pesawat yang bisa menjangkau destinasi wisata tak terkoneksi jalur darat, seperti Bintan.

Subsidi ini, kata Yusran, pun diharapkan bisa memacu kunjungan wisatawan asing. Pasalnya, wisatawan domestik saja tak bisa diandalkan untuk menggerakkan industri pariwisata. Ia mencontohkan Bali yang telah dibuka untuk wisatawan domestik per 31 Juli lalu dan untuk wisatawan asing pada September nanti.

“Bali itu kalau kita lihat, saya punya hotel dari okupansi 70% dalam kondisi normal. Siapa yang menginap? 50% datanya asing dan 50% domestik. Jadi kalau kita menggerakkan seluruh domestik ke Bali tidak cukup, harus pakai wisman,” kata Yusran.

Dalam kesempatan ini, Yusran menyatakan belum bisa memproyeksikan partumbuhan industri pariwisata di kuartal ketiga dan keempat. Hal ini lantaran sangat bergantung kepada kondisi penanganan Covid-19 yang berkorelasi dengan keberanian masyarakat berwisata.

Harapan pertumbuhan tersebut, kata Yusran, bisa terjadi pada Desember. Hal ini mempertimbangkan penggesesarn jadwal cuti Idul Fitri 1441 H ke bulan itu. Itu pun mustahil terjadi apabila pemerintah tak berperan sebagai pendorong.

“Kami masih berharap terjadi pertumbuhan asal pemerintah menjadi trigger. Karena situasinya setiap saat pasti berubah-ubah, tergantung Covid-nya,” kata Yusran.

Kondisi Covid-19 saat ini bisa disimak dalam Databoks di bawah ini:

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Video Pilihan

Artikel Terkait