Polemik Pegawai KPK Jadi ASN yang Memantik Syak Wasangka ke Jokowi

Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dinilai pakar hukum tata negara dan ICW bisa membuat mereka dikendalikan Presiden Jokowi.
Image title
Oleh Muhammad Ahsan Ridhoi
10 Agustus 2020, 19:38
Ilustrasi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dinilai pakar hukum tata negara dan ICW bisa membuat mereka dikendalikan Presiden Jokowi.
ARIEF KAMALUDIN I KATADATA
Ilustrasi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dinilai pakar hukum tata negara dan ICW bisa membuat mereka dikendalikan Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan pengalihan status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pakar hukum tata negara dan aktivis antikorupsi menilainya sebagai upaya pelemahan dan pengendalian KPK oleh Jokowi.

Ketetapan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2020 yang diteken Jokowi pada 24 Juli 2020. Total terdapat empat bagian dan 12 pasal di dalamnya. Pasal 2 beleid tersebut menyatakan, pengalihan status diperuntukkan bagi pegawai tetap dan tidak tetap KPK.

Tahapan pengalihan adalah dengan menyesuaikan jabatan mereka dengan ASN, lalu mengidentifikasi jenis dan jumlah pegawai, kemudian memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensinya, dan terakhir melakukan pelaksanaan dan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menilainya dapat memperlemah kinerja KPK dan membuka peluang Jokowi mengendalikannya. Mengingat beleid tersebut mengandung pula pasal lain yang mengarah kepada hal itu. Salah satunya Pasal 3 ayat (2) yang mennyatakan pegawai KPK untuk “setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.”

“KPK saat ini, dengan berlakunya PP 41/2020 telah menjadi bagian yang bisa dikendalikan oleh kepentingan politik karena berada di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi atau di bawah Presiden Jokowi secara langsung,” kata Ferry kepada Katadata.co.id, Senin (10/8).

Pengendalian tersebut, kata Ferry, tercermin pula dari perubahan skema rekruitmen pegawai KPK yang kini mirip ASN. Tak seperti dulu yang melalui proses khusus, independen, dan terbuka, bernama Indonesia Memanggil.  

Perubahan tersebut, menurut Ferry, pegawai KPK terpilih rentan berdasarkan kepentinga politik pihak tertentu. Imbasnya adalah masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia akan menjadi buram.  

“Sulit bagi presiden Jokowi untuk menghindari tuduhan bahwa kehadiran PP 41 tahun 2020 ini adalah bagian dari upaya istana atau presiden sendiri untuk kemudian memperlemah status pegawai KPK dan meletakkan mereka di bawah kuasa presiden secara langsung,” kata Ferry.

Selanjutnya, menurut Ferry, potensi intervensi juga terlihat dari pasal-pasal yang mengatur penyesuaian nomenklatur pegawai KPK dengan ASN. Imbasnya adalah bisa terjadi perombakan besar-besaran di tubuh KPK yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah. Korupsi di dalam tubuh KPK sendiri pun rentan terjadi.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengamini pendapat Ferry. Ia menilai aturan baru ini meneyempurnakan pengendalian dan pelemahan KPK. Mengingat, KPK akan berstatus sama seperti lembaga penegakan hukum lain di bawah naungan eksekutif yang tak memiliki kekhususan dan independensi.

“Padahal, kehadiran KPK harusnya untuk mengawasi berbagai rumpun kekuasaan, termasuk eksekutif, yudikatif, dan legislatif,” terang Adnan kepada Katdata.co.id, Senin (10/8).

Adnan menambahkan, peluang Jokowi mengintervensi KPK semakin besar setelah dikeluarkannya PP Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Pasal 3 ayat (1) beleid tersebut menyatakan, presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS/ASN berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS/ASN.  

“Pegawai KPK jadi ASN berarti juga bakal tunduk dengan berbagai ketentuannya. Kalau menyimpang dari ketentuan ASN, bila ditindak pakai peleanggaran etik dan lain-lain, jadi pegawai KPK bisa kapan saja dicopot kalau tidak sesuai dengan ‘ketentuan’ baru tersebut,” kata Adnan.

“Kalau saya katakan, sayonara kepada KPK,” imbuhnya.

Skema Penggajian Rawan Korupsi

Adnan juga menyoroti perubahan skema penggajian pegawai KPK yang tak lagi single salary atau gaji tunggal. Hal ini sebagaimana Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan gaji pegawai terdiri dari tiga komponen, yakni: gaji pokok, tunjangan, dan tunjangan khusus.

Skema ini, menurut Adnan, membuka celah membuat pegawai KPK tidak produktif dan menurunkan kualitas budaya kerja mereka. Hal ini lantaran berorientasi pada kegiatan. Tak seperti skema single salary yang berdasar pada kinerja pegawai.

“Asal kegiatannya sudah selesai, ya sudah selesai pula indikatornya. Dan menurut saya KPK akan masuk ke arus kultur lembaga negara yang seperti itu. Jelas ini bisa saja tidak produktif dan tidak jelas komponennya,” kata Adnan.

Jawaban Pemerintah

Menanggapi polemik ini, Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyatakan, PP 41/2020 tidak melemahkan KPK. Sebaliknya, aturan tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Khususnya Pasal 1 angka 6, Pasal 69B dan Pasal 69C.

Ketiga pasal tersebut menyatakan, pegawai KPK adalah ASN. Mengingat statusnya saat ini belum ASN, maka dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak UU KPK baru ditetapkan pada 17 Oktober 2019, pegawai komisi antirasuah dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.

Karena itu, kata Dini, aturan baru ini menjaga agar administrasi negara tetap tertib. KPK pun tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan sebagaimana Pasal 3 UU KPK.

“Sama sekali tidak ada niat pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini. Sebaliknya, ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi dalam negari,” kata Dini seperti dilansir situs Presiden.go.id, Senin (10/8).

 Penyumbang Bahan: Muhamad Arfan Septiawan (Magang)

Video Pilihan

Artikel Terkait