Suara dari Dalam Istana untuk Meredam Kabar Reshuffle Kabinet
Kabar perombakan kabinet (reshuffle) oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih diselimuti misteri. Yang terbaru, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah kabar beredar mengenai adanya 18 menteri yang bakal terkena reshuffle. Sebaliknya, ia menyatakan para menteri tengah fokus menangani krisis akibat pandemi Covid-19.
"Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan di-reshuffle. Itu tidak benar, karena hari-hari ini kita konsentrasi luar biasa untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian," kata Pratikno dalam keterangan tertulis yang diterima Katadata.co.id, Sabtu (22/8).
Pratikno menyatakan, kerja keras para menteri saat ini menangani pandemi Covid-19 telah berdasarkan arahan Jokowi yang ingin memanfaatkan kondisi saat ini sebagai momentum lompatan kemajuan.
"Pak Presiden selalu perintahkan kepada menteri untuk fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, dan fokus membajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang," jelasnya.
Menegaskan pernyataannya, Pratikno menyatakan “saya juga mengonfirmasi ini kepada beliau (Jokowi) kemarin.”
Lebih lanjut, kata Pratikno, para menteri akan saling bersinergi dalam menangani krisis. Hal ini lantaran masyarakat membutuhkan pemerintah yang bekerja cepat dan fokus demi menghasilkan solusi dalam mengatasi pandemi Covid-19.
"Krisis kesehatan segera selesai, krisis perekonomian segera selesai, dan justru kita sekali lagi melakukan lompatan kemajuan ke depan. Jadi tolong kita semuanya fokus untuk bekerja," katanya.
Isu reshuffle mulai berembus pada 18 Juni lalu, ketika Jokowi dalam rapat terbatas kabinet menyinggung para menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi virus corona. Saat itu ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis dan bekerja lebih keras.
Di samping itu, Jokowi juga mengungkapkan tak segan mengambil langkan politik untuk mempercepat penanganan pandemi. Salah satunya adalah reshuffle kabinet, termasuk jika ini berakibat buruk bagi reputasi politiknya.
“Sudah kepikiran kemana-mana saya. Kalau memang diperlukan karena memang suasana (sense of crisis) ini harus ada,” kata Jokowi saat itu.
Partai politik pengisi kabinet pun tak mempersoalkan jika memang harus ada reshuffle. Mereka menilainya sebagai hak prerogratif presiden. Meksipun seluruh partai politik tersebut yakin menterinya tak akan terkena reshuffle.
Namun, kabar reshuffle ini kemudian tak memiliki jluntrung setelah hampir dua bulan berlalu. Kebijakan politik Jokowi justru membubarkan 18 lembaga negara pada 20 Juli lalu. Tujuannya demi menghemat anggaran dan mengalihkannya untuk penanganan pandemi Covid-19.
Sampai akhirnya, pada Kamis (20/8) lalu, Indonesia Police Watch (IPW) mengembuskan kabar bahwa 18 menteri bakal dicopot Jokowi. Salah satu menteri yang terkena perombakan adalah Menhan Prabowo Subianto. Ia akan digeser menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo. Sementara posisinya diisi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
“Jumlah menteri dari anggota Polri diperkirakan juga akan bertambah dalam kabinet hasil reshuffle ini,” kata IPW dalam keterangannya.
