Ekonomi Sirkular, Sistem yang Bisa Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Image title
26 Agustus 2020, 17:35
Ilustrasi. Pemerintah Indonesia terus mendorong tercapainya sistem ekonomi sirkular. Sistem ini berpotensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Pemerintah Indonesia terus mendorong tercapainya sistem ekonomi sirkular. Sistem ini berpotensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Indonesia tengah menuju penerapan circular economy atau ekonomi sirkular. Pemerintah kini tengah mendorong daur ulang sampah plastik berkelanjutan dan pengadaan barang ramah lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pada 2025 pemerintah menargetkan bisa mengurangi 30% sampah plastic serta menangani 70% sampah lain melalui gerakan 3R: reduce, reuse, dan recycle atau mengurani, menggunakan ulang, dan mendaur ulang.

Advertisement

Target ini dicanangkan mengingat limbah sampah plastik cukup besar di Indonesia. Di kota besar sepert Jakarta bahkan mencapai 8 ribu ton per hari. “Sehingga harus mengambil langkah tak biasa. Pendekatan sistem penanganan sampah berbasis plastic, misalnya melalui fasilitas pengelolaan sampah menjadi bahan bakar (Refuse Derifered Fuel/RDF),” kata Luhut dalam acara peluncuran Packaging Recovery Organization (PRO), Selasa (25/8).

Teknologi RDF memungkinkan pengelolaan sampah melalui proses homogenizers menjadi ukuran/butiran kecil (pellet). Bahan ini kemudian bisa digunakan sebagai energi baru terbarukan atau EBT dan menggantikan batu bara.

Luhut menyatakan, program tersebut sudah terlaksana di Cilacap, Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan pengadaan program serupa di 10 kota lain dengan volume sampah di bawah 200 ton per hari.

Besarnya jumlah sampah tak lepas dari masih rendahnya inisiatif masyarakat mendaur ulang. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hanya 1,2% rumah tangga yang mendaur ulang sampahnya. Seperti bisa terlihat dalam Databoks di bawah ini:

Oleh karena itu, Luhut menyatakan program pendaur ulangan sampah menjadi EBT hanya bisa terlaksana dengan kolaborasi pemerintah dan swasta.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menggodok aturan pengadaan barang ramah lingkungan (green procurement policy) di lingkungan kementerian/lembaga. “Jadi ke depan barang daur ulang akan diberi label dan jadi prioritas barang yang digunakan di pemerintahan,” kata Kasubdit Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah KLHK, Ujang Solihin Sidik, Jumat (19/6).

Dari sisi swasta, dorongan ke arah ekonomi sirkular dilakukan PT Unilever Indonesia. Head of Corporate Affairs and Sustainability Nurdiana Barus menyatakan, salah satu caranya adalah dengan meluncurkan bank sampah.

“Sejak 2008 dan sampai saat ini, kami membina 3.858 bank sampah di seluruh Indonesia,” kata Nurdiana dalam webinar SAFE Forum 2020: Scale It Up!, Selasa (25/8).

Nurdiana menyatakan, hingga 2019 perusahaannya telah menyerap 12.487 ton sampah non-organik. Unilever pun bekerja sama dengan Google untuk mendampingi pebisnis bank sampah mendaftarkan diri di platform Google My Business. Sehingga, lokasi bank sampah tersebut mudah dicari melalui Google Maps atau mesin pencari Google.

Lebih lanjut, Unilever pun menyiapkan stratgi less plastic, better plastic, dan no plastic. Selain itu, juga berupaya memakai kemasan daur ulang. Misalnya, kecap Bango menggunakan kemasan dari botol daur ulang PET.

“Strategi no plastic dengan meluncurkan pilot refill station.”

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement