Masalah Berlapis Sekolah Daring yang Tak Selesai Lewat Subsidi Pulsa

Image title
3 September 2020, 20:13
Ilustrasi. Subsidi pulsa Kemendikbud kepada siswa dan pengajar dinilai belum cukup menyelesaikan masalah berlapis pembelajaran daring saat Covid-19.
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Ilustrasi. Subsidi pulsa Kemendikbud kepada siswa dan pengajar dinilai belum cukup menyelesaikan masalah berlapis pembelajaran daring saat Covid-19.

Praktik pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi Covid-19 menyimpan berlapis masalah. Kebijakan Kemendikbud memberi subsidi pulsa untuk pengajar dan siswa dinilai belum cukup menyelesaikannya.

Pandemi Covid-19 membuat sekolah harus tutup demi memangkas penyebarannya. Data Kemendikbdud per 13 April 2020 menyatakan, total 68.729.037 siswa harus belajar dari rumah atau PJJ. Terbanyak adalah di tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah/sederajat dengan 28.587.688 siswa. Disusul tingkat SMP/MTs/sederajat dengan 13.086.424 siswa.

Advertisement

Sebanyak 4.183.591 pengajar pun mengajar dari rumah. Rinciannya bisa dilihat dalam Databoks di bawah ini:

Selama masa pembelajaran dari rumah tersebut, para pengajar dan siswa harus menggunakan internet. Namun, jaringan dan kuota internet menjadi kendala. Seperti halnya yang diungkapkan Ricky Aditya, siswa SMAN 2 Wonosobo, Jawa Tengah.

“Kami kirim pesan lewa WA juga tidak nyambung,” kata Ricky dalam acara bincang santai Curhat Anak Jawa Tengah di Masa Pandemi, Juli lalu, melansir Kompas.com.

Hal ini lah yang menjadi sorotan pakar pendidikan Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema. Ia pun menilai kebijakan Kemendikbud yang memberikan bantuan pulsa internet dengan total anggaran Rp 7,2 triliun hanya meringankan biaya pengeluaran orangtua saja, tapi tidak menyelesaikan masalah keseluruhan masalah.   

Melalui bantuan tersebut, siswa mendapatkan kuota sebesar 30 giga byte (gb) per bulan, sementara tenaga pendidik mendapat 42gb per bulan. Lalu, mahasiswa dan dosen akan mendapatkan kuota sebesar 50gb per bulan. Bantuan ini akan diserhkan selama empat bulan, mulai dari September hingga Desember mendatang.

“Karena masih ada 69 juta siswa kesulitan mengakses internet yang terbatas,” kata Doni kepada Katadata.co.id (31/08).

Data Kemendikbud pun menunjukkan sebanyak 33.227 satuan pendidikan mempunyai listrik, tapi tidak tersentuh internet. Sementara 7.552 satuan pendidikan lebih memprihatinkan karena tak tersentuh listrik apalagi internet. Selengkapnya di Databoks berikut ini:

Doni menilai, pemerintah perlu membangun infrastruktur di daerah-daerah yang tak terjangkau internet untuk mengentaskan masalah tersebut. Hal ini demi memastikan keadilan seluruh siswa mendapatkan pendidikan selama masa PJJ.

“Jadi kalau tidak ada program lain, ya, ada banyak siswa di Indonesia yang terdiskriminasi kebijakan pendidikan pemerintah,” kata Doni.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement