Gaduh Ucapan Puan Soal Sumbar Bisa Picu Konflik Horizontal di Pilkada
Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait situasi politik di Sumatera Barat (Sumbar) memicu kontroversi. Pengamat politik pun menilainya bisa mencipatakan konflik horizontal di Pilkada 2020.
Rabu (2/9) lalu, Puan mengumumkan PDIP mengusung pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni di Pilgub Sumbar 2020. Partai berlogo banteng ini pun berkoalisi dengan Demokrat. Saat itulah ia mengucap kalimat yang menginggung kondisi politik di Sumbar.
“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila,” kata Ketua DPR RI tersebut.
Pernyataan Puan menuai protes dari Juru Bicara PKS, Handi Riza. Ia menuntut Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf lantaran telah menyinggung warga Sumbar.
“Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi keutuhan NKRI,” kata Handi dalam keterangan resminya yang dikutip Katadata.co.id, Jumat (4/9).
Tak berhenti di situ, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Puan ke Bareskrim Polri. Puan diduga melanggar sejumlah pasal, salah satunya UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Laporan disertai bukti seperti flashdisk berisi rekaman suara putri Megawati Soekarnoputri tersebut dan tangkapan layar media daring.
“Kita sudah me-review pasal-pasal yang akan kita laporkan, di antaranya 310, 311, 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 14,15 KUHP Nomor 1 Tahun 1946,” kata Ketua PPMM David, Jumat (4/9) melansir CNNIndonesia.
Pembelaan terhadap Puan datang dari politikus PDIP Artheria Dahlan. Ia menilai masyarakat Sumbar semestinya menjaga Puan yang justru aset dan kebanggaan Minang. Hal ini lantaran Puan memiliki darah Minang.
Taufik Kiemas yang merupakan ayah Puan, menurut Artheria, adalah seorang Datuk Basa Batuah dari Batipuh, Tanah Datat, Sumbar. Sementara Megawati berdarah Minang dengan gelar Puti Reno Nilam.
“Kan harusnya orang Minang, khususnya perempuan Minang, bangga punya Ketua DPR RI pertama kalinya perempuan dan perempuan Minang,” kata Artheria dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/9).
Bisa Picu Konflik Horizontal Saat Pilkada
Direktur Eksekutif Populi Centre, Usep S. Ahyar menilai pernyataan Puan memang layak dikritisi. Menurutnya, sebagai seorang elite politik tak perlu menyampaikan hal yang demikian, meskipun realitas politik di Sumbar memang tak menguntungkan PDIP.
“Ya, bisa memicu konflik horizontal. Pilkada kan seperti sumbu. Mudah tersulut, apalagi yang bicara Puan, elite partai dan DPR,” kata Usep kepada Katadata.co.id, Jumat (4/9).
Sementara, kata Usep, konflik horizontal semestinya dihindari selama Pilkada 2020. Mengingat hal itu akan mendistorsi isu utama di dalamnya, yakni pergantian kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
