Pemerintah meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia terjungkal di kuartal kedua akibat pandemi virus corona.  Kondisi ini berpeluang meningkatkan jumlah pengangguran dan angka kemisikinan serta menurunkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, bayang-bayang gelombang kedua pandemi masih menghantui yang bisa menjerumuskan negeri ini ke jurang resesi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kurun kurang dari sepekan menyampaikan dua proyeksi buruk roda ekonomi triwulan kedua 2020. Kemarin (19/6) dalam sebuah diskusi virtual ia menyatakan pertumbuhan ekonomi periode tersebut -3,8%.

Ramalan ini lebih rendah ketimbang yang disampaikannya tiga hari sebelumnya saat memaparkan kinerja APBN per 31 Mei, yakni -3,1%. Proyeksi ini mirip dengan yang diungkapkan sejumlah lembaga internasional. Salah satunya yakni Bloomberg Median dan Moody’s yang memproyeksi kontraksi ekonomi Indonesia sebesar 3,1%. 

Saat memaparkan proyeksi terbarunya, Sri Mulyani tak banyak menjelaskan penyebabnya. Namun, alasan tersoroknya pertumbuhan ekonomi kuartal kedua bisa dilihat dalam pemaparan APBN. Menurutnya, penyebab kontraksi di triwulan kedua adalah tekanan besar perekonomian di hampir semua sektor lantaran kinerjanya lesu selama April-Mei. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya penerimaan negara dari pajak yang terkontraksi 10,8% dibandingkan periode sama tahun lalu dengan realisasi sebesar Rp 444,6 triliun.

Secara rinci, penerimaan PPh Migas paling terkontraksi, yakni sebesar 35,6% dengan realisasi Rp 17 triliun. Jauh dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 26,4 triliun. “Ini suatu tekanan yang sangat besar karena harga minyak, meskipun kursnya sempat mengalami pelemahan yaitu agak meng-offset, tapi itu tidak cukup karena harga minyaknya sempat turun secara drastis,” kata Sri Mulyani.

(Baca: Pemerintah Patok Defisit APBN 2021 Hingga 4,17% terhadap PDB)

Sementara PPh Non-Migas terkontraksi sebesar 10,4% dengan realisasi nominal sebesar Rp 264,8 triliun. Menurut Sri Mulyani, ini masih berada dalam koridor Peraturan Presiden Nomor 54/2020 yang menetapkan kontraksi di sekitaran 10%. Lalu PPN menurun 8,0% dengan realisasi nominal sebesar Rp 160 triliun.

Dari penerimaan pajak per jenis, hanya PPh OP dan PPh 26 yang tak mengalami kontraksi. Masing-masing tumbuh 0,55% dan 14,33%. Terkait PPh OP, hal ini dipengaruhi kebijakan pergeseran pencatatan, sementara PPh 26 dipengaruhi restitusi besar di Februari 2019 tidak terulang. Meskipun begitu, PPh 26 Mei year on year (yoy) lebih lambat dibandingkan Januari-Arpil yang tumbuh 28,14%.

(Baca: Sri Mulyani Sosialisasikan Mekanisme Penempatan Dana ke Bank Jangkar)

Bahkan, PPh final yang diterima salah satunya dari UMKM berkurang drastis sebesar 34,95%. Ini menunjukkan UMKM mengalami tekanan serius selama pandemi. Padahal, UMKM merupakan penopang utama perekonomian Indonesia.

Kelesuan hampir seluruh sektor usaha tersebut, kata Sri Mulyani, dipengaruhi pembatasan sosial dan ekonomi yang terjadi selama April-Mei di dalam negeri dan global. Secara global, terlihat dari menurunnya kinerja ekspor dan impor pada Mei 2020 seperti tertuang dalam data BPS, khususnya kinerja impor bahan baku dan barang modal yang masing-masing terkontraksi sebesar 41,39% dan 47,10%. Sementara ekspor terkontraksi 28,96%. “Ini yang bisa menjadi penghambat pemulihan di sektor manufaktur,” kata Sri Mulyani.

Kondisi perekonomian negara-negara lain memang juga sedang sulit dan berdampak pada permintaan ke luar negeri serta menghambat arus pasok. Pada kuartal pertama, menurut data Bloomberg, misalnya pertumbuhan ekonomi Inggris terkontraksi 1,6% dan diiproyeksikan makin turun menjadi 15,4% pada kuartal II. Sementara Jerman, Perancis, dan AS diproyeksikan masing-masing akan mengalami kontraksi 11,2%, 17,2%, dan 9,7% di kuartal II. Hanya Tiongkok yang tumbuh 1,2%, yang menurut Sri Mulyani karena lebih dulu terkena pandemi.

Meskipun begitu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menilai Indonesia masih bisa mengonversi seluruh penurunan tersebut menjadi pemulihan ekonomi di dua kuartal selanjutnya. Hal ini karena tren kepercayaan investor global membaik dibanding periode Maret, harga IHSG makin menanjak, nilai tukar rupiah yang sempat jatuh mengalami apresiasi, serta imbah hasil atau yield surat berharga negara mulai membaik pada Mei dengan angkanya mendekati 7.

“Pelambatan kegiatan ekonomi akan kita monitor dengan stimulus yang sudah kita lakukan,” kata Sri Mulyani.

Dia berharap titik terdalam hanya terjadi di April-Mei dan perekonomian mulai pulih bulan ini. Ia pun berharap tak terjadi gelombang kedua pandemi. Kendati terjadi, pemerintah telah menyiapkan bantalan jejaring sosial agar mampu menahan pelambatan ekonomi sehingga tak sampai terjadi resesi. Pemerintah pun masih menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir 2020 sebesar -0,4% sampai 2,3%.

Ekonomi Minus Picu Lonjakan Pengangguran dan Kemiskinan

Bila merujuk kepada data BPS terkait pertumbuhan ekonomi kuartal I sebesar 2,9%, penyebab terbesarnya adalah anjloknya konsumsi rumah tangga menjadi 2,84% dibandingkan tahun sebelumnya di periode sama sebesar 5,02%. Dengan proyeksi pemerintah untuk kuartal II, angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa semakin menurun yang mengindikasikan daya beli masyarakat melemah cukup dalam.

Hal ini karena, seperti dikatakan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal, tingkat konsumsi rumah tangga selalu berbeda tipis dengan pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat besar, yakni mencapai 60%. “Konsumsi rumah tangga normal 5%. Kalau prediksinya -3,1%, maka konsumsi rumah tangga minus 3,1% juga,” kata Faisal kepada Katadata.co.id, Rabu (17/6).

Penurunan daya beli masyarakat tersebut, kata Faisal, terpengaruh juga oleh peluang penurunan peningkatan pengangguran. Penelitian CORE Indonesia dengan asumsi pertumbuhan ekonomi kuartal II -2% sampai -5%  atau masih mencakup proyeksi pemerintah, menyatakan pengangguran bertambah 4-9 juta orang. Sementara data BPS pada 2019 mengumumkan pengangguran terbuka 6,82 juta orang atau 5,28% dari total angkatan kerja. Maka, pengangguran bisa mencapai 17 juta orang.

(Baca: Indonesia di Tengah Ketegangan Baru Sengketa Laut Cina Selatan)

Pernyataan Faisal ini selaras dengan data yang disampaikan Wakil Ketua Umum KADIN dan APINDO Shinta W Kamdani. Saat ini pekerja yang sudah dirumahkan di lingkungan anggota asosiasinya mencapai 6 juta orang. Seluruhnya berpeluang benar-benar kehilangan pekerjaan karena sampai saat ini belum ada kepastian akan bisa kembali bekerja. “Malahan sudah ada tambahan dari sektor yang mulai kolaps,” kata Shinta kepada Katadata.co.id, Rabu (17/6) malam.

(Baca: Cekak Anggaran yang Membelit Tahap Lanjutan Pilkada 2020)

Setali tiga uang, tingkat kemiskinan juga berpeluang meningkat meskipun menurut Ekonom INDEF Bhima Yudhistira belum akan terlihat di kuartal II. Hal itu karena terjadi jeda setelah masyarakat di-PHK sampai akhirnya masuk ke kategori miskin. Masa jeda ini adalah upaya masyarakat untuk mendapatkan sumber pendapatan lagi. “Kita punya 115 juta masyarakat rentan miskin. Kenaikan kemiskinan kemungkinan terjadi di September,” kata Bhima.

Pemerintah, seperti tertuang dalam bahan pemaparan Sri Mulyani, memperkirakan angka kemiskinan meningkat 1,89 juta orang sampai 4,86 juta orang. Sementara jumlah pengangguran meningkat 2,92 juta orang sampai 5,23 juta orang.

Di sisi lain, menurut Bhima, pengumuman proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal II oleh Sri Mulyani sebelum data resmi BPS mengindikasikan buramnya pasar keuangan. Ia menilai langkah ini dilakukan untuk meredam kepanikan pelaku pasar keuangan yang bisa mengakibatkan capital outflow besar-besaran dan berdampak menggerus devisa sampai sektor perbankan.

Kondisi ini terlihat salah satunya dari investasi asing yang realisasinya sepanjang Januari-Maret 2020 menurut data BKPM anjlok 7% dengan nominal Rp 98 triliun. Sementara perbankan didera masalah yang terlihat dari peningkatan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Pada Mei lalu, NPL bank-bak BUMN secara konsolidasi naik menjadi 3%. BRI menjadi salah satu yang terimbas dan mengalami penurunan laba bersih dari Rp 8,19 triliun menjadi Rp 8,17 triliun.

Masalah lain di sektor perbankan, kata Bhima, bisa terlihat dari kasus Bank Bukopin yang kekurangan likuiditas. Ia pun menilai stimulus pemerintah melalui relaksasi kredit tak efektif. Menurutnya itu hanya menunda masalah, bukan menyelesaikan masalah karena belum tentu nasabah bisa membayar kreditnya di kemudian hari. 

“BI masih punya ruang 25 basis poin untuk menurunkan suku bunga acuan. Ini untuk menurunkan beban masyarakat mengambil kredit,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Rabu (17/6).

Halaman selanjutnya: Pelajaran dari Pemulihan Krisis 1998/1999