Faisal Basri: Ongkos Tak Menaikkan Harga BBM Lebih Mahal

Ongkos penundaan itu bisa langsung terlihat dari tingginya defisit transaksi berjalan dan gejolak nilai tukar rupiah
Nur Farida Ahniar
12 Agustus 2014, 19:06
SPBU KATADATA | Arief Kamaludin
SPBU KATADATA | Arief Kamaludin
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA ? Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai ongkos tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akan lebih besar jika dibandingkan menaikkan harga BBM. Ongkos penundaan itu bisa langsung terlihat dari tingginya defisit transaksi berjalan dan gejolak nilai tukar rupiah.
"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digorogoti subsidi yang menggelembung dan merusak nilai tukar rupiah," ujarnya di Jakarta, Selasa 12 Agustus 2014.

Faisal mengkritik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang tak tegas mengambil berbagai kebijakan pengendalian BBM. Ia mencontohkan wacana pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi, pemasangan Radio Frequency Identification (RFID) yang belum jelas kelanjutannya. Kebijakan terbaru, pembatasan lokasi dan waktu operasi penjualan solar bersubsidi.

Berbagai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru dan semakin menambah ketidakpastian. Faisal mencontohkan yang terjadi di Provinsi Jambi yang terjadi antre BBM karena sudah ada penetapan kuota. 
"Belum lagi ketidakpastian pasokan di daerah daerah. Dikalikan berapa tahun ketidakpastian ini, berapa biaya yang dikeluarkan," tutur Faisal.

Menurutnya jika pemerintah berani mengambil kebijakan menaikkan harga BBM pada Agustus ini sebesar Rp 1.500 saja akan terjadi inflasi sebesar 7 persen. Faisal meminta masyarakat miskin tidak digunakan sebagai alasan ketakutan pemerintah. Untuk mengatasi bertambahnya kemiskinan karena kenaikan harga BBM, pemerintah bisa melakukan transfer langsung bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti tak memiliki motor atau mendapat aliran listrik.

Faisal mencatat sepanjang 2013, impor BBM mencapai US$ 28 miliar. Sedangkan Januari-Juni, impor BBM tercatat US$ 13,3 miliar, atau impor terbesar dibanding komoditi lain seperti mesin dan mekanik.

Pengamat minyak dan gas dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies Kurtubi menambahkan pemerintah sudah terlalu banyak memiliki skenario dalam pengendalian BBM. Tetapi besarnya subsidi BBM tetap terjadi bertahun-tahun. 

"Saya berpendapat solusi pembatasan itu skenario kacau balau. Pengurangan subsidi dengan pembatasan bukanlah solusi. Lebih baik harga BBM dinaikkan saja," ujarnya.

Kurtubi menilai kebijakan pembatasan solar bersubsidi itu justru mengurangi ruang gerak aktivitas ekonomi. Skenario lain yang bisa digunakan dalam mengendalikan subsidi BBM yaitu program konversi ke bahan bakar gas (BBG). Namun permasalahannya yaitu kurangnya infrastruktur gas.

Reporter: Rikawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait