Opini

Strategi Membesarkan Pertamina

Pengesahan UndangUndang Migas No 22 pada 2001 membawa konsekuensi besar Kewenangan yang semula menumpuk di Pertamina kemudian dipisah dan disebar Di satu sisi ini bagus untuk mengurangi penumpukan kewenangan pada satu lembaga tapi di

KATADATA ? Pengesahan Undang-Undang Migas No 22 pada 2001 membawa konsekuensi besar. Kewenangan yang semula menumpuk di Pertamina kemudian dipisah dan disebar. Di satu sisi, ini bagus untuk mengurangi penumpukan kewenangan pada satu lembaga, tapi di sisi lain kita kehilangan sinergi yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan lebih besar, kepentingan nasional.

Tidak jarang terjadi, kehilangan sinergi antar instansi disertai dengan efek lain, seperti saling eker-ekeran antar satu instansi dengan lainnya. Ini menjadi tidak baik dan tidak sehat karena kepentingan lebih besar terganggu. Padahal, di sisi lain, tuntutan untuk membesarkan Pertamina sebagai National Oil Company juga tidak bisa diabaikan.

Lantas, bagaimana cara memperbesar Pertamina di tengah sinergi antar instansi yang belum cukup harmonis?

Yang pertama, menurut hemat saya, adalah menunjuk NOC untuk mengelola equity pemerintah di wilayah-wilayah kerja minyak dan gas bumi yang masa kontraknya telah habis. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka semua kontrak bagi hasil (PSC) yang telah habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada pemerintah.

Sebagaimana diketahui, wilayah kerja migas yang sudah habis masa kontraknya secara umum kandungan P1 (proven reserves) sudah habis, tetapi masih memiliki P2 (probable reserves) dan P3 (possible reserves). Dengan upaya-upaya tertentu P2 dan P3 ini bisa menjadi P1. Hanya memang kita harus memahami benar hakekat dari P2 dan P3, sebab banyak pihak yang menganggap itu sama saja dengan P1. Padahal, P2 dan P3  unsur spekulatifnya masih tinggi, berbeda dengan P1 yang sudah pasti.

Upaya pengelolaan lanjutan atas cadangan P2 dan P3 tadi sudah selayaknyalah bila juga ?melibatkan? pemerintah, katakanlah melalui semacam penyertaan modal atau equity pemerintah. Sekarang, siapa yang akan mengelola equity pemerintah tersebut? Tidak mungkin SKK Migas, karena bukan pelaku industri hulu. Tentu yang kita harapkan adalah NOC, karena milik pemerintah. Bahwa NOC ini akan mengajak pihak ketiga untuk bersama mengelola wilayah kerja tersebut, itu persoalan lain. Di sini saya tidak bicara masalah operatorship, karena bisa saja operator tetap IOC. Tetapi yang jelas, harus ada equity pemerintah yang dipercayakan kepada NOC, yakni Pertamina.

Yang kedua, masalah monetisasi produksi minyak dan gas bumi bagian negara. Di sini, barangkali perlu ada kebijakan bahwa Pertamina diwajibkan untuk membeli minyak mentah bagian negara itu dengan perbedaan harga. Memang tidak mudah menetapkan harga beli oleh Pertamina, kecuali ada kebijakan khusus dalam hal harga jual minyak bagian negara ini yang transparan.

Ketiga, ini masalah sensitif untuk diutarakan, tetapi bukan berarti tabu untuk diperbincangkan. Tujuan saya adalah untuk kebaikan bersama, mengurangi ketegangan antara SKK Migas dengan Pertamina, yang memang memiliki sudut pandang berbeda. Apalagi Pertamina kehilangan kemampuan untuk mencari profit maksimal setelah kehilangan fungsi yang dipindahkan ke BP Migas.

Masalah sensitif yang dimaksud adalah soal prinsip high risk and high return. Selama ini, Pertamina tidak diizinkan memasuki atau mengambil risiko besar, terutama  kegiatan eksplorasi yang memang berisiko besar. Kemungkinan besar gagal, bahkan peluang gagalnya 70 persen sehingga kewenangan Pertamina untuk berbisnis berisiko tinggi sangat dibatasi. Untuk mengurangi risiko, bisa saja Pertamina mengakuisisi lapangan yang sudah berproduksi, namun hasilnya kurang maksimal.

Ke depan, Pertamina bisa diberi peluang dan didukung memasuki area-area bisnis berisiko tinggi. Namun, jika Pertamina gagal menemukan cadangan migas saat melakukan pengeboran eksplorasi, janganlah lantas dianggap merugikan negara dan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap Pertamina.

Di sisi lain, tentunya Pertamina harus terus berbenah diri. Di manapun, suatu entitas yang tidak ada pesaingnya, cenderung masuk comfort zone, merasa mapan dan tidak mau capek. Karena itu, alangkah bijaksana jika dalam lingkungan Pertamina ditumbuhkan iklim atau kultur kerja yang harus selalu bergolak secara positif. Ini ibarat memasukkan ikan hiu kecil ke penangkaran ikan tuna agar ikan tuna itu bergerak terus dalam kandangnya. Kalau ikan tuna tangkaran tidak bergerak, maka cenderung berlemak dan harganya turun. Jadi, masukkan saja ikan hiu ke dalam sangkar, dan ikan tuna yang malas akan mati dimakan hiu. 

Dalam konteks Pertamina, barangkali masukkan saja pekerja ekspariat untuk mewarnai atau mengubah kultur perusahaan. Kalau tidak ia akan tetap merasa puas, merasa sudah tahu segalanya. Ini akan tidak sehat, terbukti begitu banyak wilayah kerja Pertamina yang tidak dikelola dengan maksimal. Itu karena memang karena Pertamina tidak diizinkan untuk memasuki wilayah bisnis yang berisiko tinggi dan karena kultur di internal Pertamina sendiri yang kurang fight.

Masalah ini harus terpecahkan, harus ada breakthrough untuk memutus rantai permasalahan. Saya lihat di Petronas masalah ini sudah terurai, bahkan kemudian Petronas menjadi perusahaan terbuka.

Contoh lainnya adalah PGN, yang sudah bertransformasi dengan baik dan lebih sehat ketika menjadi perusahaan terbuka. Walaupun kita juga mengeluh kepada PGN karena tidak mau mengambil bisnis rugi dari sisi korporat tetapi untung dari sisi government. Misalnya, PGN tidak bersedia melaksanakan anjuran pemerintah untuk masuk program gas kota karena berisiko tinggi meskipun itu program pemerintah. Jadi, harus dipikirkan bagaimana mencari win-win solution.

Keempat, barangkali ada baiknya bisnis Pertamina yang tidak menguntungkan atau non core business dilepaskan saja. Dan yang terakhir, namun tidak kalah penting, adalah ring fancing wilayah kerja Pertamina. Saat ini, wilayah kerja Pertamina dari Sabang sampai Merauke menjadi satu wilayah kerja. Ini tidak sehat untuk Pertamina sendiri, sebab tidak akan diketahui kinerja masing-masing unit wilayah kerja.

Karena itu, Pertamina perlu melakukan ring fancing sehingga pembukuan region Jawa misalnya, akan terpisah dengan Sumatera dan region-region lainnya. Bila perlu pembagian region bukan per pulau, tetapi diperkecil lagi hingga per lapangan. Dengan demikian akan diketahui mana region atau lapangan yang cost center dan mana yang profit center, mana yang eksplorasinya kencang dan mana yang kurang. 

Saya kira itu lima poin untuk membesarkan Pertamina. 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Opini dan Wawancara Terpopuler