Opini

Indonesia Tidak Lagi Kaya Minyak

Indonesia sekarang bukanlah Indonesia di era Soeharto Pada masa Orde Baru negara ini dikenal sebagai produsen dan eksportir utama minyak dunia Bahkan menurut data BP World Statistic 2012 pada saat mencapai puncak produksi pada 1977 s

KATADATA ? Indonesia sekarang, bukanlah Indonesia di era Soeharto. Pada masa Orde Baru, negara ini dikenal sebagai produsen dan eksportir utama minyak dunia. Bahkan, menurut data BP World Statistic 2012, pada saat mencapai puncak produksi pada 1977 sebesar 1,65 juta barel per hari, Indonesia masuk jajaran 11 produsen minyak terbesar di dunia. Indonesia pun menjadi anggota cukup berpengaruh di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Indonesia bergabung dengan OPEC, setelah dua tahun organisasi ini dibentuk oleh lima negara produsen minyak, yakni Iran, Irak, Arab Saudi, Kuwait dan Venezuela pada 1960.  

Selama 32 tahun pemerintahan Soeharto berkuasa, yakni antara 1966-1998, rata-rata produksi minyak mencapai 1,38 juta barel per hari. Saat itu, negara ini mengalami era bonansa minyak, bahkan sebagian besar pembangunan ekonomi nasional dibiayai dari minyak. Kontribusi migas terhadap pendapatan negara sangat signifikan, melebihi 50 persen, bahkan pada 1980-an sumbangan minyak pernah mencapai lebih dari 70 persen.

Dengan produksi yang melimpah, minyak menjadi sumber energi yang mudah didapat. Apalagi, pada masa itu, tingkat konsumsi minyak dalam negeri belum begitu besar. Sepanjang masa pemerintahan Soeharto, rata-rata konsumsi minyak hanya sekitar 469 ribu barel per hari. Jumlah ini hanya sepertiga atau sekitar 34 persen dari total produksi. Maka, pemerintah pun memberikan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar domestik.

Dari sisi cadangan minyak bumi, pada 1980-an, menurut data BP Statistical Review of World Energy 2012, Indonesia juga masuk jajaran 15 besar pemilik cadangan minyak di dunia dengan jumlah cadangan 11,6 miliar barel. Bersama China yang memiliki cadangan 13,4 miliar barel, saat itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara kaya minyak kedua di Asia Pasifik.

Namun, seperti diketahui minyak bumi bukanlah sumber energi yang bisa diperbarui. Suatu saat, jika terus menerus dikuras, sumber energi dari fosil ini bakal habis. Setidaknya, itu terlihat dari produksi minyak secara besar-besaran sepanjang masa Orde Baru membuat cadangan minyak terbukti Indonesia merosot tajam. Selama tiga dekade sejak 1980, cadangan minyak telah menurun 7,4 miliar barel menjadi tersisa 4 miliar barel pada 2011. Bahkan, penurunan cadangan minyak Indonesia tergolong paling tajam di Asia.

Saat ini, negara ini  bukanlah Indonesia yang dulu. Indonesia bukan lagi negara kaya minyak. Indonesia tidak seperti Venezuela, Arab Saudi atau Iran, yang memiliki cadangan minyak super kaya. Pada 2011, Venezuela mempunyai cadangan minyak terbukti 297 miliar barel, Arab Saudi 265 miliar barel dan Iran 151 miliar barel. Dengan cadangan sebesar itu, Arab Saudi mampu memproduksi 11,1 juta barel minyak per hari dan Iran 4,3 juta barel per hari.

Cadangan minyak Indonesia hanya 1,3 persen dari cadangan minyak Venezuela. Bahkan, setelah tiga dekade terakhir, posisi cadangan minyak Indonesia jauh merosot ke peringkat 28 di dunia. Pengeboran dan eksplorasi yang tidak lagi agresif malah membuat Indonesia tertinggal dari negara-negara Asia lainnya. Saat ini, cadangan terbukti minyak Indonesia kalah dibandingkan China dengan cadangan 14,8 miliar barel, Malaysia 5,9 miliar barel, India 5,8 miliar barel, bahkan Vietnam yang kini memiliki  cadangan 4,4 miliar barel.

Seiring dengan penurunan cadangan terbukti, produksi minyak Indonesia pun terus merosot. Setelah mencapai puncak produksi terbesar kedua, yakni sebesar 1,6 juta barel per hari pada 1995, produksi minyak bumi terus merosot hingga tinggal 861 ribu barel per hari. Padahal, temuan cadangan minyak baru sangat terbatas. Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, malah menyatakan cepat atau lambat, Indonesia harus mengucapkan selamat tinggal pada minyak bumi sebagai sumber energi.

Kondisi sebaliknya terjadi pada konsumsi minyak bumi. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi Indonesia. Pada 1980-an, konsumsi minyak dalam negeri masih 400 ribu barel per hari, namun memasuki tahun 2000, konsumsi sudah melonjak tiga kali lipat menjadi 1,2 juta barel minyak per hari. Saat ini, bahkan sudah melebihi 1,4 juta barel minyak per hari.

Lonjakan konsumsi yang tidak diimbangi dengan produksi minyak domestik, tak pelak membuat impor minyak dan BBM semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi, konsumsi BBM masih mendominasi kebutuhan energi nasional, dengan proporsi hampir 50 persen dari total pemenuhan kebutuhan energi. Tingginya impor BBM membuat negara ini bukan lagi sebagai net-oil importer country. Maka sejak 2008, Indonesia pun memutuskan keluar dari OPEC.

Di sisi lain, konsumsi dan impor BBM yang terus meningkat - bahkan menempatkan Indonesia dalam jajaran 14 konsumen minyak terbesar di dunia - membuat jumlah subsidi BBM dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bayangkan, bila pada 2006, menurut data Kementerian Keuangan, jumlah subsidi BBM masih Rp 64 triliun, namun pada 2012, sebanyak Rp 212 triliun uang dibakar untuk membiayai subsidi BBM. Tahun ini, subsidi minyak dan gas dianggarkan Rp 193,8 triliun.

Subsidi BBM Indonesia tergolong besar di dunia. Bahkan, proporsi anggaran yang dialokasikan untuk subsidi BBM tidak jauh berbeda dengan negara-negara super kaya minyak. Itu terlihat dari laporan studi Dana Moneter Internasional (IMF) yang berjudul "Energy Subsidy Reform: Lesson and Implications" dan  dirilis pada 18 Januari 2013.  

Hasil studi IMF menyebutkan tiga negara paling kaya minyak di dunia, yakni Venezuela, Arab Saudi dan Iran, pada 2011 menganggarkan dana subsidi BBM cukup besar bagi rakyatnya. Arab Saudi mengalokasikan 14 persen dari penerimaan negara, Venezuela 15,8 persen dan Iran 16,9 persen. Ironisnya, dana subsidi yang dianggarkan pemerintah Indonesia hampir sama dengan negara-negara petrodolar tersebut. Menurut studi tersebut, sebesar 14 persen dari total penerimaan negara Indonesia digunakan untuk subsidi BBM.

Berkaca pada data-data tersebut, patut dipertanyakan, apakah pantas jika Indonesia mengikuti negara-negara kaya minyak dengan mengalokasikan subsidi BBM yang menyedot anggaran sedemikian besar.  Bahkan, pada tahun ini, nilainya hampir sama dengan anggaran infrastruktur sebesar Rp 201 triliun. Dana itu akan digunakan untuk membangun bandar udara dan pelabuhan baru, jalur kereta api baru , jalan lintas Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, irigasi, pemukiman dan lainnya.

Agar ketergantungan pada subsidi BBM tidak semakin membesar, maka sudah selayaknya harga BBM dinaikkan. Toh, kendati harga premium dinaikkan Rp 2000, tidak berarti subsidinya hilang. Namun, APBN tetap memikul beban subsidi BBM cukup besar.

Artikel ini sudah dimuat di kolom Opini, Harian Republika, edisi 15 Juni 2013

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Opini dan Wawancara Terpopuler