Panama Papers dan Ketidakadilan Sistem Pajak

Sri Mulyani Indrawati
Oleh Sri Mulyani Indrawati
18 April 2016, 12:48
No image
Ilustrator: Betaria Sarulina

Skandal "Panama Papers" tidak hanya mengingatkan kita tentang praktik penyembunyian kekayaan dan upaya menghindari pembayaran pajak di luar kelaziman, yang banyak ditemui dalam banyak kasus ilegal. Tapi kebocoran data-data memalukan itu memperlihatkan hal lain: kepercayaan publik dilanggar ketika perusahaan, orang kaya dan orang kuat dapat menyembunyikan uang mereka tanpa melanggar hukum.

Jika pelanggaran tersebut dibiarkan hingga kasusnya tak terselesaikan, mereka yang tidak cukup kaya untuk menyembunyikan uangnya bakal enggan membayar dan berkontribusi pada kontrak sosial berwujud pembayaran pajak ---yang dipertukarkan untuk memperoleh layanan berkualitas dari negara.

Advertisement

Sebagai Menteri Keuangan di negara asal saya Indonesia, saya melihat langsung bagaimana sistem pajak yang lemah telah mengikis kepercayaan publik. Namun, di sisi lain menumbuhkan kapitalisme kroni: munculnya pasar gelap bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi, nepotimisme mendapatkan pekerjaan, dan praktik suap di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Penghindaran pajak oleh kaum elite adalah sebuah praktik umum sehingga negara tidak bisa memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan memerangi kemiskinan.

Memperkenalkan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam sistem yang rusak tersebut lebih sulit dan menghadapi perlawanan dari pihak oposisi politik. Kami berusaha memperbaiki hal-hal teknis yang mendasar, seperti audit yang lebih baik, penguatan pengendalian internal, dan sistem teknologi informasi (TI) baru untuk meminimalkan interaksi pribadi dan peluang menerima suap. Kami juga menciptakan insentif bagi PNS untuk meningkatkan semangat dan kedisiplinan mereka.

Indonesia adalah salah satu contoh bagaimana sebuah kontrak sosial yang rusak telah menghambat pembangunan. Memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan layanan dan pengembangan pajak sebenarnya merupakan tantangan global di banyak negara, yang basis pajaknya kurang baik. Sekitar 50 persen dari negara-negara berkembang, cuma bisa mendapatkan kontribusi penerimaan pajak sekitar 15 persen dari produk domestik bruto (PDB) mereka. Mayoritas negara tersebut masih sangat tergantung pada penerimaan sumber daya alam. Bandingkan dengan negara-negara maju, yang kontribusi pajaknya mencapai 34 persen dari PDB.

Lima tahun setelah memulai reformasi pajak yang kami jalankan, jumlah wajib pajak di Indonesia meningkat dari 4,35 juta menjadi hampir 16 juta wajib pajak. Penerimaan pajak tumbuh sekitar 20 persen setiap tahun. Dengan pendapatan pajak yang didukung anggaran negara, kami bisa menurunkan utang dan meningkatkan kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan penting, seperti jalan, air bersih, dan layanan kesehatan. Hal itu membantu pencapaian ekonomi yang kuat, tapi juga diikuti dengan membangun kepercayaan sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.

Dampak dari Panama Papers bisa menginspirasi sistem pajak internasional yang lebih kuat dan adil berdasarkan sistem pajak, lembaga yang baik, dan berintegritas. Ada upaya G20 dan forum internasional lainnya untuk mendorong reformasi pajak yang solid dan mempromosikan kerjasama internasional yang mengikat. Sekarang inilah mungkin saat yang tepat untuk mengubah kata-kata menjadi tindakan.

Halaman:
Sri Mulyani Indrawati
Sri Mulyani Indrawati
Direktur Pelaksana Bank Dunia
Editor: Yura Syahrul

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement