Opini

Waspadai Potensi Tiga Penyimpangan Pembelian Saham Freeport

Jangan sampai Budi Gunadi Sadikin kelak dijadikan tersangka oleh aparat hukum seperti yang menimpa Karen Agustiawan.

Fahmy Radhi

Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM, Mantan Anggota Reformasi Tata Kelola Migas

Tarik Ulur Saham Freeport
Ilustrator: Betaria Sarulina

Setelah hampir sembilan tahun, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina (persero) Karen Galaila Agustiawan sebagai tersangka. Status hukum itu terkait dugaan korupsi dalam keputusan investasi non-rutin untuk pembelian participating interest (PI) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia, berdasarkan agreement for sale and purchase-BMG Project pada 27 Mei 2009.

Menurut Kejaksaan Agung, ada dugaan penyimpangan dalam keputusan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi, tanpa ada studi kelayakan berupa kajian secara lengkap final due diligence dan tanpa persetujuan Dewan Komisaris Pertamina. Dampaknya, investasi untuk capital expenditure sebesar US$ 31.492.851 dan operational expenditure US$ 26.808.244 tidak memberikan manfaat dalam penambahan cadangan dan produksi minyak nasional, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar  Rp 568 miliar.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Baru-baru ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menugaskan PT Inalum, induk usaha (holding) BUMN tambang, untuk mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia melalui pembelian 40 persen PI milik Rio Tinto. Menteri BUMN harus mewaspadai beberapa potensi penyimpangan dalam pembelian saham Rio Tinto ini.

Pertama, penyimpangan dalam penyusunan final due diligence berupa rekayasa terhadap tingkat kelayakan keputusan pembelian 40 persen PI. Bisa jadi yang mestinya tidak layak tetapi direkayasa sedemikian rupa sehingga dibuat seolah-olah menjadi layak. (Baca juga: Beli Hak Kelola Rio Tinto di Freeport, Inalum Siapkan Opsi Obligasi).

Kedua, penyimpangan dalam penetapan harga penjualan 40 persen PI, yang cenderung over value alias kemahalan. Selain menggunakan metode penetapan harga pasar yang wajar, penetapan harga 40 persen PI juga harus memperhitungkan potensi biaya dan utang yang masih harus dibayarkan oleh Freeport setelah pembelian 40 persen PI.

Potensi biaya dan utang itu termasuk kewajiban Freeport untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 185 triliun akibat kerusakan ekosistim yang dilakukan oleh Freeport, berdasarkan temua BPK. Selain itu, perlu diperhitungkan kewajiban Freeport untuk melunasi utang tunggakan pajak kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebesar Rp 3,5 triliun, berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak. Tanpa memperhitrungkan biaya dan utang Freeport tersebut, penetapan harga 40 persen PI pasti akan kemahalan, yang berpotensi merugikan negara.

(Baca pula: Lewati Tenggat, BPK Minta Freeport Selesaikan Isu Limbah).

Ketiga, penyimpangan dalam konversi 40 persen PI menjadi saham Freeport. Dalam perjanjian antara Freeport dan Rio Tinto, ada dua alternatif opsi. Rio Tinto akan mendapatkan opsi untuk mengkonversi 40 persen PI menjadi saham pada 2022, atau Rio Tinto tetap memegang 40 persen PI, tanpa dikonversi menjadi saham, dengan mendapatkan  hasil produksi tanpa ada batasan level ditetapkan.

Kalau ternyata 40 persen PI Rio Rinto yang dibeli Inalum ternyata tidak dapat dikonversi menjadi saham, pembelian PI itu merupakan keputusan blunder yang mengarah pada penyimpangan terhadap tujuan pembelian 40 persen PI. Dampaknya, harapan bangsa ini untuk menguasai mayoritas 51 persen saham Freeport akan sirna selamanya.

(Lihat juga: Inalum: Harga Saham Freeport Tak Jauh dari Taksiran Deutsche Bank).

Dengan mewaspadai ketiga potensi penyimpangan tersebut, penyimpangan dalam pembelian PI ROC Oil Company Ltd Australia.BMG oleh Pertamina diharapkan tidak terulang kembali pada pembelian 40 persen PI Rio Tinto dalam divestasi 51 persen saham Freeport. Jangan sampai Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin, kelak dijadikan tersangka oleh aparat hukum, seperti yang menimpa mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan terkait dugaan korupsi pembelian PI ROC Oil Company Ltd Australia.