Pemerintah Harus Mengakui Industri Migas sedang Krisis

Image title
Oleh Tim Redaksi
3 Mei 2018, 22:50
Subroto
Ilustrator: Betaria Sarulina | Katadata

Kehadiran perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan acara tahunan para pelaku industri minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia, Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition ke-42 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (2/5), menuai respons positif. Tokoh senior industri migas, Subroto, menyatakan, momen tersebut menunjukkan dukungan Presiden terhadap perkembangan industri migas di dalam negeri.

“Presiden hadir karena peduli dengan masalah di industri migas. Beliau hadir untuk memberikan semangat,” kata Subroto dalam wawancara khusus dengan Desi Djayanti dari Katadata.co.id, di sela-sela acara IPA di Jakarta, Rabu (2/5).

Advertisement

Dalam usia 95 tahun, mantan Menteri Pertambangan dan Energi serta Sekretaris Jenderal OPEC ini masih jernih menguraikan pandangannya mengenai perkembangan dan masalah-masalah yang tengah dihadapi industri migas Indonesia. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Anda melihat kehadiran pertama kali Presiden Jokowi di IPA Convex tahun ini?

Life, hidup itu ada up and down. Pada waktu yang lalu industri migas tinggi. Zaman dulu kita bisa memproduksi 1,5 juta barel per hari (bph) minyak. Tetapi sekarang 2018, kemampuan produksi kita kurang dari 1 juta bph. There is a kind up and down. Kita sekarang dalam titik down. Bapak Presiden hadir (di acara IPA Convex), itu karena Presiden aware there is a problem di dalam industri migas.

Beliau hadir untuk memberikan semangat kepada industri. Karena apa? Karena, pertama, Indonesia itu potensial, masih bisa menjadi negara yang berproduksi minyak. Potensi masih ada, diakui dunia. Nah, sekarang ini semangat untuk menimbulkan kembali. Terima kasih Bapak Presiden untuk mau datang. Ini adalah titik balik (industri hulu migas), dari turun mau naik lagi.

Seperti apa kondisi industri hulu migas di Indonesia saat ini?

Saya kira Presiden (perlu) mengetahui mengapa produksi turun, karena tidak ada investasi di sektor hulu. Presiden tadi menjelaskan, investor (datang) ke sini terkadang capek melihat macam-macam peraturan. Jadi, jangan sampai bertele-tele. Nah, itu pesan (Presiden) yang penting sekali. Nyatanya masalah minyak itu tidak hanya urusan dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), tapi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu sangat involved. Itu makanya Bapak Presiden “get rid all of the regulationyang menghambat. Pesan itu penting sekali.

Apa saja regulasi yang menghambat?

Izin-izin dari kementerian ini, itu, pemerintah dalam negeri, pemerintah daerah, itu yang bertele-tele. Sekarang keputusannya, Presiden katakana, “one roof decision”. Itu yang pertama. Kedua,  ”to get rid. Barangkali kita perlu mengakui peraturan kita itu terlalu berubah-ubah. Investor punya duit, dia itu perlu melihat, ada Indonesia, ada Vietnam, ada Thailand, ada Malaysia. Duit saya itu memberi return kapan dan dimana yang paling tinggi. Jadi di dalam industri minyak itu, competitiveness itu sangat berat. Kita itu kalah di kompetisi itu.

Halaman:
Editor: Yura Syahrul
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement