Wujudkan Birokrasi Bebas Korupsi, Dirjen BC Canangkan Zona Integritas
Jakarta – Dalam rangka mewujudkan birokrasi bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan sebagai upaya penguatan reformasi organisasi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mendeklarasikan pencanangan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Deklarasi dilaksanakan via daring dari Kantor Pusat Bea Cukai, pada hari Rabu (7/10/2020).
Program peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja Pemerintah merupakan program nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN RB) sesuai dengan Permenpan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Deklarasi pencanangan ZI tersebut disaksikan oleh para petinggi dari berbagai instansi d iantaranya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN RB), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dan juga instansi Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta para pegawai Bea Cukai seluruh Indonesia.
Dalam pemaparannya, Heru menjelaskan pencanangan dilatarbelakangi oleh salah satu Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC), yaitu penguatan integritas dan budaya organisasi dalam rangka mewujudkan unit kerja yang akuntabel, berkinerja tinggi, dan bersih dari KKN.
Menurut dia, pembangunan ZI menuju WBK merupakan miniatur pembangunan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat unit kerja.
“Pencanangan ini diharapkan mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, budaya berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik,” ujar Heru.
Heru mengungkapkan bahwa pencanangan ZI-WBK di Kantor Pusat Bea Cukai merupakan perwujudan sebagai role model kepada unit vertikal Bea Cukai maupun unit pemerintahan lainnya. Untuk capaian Bea Cukai sendiri, terdapat 37 kantor telah berstatus WBK, satu kantor berstatus WBBM, dan akan disusul oleh 100 kantor lainnya yang sedang diusulkan secara bertahap.
“Program ini merupakan bentuk dukungan penuh kepada program nasional oleh KemenPAN RB dan juga memenuhi harapan Menteri Keuangan agar semua unit dapat menerapkan aspek-aspek dalam WBK ke pelaksanaan tugas sehari-hari,” kata Heru.
