Dorong Pembangunan KIHT, Bea Cukai Mataram Bantu Pengusaha Tembakau

Bea Cukai Mataram melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Sosialisasi Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)
Image title
Oleh Tim Publikasi Katadata - Tim Publikasi Katadata
19 Oktober 2020, 17:15
Ditjen Bea dan Cukai
Katadata

Mataram— Bea Cukai Mataram melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Sosialisasi Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Kegiatan itu diikuti oleh stakeholder terkait, di antaranya pengusaha pabrik tembakau dan pemerintah daerah yang telah menjalankan program pembangunan KIHT, serta pengusaha HT dan instansi terkait di Lombok.

KIHT merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Kawasan ini juga dilengkapi fasilitas penunjang industri hasil tembakau yang disediakan, dikembangkan, dan dikelola oleh pengusaha kawasan industri hasil tembakau.

Kegiatan dihadiri secara langsung Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Putu Alit Sudarsono di Aula Kantor Bea Cukai Mataram dan via daring, pada Kamis (15/10).

Alit menjelaskan salah satu tujuan KIHT meningkatkan pelayanan, pembinaan industri, dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran hasil tembakau dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Menurut Alit, tembakau yang dihasilkan di Lombok kurang lebih 44.493 ton pada 2019.  Tembakau yang diserap oleh pengusaha hanya sekitar 3 persen dari jumlah produksi, 55 persen diserap oleh mitra, dan selebihnya belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu dibuthkan upaya untuk mengoptimalisasi potensi ini, salah satunya dengan membangun KIHT.

"Mimpi kami bersama ke depan tembakau dapat menjadi ikon dari Pulau Lombok selain dari ikon-ikon yang sudah ada seperti mutiara dan tiga gili,” kata Alit. Diharapkan  di masa mendatang tembakau Lombok menjadi tuan di rumahnya sendiri. “Kemudian hasil dari KIHT ini akan diakui oleh dunia, wisatawan baik lokal maupun mancanegara, dan dapat bersaing di pasar global," ujar Alit.

Alit berharap dengan terselenggaranya FGD sekaligus sosialisasi KIHT ini diharapkan agar semua pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama dan sinergi untuk mewujudkan KIHT Lombok, sehingga memberi manfaat bagi Pemerintah maupun masyarakat di pulau Lombok.

Program pembangunan kawasan industri di Lombok ini juga didukung penuh oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, NTB & NTT, Hendra Prasmono, karena selain dapat menciptakan lapangan kerja, juga dapat mempermudah pengawasan.

"Dari aspek legal, KIHT diupayakan mendorong pengusaha-pengusaha yang belum memiliki legalitas agar bergabung dan dapat menjalankan usaha yang sah," kata Hendra.

Hendra menyampaikan bahwa pembangunan KIHT sangat sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dikarenakan KIHT itu untuk mendukung Usaha Mikro dan Kecil (UKM) yang merupakan jenis usaha terbesar di Indonesia, sehingga nantinya dapat memdorong tumbuhnya perekonomian, yang dimulai dari daerah sampai nantinya akan membantu perekonomian nasional.

Video Pilihan

Artikel Terkait