Tidak Ada yang Tertinggal dalam Andil Pembangunan Berkelanjutan
Pandemi Covid-19 telah memperlambat pertumbuhan ekonomi global, termasuk juga Indonesia. Pada kuartal III-2020 pertumbuhan ekonomi nasional minus 3,49 persen. Sebelumnya pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi juga sudah terkontraksi 5,2 persen. Hal ini berarti Indonesia sudah masuk ke dalam resesi karena dua kuartal berturut-turut perekonomian bertumbuh negatif.
Perekonomian yang terdampak pandemi ini semakin menunjukkan mendesaknya penataan ulang pembangunan. Model pembangunan berkelanjutan (sustainable) diyakini merupakan solusi yang tepat agar Indonesia bisa bertahan. Terlebih lagi Indonesia pun sudah ikut mengesahkan rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan melalui Sustainable Development Goals (SDG’s) yang berisi 17 tujuan dan 169 target.
Plt Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Amalia Adininggar Widyasanti berpendapat negara harus segera mengatur ulang dalam skala besar (great reset) pembangunan Indonesia.
Ke depan, kata dia, bangsa Indonesia harus menekankan ekonomi inklusif dengan menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip agenda tujuan SDG’s. “Ini akan berjalan baik jika ada sinergitas yang kuat antara seluruh pihak,” katanya saat berbicara dalam “Sustainability Day yang diselenggarakan secara daring oleh Unilever Indonesia dengan Katadata Indonesia bertajuk “Kontribusi Lintas Sektor Wujudkan Masa Depan Indonesia yang Berkelanjutan”, Senin (23/11).
Pemerintah melalui Bappenas juga sudah menuangkannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai program turunan, Program Pertumbuhan Hijau hadir untuk memperkuat komitmen Indonesia terhadap SDGs.
Melalui program ini, pemerintah berfokus pada ekonomi sirkular dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari hulu hingga hilir. Lalu yang terpenting, penguatan kemitraan pun terjadi. Adapun sektor bisnis, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mitra pembangunan nasional dan internasional, juga pemerintah daerah menjadi aktor penting lainnya dalam program ini. “Oleh karenanya, kolaborasi menjadi poin kunci untuk mewujudkannya,” ujar Amalia.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Shinta W. Kamdani juga meyakini pandemi justru menjadi momentum besar (wake up call) untuk mewujudkan kolaborasi dalam pembangunan berkelanjutan.
Modal pendanaan yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan perhitungan Bappenas, dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan SDGs mencapai Rp10 ribu triliun. “Jadi kalau cuma bertumpu pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tidak mungkin,” kata Shinta.
Dengan demikian, swasta menjadi sangat penting perannya. Selain masalah pembiayaan, sisi tata kelola juga menjadi faktor penting. Terdapat tiga aspek untuk mendukung keberlanjutan. Pertama, rantai pasok (supply chain) yang mengimplementasi produk berkelanjutan.
Kedua, manajemen yang berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan SDGs, memberdayakan pegawai dengan aspek kesetaraan, dan memberi pelatihan akan pemahaman SDGs. Ketiga, ekositem yang mendukung SDGs dan mempromosikan praktik terbaik (best practice).
Aksi Nyata Berbagai Aktor Jadi Aspek Penting
Direktur PT Unilever Indonesia Ira Noviarti menyatakan seiring dengan berkembangan waktu masalah yang dihadapi dunia semakin pelik dan beragam. Tak hanya pada kebersihan dan kesehatan, tapi juga ketimpangan, kesejahteraan, ketimpangan sosial, dan lingkungan.
“Oleh karena itu, tujuan Unilever bertransformasi menjadi membuat kehidupan berkelanjutan sebagai sebuah hal yang terintegrasi dalam kehidupan kita,” katanya. Komitmen ini tertuang dalam Unilever Sustainable Living Plan yang sudah berjalan sejak 10 tahun silam.
