Keringanan Kepabean untuk Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi
Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama 10 bulan sejak kasus pertama ditemukan di Indonesia pada awal Maret 2020 lalu. Namun jumlah orang yang terinfeksi virus ini kian meningkat, dengan catatan kasus mencapai 765.350 kejadian dan kasus aktif mencapai 110.679 per 4 Januari 2021.
Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi dirasakan berbagai lini, khususnya bagi kesehatan dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, Indonesia tengah berhadapan dengan ancaman resesi ekonomi lantaran pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2020 minus 3,49 persen year on year (YoY), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pemerintah meminimalisir dampak buruk Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adaptasi dilakukan pemerintah melalui serangkaian kebijakan. Salah satunya melalui keringanan bea masuk dan pajak impor. Untuk mengurangi beban industri terdampak pandemi, Direktorat Jendral (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memberi berbagai insentif pembebasan pajak.
“Total realisasi fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor pada 2020 mencapai Rp2,88 triliun rupiah,” ungkap Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam Kaleidoskop Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2020.
Adapun keringanan yang diberikan di antaranya fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM). Sementara 33 sektor industri menerima fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
Di sektor perdagangan internasional, pemerintah juga memberikan relaksasi penyerahan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi 10 negara ASEAN. Jumlah SKA Ekspor di tahun ini sebesar 269.046 dan SKA Impor sebesar 252.340 dengan proses yang dilakukan secara daring.
