Upaya BUMN dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca
Kesepakatan Paris 2015 yang ditandatangani hampir 200 negara sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) setengahnya sebelum 2030 dan mencapai 'nol bersih' pada 2050 untuk membatasi pemanasan global 1,5 °C.
Indonesia mempunyai target untuk mengurangi emisi ini sebesar 29 persen dari baseline pada 2030. Komitmen ini merupakan kontribusi Indonesia terhadap kesepakatan dunia untuk mengendalikan pemanasan global tidak lebih dari dua derajat celcius.
Upaya menekan efek GRK atau gas rumah kaca juga dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan menargetkan Indonesia menjadi produsen energi hijau, bukan hanya pengguna green energy.
Menurut Erick, prinsip program dekarbonisasi BUMN bertujuan mendukung penurunan gas rumah kaca nasional. Hal itu meliputi, pertama, Program Reduce Emission Initiatives. Kedua, Program Build Adjacent Business Initiatives. Adapun ketiga, Program Explore "Step-out" Opportunities Initiatives.
“Inilah yang disebut kita merdeka berdaulat atas energi dan sumber daya alam Indonesia dan itu peluang yang harus dimaksimalkan,” kata Erick beberapa waktu lalu.
Erick mengatakan, sebagai Menteri terus mendorong seluruh BUMN memiliki peta jalan yang terukur menuju zero emission pada 2060. Dengan cara itu di masa depan Indonesia akan menggunakan 100 persen energi ramah lingkungan.
Di antara target green energy dalam program Reduce-Emission-Initiatives adalah dengan co-firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Program ini mencampurkan bahan bakar batu bara dengan biomassa di sekitar pembangkit seperti sekam pagi, limbah sawit, sampah dan serbuk gergaji.
Sejauh ini, PLN telah melaksanakan ujicoba co-firing pada 26 PLTU dengan porsi biomassa sebesar 1 – 5 persen. Pada 2024, diperkirakan kapasitas total co-firing pada PLTU PLN mencapai 18 GW. Nantinya, pencampuran bahan bakar ini akan dilakukan di seluruh 52 PLTU.
Untuk mencapai target netral karbon pada 2060, PLN mulai menggantikan PLTU dan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 1,1 Giga Watt (GW) pada 2025.
"Kami bangun time line, yakni 2025-2030 sudah haramkan PLTU baru, bahkan diharapkan di 2025 ada replacement (penggantian) PLTU dan PLTMG dengan pembangkit listrik EBT," kata Wakil Dirut PLN Darmawan Prasodjo saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI (27/05/2021).
Upaya lainnya dengan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) atau PLTU ke Energi Baru Terbarukan (EBT).
PLN secara bertahap sampai 2026 akan mengkonversi PLTD berkapasitas 588 megawatt dengan pembangkit listrik tenaga surya dan sumber daya alam yang menjadi unggulan di daerah bersangkutan.
Selain itu, PLN bekerja sama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) mengubah sejumlah PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU). Program gasifikasi ini menyasar daerah terpencil.
PLN juga mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya seperti PLTS terapung di Cirata, Jawa Barat, yang bisa menghasilkan 145 MW listrik.
Selain itu, PLN juga sedang mengembangkan PLTS Atap, yang dipasang di atap bangunan pelanggan dengan target mencapai 3,5 Giga Watt pada 2025.
Build Adjacent Businesses Initiatives
Langkah kedua menghasilkan energi hijau adalah dengan program Build Adjacent Businesses Initiatives, yakni pengembangan geothermal atau pembangkit listrik panas bumi (PLTB) dan pengembangan baterai kendaraan listrik terintegrasi, termasuk stasiun pengisi daya kendaraan listrik EV2.
