Erick Thohir Dorong BUMN Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
Pemerintah Indonesia sesuai Kesepakatan Paris 2015 bertekad mengurangi emisi gas rumah kaca setengahnya sebelum tahun 2030 dan mencapai zero emission pada 2060 untuk membatasi peningkatan pemanasan global 1,5 °C.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendukung program pemerintah ini di antaranya dengan mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang potensinya melimpah di Tanah Air.
Langkah awal dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir dengan membentuk Tim Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Surya pada 27 Juli 2020. Tim yang dipimpin langsung oleh Erick ini melibatkan tiga BUMN, yakni PLN, Pertamina, dan LEN Industri.
Menurut Ketua Tim Kerja yang juga Direktur Operasi I PT Len Industri, Linus Andor M. Sijabat, BUMN bisa menjadi inisiator atau pelopor sekaligus untuk mengejar target energi bauran 2025.
“BUMN bisa menjadi role model implementasi green energy di Indonesia dan membantu pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujar Linus saat peluncuran Tim Kerja ini, Agustus 2020.
Pengembangan listrik tenaga surya menjadi salah satu prioritas BUMN dalam mengejar energi bauran karena Indonesia yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa dengan iradiasi energi matahari rata-rata 4,80 kWh/m2/ hari menghasilkan potensi 207,8 Guga Watt.
Ironisnya, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sampai 2020, pemanfaatannya dalam bentuk PLTS masih di bawah 200 Mega Watt. Ini artinya belum sampai 0,1 persen dari potensi.
Padahal, instalasi PLTS relatif lebih sederhana dibandingkan dengan energi baru terbarukan lainnya. “Instalasi PLTS dapat dilakukan dengan mudah di berbagai lokasi,” kata Linus.
Pemasangan PLTS dengan berbagai ukuran serta kapasitas menjadi daya tarik tersendiri jika dibandingkan dengan jenis pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) lainnya, kata dia.
Pilihan terhadap PLTS juga karena BUMN memiliki kemampuan dan sudah dipercaya dunia.
Ini terbukti ditunjuknya konsorsium tiga BUMN membangun PLTS dengan kapasitas 200 Mega Watt di Kinshasa, Republik Demokratik Kongo, Afrika, dengan nilai US$ 175 juta atau setara dengan Rp 2,59 triliun. Tiga BUMN tersebut adalah PT Len Industri, PT Barata Indonesia, serta serta PT INKA.
Sejumlah langkah dilakukan Tim Kerja, di antaranya mendorong BUMN membangun PLTS di lingkungannya. Misalnya, Jasa Marga memanfaatkan energi surya untuk penerangan di jalan tol atau Pertamina menggunakannya di SPBU.
Di lingkungan BUMN sendiri, jika semua perusahaan BUMN memanfaatkan PLTS, potensinya diperkirakan sebesar 1,4 Giga Watt dengan biaya investasi kurang lebih Rp15 triliun.
“Pemanfaatannya bisa diterapkan di jalan tol, bandara, SPBU, stasiun, pertambangan, pabrik, kantor, perkebunan, tambang dan sebagainya,” kata Linus.
