Menteri BUMN: Kebutuhan Domestik Tinggi, EBT Tak Diekspor
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan Pemerintah tidak akan mengekspor energi baru terbarukan (EBT) ke luar negeri karena mengutamakan kebutuhan domestik.
Hal ini karena kebutuhan dalam negeri terhadap energi bersih masih sangat besar, apalagi Pemerintah harus mengejar target 23 persen energi bersih pada 2025. Kini bauran listrik dari energi bersih secara nasional baru 11,7 persen.
"Kita sebagai negara yang mandiri harus memprioritaskan kebutuhan dalam negeri daripada kebutuhan negara lain. Tapi, bukan berarti kita antiasing. " ujar Erick sebagaimana dikutip Antara, Jumat (3/6/2022).
Pemerintah tetap mempersilakan perusahaan-perusahaan asing untuk masuk dan membangun proyek EBT, yang hasilnya nanti tidak untuk disalurkan ke luar negeri.
Beberapa perusahaan pelat merah, seperti PLN dan Pertamina, telah menjalin kontrak kerja sama dengan perusahaan asing untuk memproduksi EBT.
Pemerintah semakin aktif mendorong pembangunan dan pengembangan green industry di dalam negeri. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sejalan dengan program Making Indonesia 4.0.
Setiap pembangunan harus bisa menjaga fungsi ekologis seperti ketersediaan air, kualitas tanah dan udara yang baik serta akses terhadap sumber energi terbarukan.
Pada Februari 2022, kesepahaman sudah diteken menandai kolaborasi tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina (Persero) menyalurkan listrik berbasiskan energi terbarukan ke pabrik pupuk milik PT Pupuk Indonesia Tbk.
Ketiga BUMN itu bekerja sama dalam mewujudkan Green Industry Cluster melalui penyediaan energi baru terbarukan dalam pengembangan green hydrogen dan green ammonia.
Sebagai bagian dari pemenuhan Paris Agreement dan COP26, Indonesia berkomitmen mencapai Net Zero Emission pada 2060 serta mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis National Determined Contribution (NDC) hingga 29 persen pada 2030.
(Tim Riset Katadata)
