Rencana Belum Matang, Menkeu Belum Hitung Anggaran Pindah Ibu Kota

Image title
30 April 2019, 14:12
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019). Menkeu melaporkan realisasi APBN 2019 hingga Januari 2019 tercatat defisit Rp 45,8 triliun atau 15,5
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (20/2/2019). Menkeu melaporkan realisasi APBN 2019 hingga Januari 2019 tercatat defisit Rp 45,8 triliun atau 15,5 persen terhadap PDB.

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta butuh dana yang tak sedikit. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan, butuh dana Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun untuk mewujudkan rencana itu. Namun, Kementerian Keuangan belum mulai merancang anggarannya.

Kementerian Keuangan menilai wacana itu masih terlalu dini untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih menunggu kajian dari Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum membuat estimasi anggaran.

Advertisement

Salah satunya, dengan mempelajari pengalaman negara-negara lain yang pernah melakukan pemindahan ibu kota negara. "Kalau perencanaan itu matang, berarti estimasi dari anggarannya akan jauh lebih akurat. Baru kami pikirkan bagaimana teknis untuk pembiayaannya," kata Sri Mulyani ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (30/4).

Sri Mulyani tak ingin Kementerian Keuangan membuat berbagai macam analisa tentang pemindahan ibu kota, sedangkan perencanaannya masih belum dilakukan secara detail dan matang.

(Baca: Rencana Pindah Ibu Kota, Jusuf Kalla Impikan Jakarta Seperti New York)

Menurutnya, saat ini Kementerian Keuangan sudah mulai merancang APBN 2020. "Sementara untuk proyek APBN 2020, memang secara siklus APBN harus sudah kami siapkan. Tentu pada Mei nanti, kami sudah mulai akan membahas awal dengan dewan," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan wacana pemindahan ibu kota negara dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). Rapat dihadiri beberapa menteri, aparat pertahanan keamanan, serta pimpinan daerah.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyiapkan dua opsi pemindahan penduduk. Pertama, ada 1,5 juta penduduk yang bakal pindah seiring dengan perpindahan ibu kota negara.

Halaman:
Reporter: Ihya Ulum Aldin
Editor: Pingit Aria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement