Masalah Lingkungan Hidup Masih Jadi Isu Pinggiran dalam Pemilu

Dimas Jarot Bayu
21 Maret 2019, 13:34
Simulasi Pemilu 2019
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Pekerja lepas melipat surat suara di gudang Komisi Pemilihan Umum, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/3). Pagu anggaran yang disiapkan KPU adalah Rp948,1 miliar Nilai kontrak untuk produksi kotak suara KPU mengeluarkan Rp284,1 miliar sehingga, penghematan anggaran mencapai Rp663,9 miliar atau sekitar 70,03 persen.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai isu lingkungan hidup hingga saat ini masih menjadi isu pinggiran dalam Pemilu 2019. Meski sudah ada debat bertemakan lingkungan hidup, isu tersebut hanya dibahas di permukaan.

Koordinator Desk Politik Walhi Khalisah Khalid mengatakan, isu lingkungan hidup masih belum dibahas secara komprehensif oleh para peserta Pemilu 2019. Padahal, Walhi menilai isu tersebut cukup penting karena berkaitan dengan berbagai sektor lainnya.

Apalagi, bencana ekologis masih kerap terjadi di Indonesia. Isu lingkungan hidup perlu dibahas agar ada solusi mengatasi bencana ekologis yang terjadi. "Suara penyelamatan lingkungan hidup belum jadi prioritas," kata Khalisah di Jakarta, Kamis (21/3).

Menurut Khalisah, isu yang ramai diperbincangkan oleh peserta Pemilu 2019 hanya berpusat pada masalah ekonomi. Isu ekonomi itu pun masih yang berorientasi pada korporasi.

(Baca: Pemilih yang Tak Masuk DPT Bisa Gunakan E-KTP untuk Mencoblos)

Khalisah menilai isu ekonomi kerakyatan belum secara mendalam dibahas. “Padahal, isu ekonomi kerakyatan cukup erat dengan upaya pelestarian lingkungan,” ujarnya.

Menurut Khalisah, isu lingkungan dalam politik elektoral ini perlu segera disuarakan dan menjadi pertimbangan para peserta Pemilu 2019. Atas dasar itu, Walhi berencana menggelar Rapat Akbar di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu (23/3) untuk menyuarakan berbagai aspirasi terkait lingkungan hidup.

Khalisah mengatakan, kegiatan ini bakal dihadiri oleh 3500 orang yang merupakan perwakilan elemen masyarakat dari 28 provinsi di Indonesia. Di antara mereka, ada warga yang mengalami konflik agraria di Yogyakarta.

(Baca: Sri Mulyani Pastikan Ekonomi Indonesia Tidak Terganggu Pemilu)

Ada pula komunitas dari Lampung yang dianggap mampu melakukan pengelolaan hutan rakyat. Hanya, mereka masih belum mendapatkan izin perhutanan sosial dari pemerintah. "Harapan kami ketika persoalan ini disampaikan langsung oleh rakyat, maka agenda-agenda yang substantif menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan," kata Khalisah.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait