Sawit Jadi Prioritas dalam Perjanjian Dagang Internasional

Pemerintah dan pelaku usaha harus bekerja sama untuk menangkal kampanye negatif terhadap sawit.
Michael Reily
2 November 2018, 13:22
Kelapa sawit
Arief Kamaludin|KATADATA
Petani memanen buah kelapa sawit di salah satu perkebunan kelapa sawit di Desa Delima Jaya, Kecamatan Kerinci, Kabupaten Siak, Riau.

Pemerintah berupaya untuk terus menjalin kerja sama perdagangan dengan berbagai negara. Salah satu komoditas yang menjadi prioritas dalam pembahasan perjanjian perdagangan bilateral adalah minyak kelapa sawit (CPO).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, sawit masih menjadi salah satu industri andalan bagi ekonomi Indonesia. Namun, komoditas ini menghadapi kampanye hitam di berbagai negara.

“Jika isu negatif tidak sesegera mungkin dihalau, dikhawatirkan akan semakin masif, menyebar, meluas, dan semakin sulit untuk dilawan dan justru berimplikasi pada terjadinya penurunan industri di sektor sawit," kata Enggar dalam keterangan resmi dari Bali, Jumat (2/11).

Contohnya, adanya opini bahwa perkebunan sawit yang dinilai sebagai penyebab terbesar deforestasi dunia. Padahal, menurut data The Impact of EU Consumption on Deforestation tahun 2013, sektor pertanian kacang kedelai (19%) dan jagung (11%) merupakan kontributor deforestasi di dunia. “Sedangkan, perkebunan sawit hanya berkontribusi 8% dari total deforestasi secara keseluruhan,” ujarnya.

Advertisement

Enggar memastika pemerintah akan fokus untuk peningkatan produktivitas sawit dengan asas peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan. Terlebih lagi, 41% perkebunan sawit rakyat dimiliki petani kecil. ”Ini berarti, kebergantungan ekonomi industri sawit terhadap perkebunan plasma rakyat sangat tinggi,” ujarnya.

(Baca: Tahan Pelemahan Harga CPO, Pemerintah Siapkan Dua Strategi Kebijakan)

Sementara, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengungkapkan sejumlah persoalan global masih membayangi industri sawit. Di antaranya adalah dampak perang dagang Amerika dengan Tiongkok serta hambatan tarif perdagangan serta kampanye hitam. Meski, saat ini pertumbuhan ekspor tetap terjaga.

Joko menyebut, hingga pertengahan tahun ini terjadi peningkatan ekspor hingga 4% dibandingkan 2017, dengan pendapatan mencapai US$ 2,1 juta. Targetnya adalah peningkatan ekspor yang mampu mencapai 7% dengan income mencapai US$ 2,9 juta hingga akhir tahun. 

Grafik:

Terdapat 3 strategi untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan industri sawit tahun 2019. Pertama, pengembangan iklim usaha yang semakin kompetitif dalam menjaga produktivitas dan harga kelapa sawit. Kedua, adanya upaya bersama untuk mengembangkan pangsa pasar baru dan fasilitas infrastruktur yang lebih baik.

Terakhir, kampanye positif terhadap industri kelapa sawit secara masif. “Terkait keberlanjutan lingkungan, setiap industri kelapa sawit harus berorientasi pada pengembangan industri rendah emisi,” kata Joko.

(Baca: Permintaan Global Belum Membaik, Gapki Estimasi Ekspor CPO Turun 5%)

Di pihak lain, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Bayu Krisnamurthi mengusulkan pembuatan proses bisnis yang sesuai dengan Sustainable Development Globals (SDGs) bakal berdampak pada peningkatan harga CPO. Keuntungannya adalah citra positif dan lancarnya program mandatori biodiesel B20.

SDGs bakal membawa Indonesia memiliki industri sawit yang bersih dan baik dan program B20 bakal membuat penyerapan sawit domestik lebih besar. "Sehingga, SDGs bakal memiliki lebih banyak kontribusi yang dihasilkan,” ujar Bayu yang pernah menjadi Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit itu.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait