Stok Bulog Menipis, Harga Beras Diprediksi Bakal Naik Hingga Maret

Operasi pasar yang digelar Bulog sejak Desember 201 lalu dinilai sudah tak efektif meredam kenaikan harga beras.
Michael Reily
5 Januari 2018, 18:26
Kejar Target Produksi Gabah
ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Buruh tani membawa gabah usai panen di salah satu kawasan lumbung padi di Desa Paron, Ngawi, Jawa Timur, Jumat (10/3). Pemerintah melalui Kementerian Pertanian berupaya mengejar produksi gabah nasional pada tahun 2017 yang ditargetkan mencapai 78 juta ton

Stok beras di gudang Badan Usaha Logistik (Bulog) saat ini hanya sekitar 958 ribu ton. Tanpa tambahan pasokan dari impor, harga beras diprediksi akan terus merangkak naik hingga puncak panen pada Maret 2018 mendatang.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyatakan, idealnya Bulog harus menyimpan stok sebanyak 1,5 juta ton. Dengan begitu, perusahaan pelat merah ini akan mampu menggelar operasi pasar secara optimal untuk  menahan peningkatan harga.

Menurutnya, kondisi menipisnya stok Bulog saat ini sangat beresiko, sebab permulaan masa panen baru akan terjadi pada akhir Januari 2018. “Bakal terjadi lonjakan harga hingga Maret,” kata Dwi kepada Katadata, Jumat (5/1).

Catatannya, harga beras medium per Januari 2018 sudah mencapai Rp 11 ribu. Jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan yakni Rp 9.450 per kilogram.

(Baca juga: Klaim HET Sukses, Kemendag Kaji Patokan Harga Telur dan Daging Ayam)

Kenaikan harga sudah terdokumentasi sejak November, sebesar Rp 10.700. Padahal, Bulog telah menggelar operasi pasar dalam menghadapi peningkatan permintaan menjelang hari raya pada Desember lalu. “Ini menunjukkan kapasitas untuk operasi pasar sudah mulai terkendala,” ujar Dwi.

Menurut Dwi, panen yang terjadi pada Januari dan Februari hanya bisa mencukupi 10-15 % kebutuhan masyarakat. Sehingga, berat bagi Bulog untuk menambah stoknya.

Dwi pun mengimbau pemerintah untuk mencermati pasokan beras. Menurutnya, pemerintah harus mengkaji data produksi untuk menentukan kebijakan. “Karena data pasokan sudah sama sekali tidak digunakan untuk kebijakan, kita harus lihat data pergerakan harga,” ujarnya.

(Baca juga: Pemerintah Klaim Swasembada, Bulog Diminta Serap 3,7 Juta Ton Beras)

Anggota Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih pun mengakui bahwa ada kemungkinan kekurangan pasokan beras hingga puncak masa panen, tiga bulan ke depan. Namun, ia masih melihat adanya bahan pangan alternative pengganti nasi jika itu terjadi. “Masyarakat masih bisa lari ke mi instan,” katanya.

Alamsyah menyatakan bahwa stok beras musti dijaga agar tidak menjadi isu politik. “Kurangi kegaduhan yang ditimbulkan akibat tindakan-tindakan yang mengandung unsur maladministrasi dan mengundang kontroversi di masyarakat,” ujarnya.

Tahun 2018 merupakan tahun politik dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terjadi di 171 kabupaten/kota. Sehingga, pemerintah perlu memastikan keamanan masyarakat dari kerusuhan. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan keseimbangan stok antarwilayah.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait